Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gorontalo
Bulan ini, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memberikan layanan kepada sekitar 188 ribu penerima manfaat di Gorontalo. Target sementara dari program ini adalah 352.118 penerima manfaat. Program MBG diterapkan selama 1,5 tahun oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Provinsi Gorontalo, Zulkifli Taluhumala, menjelaskan bahwa MBG tidak hanya ditujukan kepada siswa sekolah, tetapi juga mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan penerima manfaat usia sekolah maupun non usia sekolah.
Data penerima manfaat saat ini masih terus diperbarui karena beberapa kategori seperti ibu hamil dan ibu menyusui bersifat fluktuatif. Zulkifli menegaskan bahwa data yang ada belum sepenuhnya lengkap, terutama untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Meskipun demikian, koordinasi dengan pemerintah daerah hingga satgas di tingkat kecamatan berjalan cukup baik.
Target awal program MBG di Gorontalo adalah membangun 120 SPPG. Hingga kini, proses pendataan masih terus dilakukan karena masih ada sejumlah penerima manfaat yang belum masuk dalam sistem. Setiap pekan, pihaknya rutin mengirim perkembangan data SPPG kepada satgas.
Evaluasi program dilakukan secara berkala setiap tiga bulan melalui pemantauan dan pengawasan internal. Pihaknya memantau kinerja SPPG hingga kepala dapur sebelum hasilnya dilaporkan ke pimpinan untuk pengambilan kebijakan.
Menu Makanan dan Keamanan Pangan
Selain soal data dan distribusi, menu makanan juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan MBG di Gorontalo. Menurut Zulkifli, menu yang paling disukai siswa sejauh ini adalah ayam kecap. Beberapa menu seperti burger dan olahan mie sudah tidak lagi disajikan karena adanya pembatasan dari BGN. Mie memiliki potensi alergi dan rentan terhadap kontaminasi.
Faktor keamanan pangan menjadi perhatian serius karena makanan harus tetap layak konsumsi saat didistribusikan ke ribuan penerima manfaat. Dalam juknis MBG, proses pemorsian makanan bahkan diatur dimulai sejak dini hari.
Penerapan di lapangan disesuaikan dengan kondisi masing-masing dapur. Zulkifli pernah menjadi kepala dapur di wilayah Pone yang melayani lebih dari 3.200 penerima manfaat dari 31 sekolah. Jadwal distribusi juga diatur berdasarkan jenjang sekolah, yaitu jam 07.00 pagi untuk TK sampai kelas 3, dan jam 10.00 untuk kelas 4 sampai kelas 12.
Jarak distribusi juga menjadi pertimbangan penting agar makanan tetap layak dikonsumsi. Radius maksimal adalah 5 sampai 6 kilometer dari SPPG. Jika jarak terlalu jauh, distribusi akan dialihkan ke SPPG lain.
Struktur Pengelolaan Dapur MBG
Zulkifli menjelaskan struktur pengelolaan dapur MBG. Pemilik yayasan berbeda dengan kepala dapur atau kepala SPPG. Yayasan menyediakan fasilitas dan bangunan, sedangkan kepala SPPG adalah orang BGN. Kepala dapur telah melewati pendidikan semi militer sebelum bertugas.
Satu dapur MBG dikelola sekitar 50 orang, termasuk kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, dan 47 relawan. Para relawan bertugas mulai dari persiapan bahan baku, memasak, pemorsian hingga distribusi makanan. Tenaga kerja tersebut dibiayai dari anggaran operasional.
Sebelumnya, anggaran MBG dibagi dalam beberapa pos, yakni Rp10 ribu untuk bahan baku dan Rp3 ribu untuk operasional. Operasional termasuk BBM, gas, pulsa, dan tenaga kerja. Pemilik yayasan sebelumnya mendapat insentif sekitar Rp2 ribu per porsi.
Penggunaan Bahan Lokal dan Tantangan
Dalam pelaksanaannya, penggunaan bahan pangan lokal mulai diterapkan di Gorontalo. Namun, ada sejumlah tantangan yang dihadapi, terutama pada komoditas sayuran lokal. Sayur seperti kangkung dan kacang panjang diminati, tetapi pengolahannya cukup sulit. Contohnya, temuan ulat pada sayur kangkung sempat ramai pada 2025 lalu.
Zulkifli menjelaskan bahwa kehadiran ulat menandakan sayuran organik, tetapi karena ini program strategis, akhirnya menjadi sorotan. Akibatnya, beberapa dapur lebih memilih sayur kol karena lebih mudah dibersihkan.
Meski begitu, komoditas lokal seperti jagung mulai digunakan dalam menu MBG. Jagung lokal sudah dipakai juga, dengan penyuplai dari salah satu SPPG. Zulkifli menilai penggunaan bahan pangan lokal tetap penting karena sejalan dengan tujuan Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi daerah melalui MBG. Varian lokal tetap digunakan, meski tantangannya ada di pengolahan dan kualitas bahan baku.
