Kekacauan di Sektor Keuangan Indonesia
Selama sepekan terakhir, sektor keuangan Indonesia mengalami tekanan yang cukup signifikan. Salah satu peristiwa yang paling mencolok adalah jatuhnya kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama dua hari berturut-turut. Hal ini dipicu oleh sentimen negatif dari pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI). Isu transparansi mulai muncul dan menarik perhatian publik. Presiden Prabowo Subianto bahkan turun tangan melalui para pembantunya untuk meredam gejolak di pasar modal.
Pertemuan segera berlangsung. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, mengundurkan diri pada pagi hari, Jumat (30/1/2026). Sore harinya, empat pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua DK OJK Mirza Adityaswara juga mundur. Pengunduran diri para elite regulator keuangan disebut sebagai bagian dari pertanggungjawaban.
Namun demikian, mundurnya para pimpinan OJK memicu kekhawatiran baru mengenai masa depan pasar keuangan. Apalagi dengan kondisi pasar modal yang nyaris masih dalam tekanan. “Kekosongan” dari sisi regulator, bisa memicu ketidakpastian baru.
Arahan Lengkap Prabowo
Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada para pembantinya usai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tersengat sentimen ultimatum Morgan Stanley Capital International (MSCI). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kinerja IHSG kini sudah membaik terlihat dari beberapa saham sudah masuk jalur hijau. Hal itu kendati pengumuman MSCI turut memicu sejumlah lembaga pemeringkat saham lain mengubah penilaiannya ke pasar saham Tanah Air, yakni seperti Goldman Sachs dan UBS.
“Perlu kami tegaskan bahwa fundamental Indonesia secara ekonomi tetap kokoh, koordinasi fiskal moneter berjalan dengan baik, dan kemarin kita lihat IHSG sudah rebound dan pagi ini masuk jalur hijau,” terangnya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Airlangga pun menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas negara, salah satunya terkait dengan pasar modal. Menurutnya, pemerintah akan melakukan sejumlah langkah strategis sebagaimana arahan yang sudah diberikan Presiden.
Langkah-langkah Strategis
Percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI)
Sebagaimana pernyataan pers Ketua OJK Mahendra Siregar kemarin, Airlangga menegaskan bahwa proses demutualisasi bisa langsung berproses tahun ini. Dia menyebut upaya demutualisasi ini akan meliputi usaha mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek Indonesia (BEI), antara pengurus bursa dan anggota bursa serta guna mencegah praktik pasar yang tidak sehat. Demutualisasi bursa ini juga akan membuka terhadap investasi dari Danantara dan agensi lainnya dan tahapannya sebetulnya sudah masuk ke dalam Undang-Undang P2SK dan langkah demutualisasi ini bisa dilanjutkan dengan bursa go public di tahun berikutnya.Penaikan free float dari 7,5% menjadi 15%
Hal itu guna menjaga tata kelola dan keterbukaan informasi sehingga bisa menjamin perlindungan seluruh investor. Penaikan free float ini akan dilakukan oleh OJK dan akan ditargetkan Maret 2026. Menurut Airlangga, kenaikan free float ini setara dengan berbagai negara seperti Malaysia, Hong Kong dan Jepang. Kenaikan free float itu akan melebihi angka free float Singapura, Filipina dan Inggris.Peningkatan limit porsi investasi dari dana pensiun dan asuransi
Dari 8% menjadi 20% untuk mengguyur likuiditas di lantai bursa. Hal ini telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Dana pensiun dan asuransi itu limit investasi di pasar modalnya ditingkatkan dari 8% ke 20%, regulasi baru ini sejalan dengan standar yang berpraktik di negara-negara OECD.Penyesuaian dengan standar MSCI
Perubahan aturan dilakukan untuk menghindari penurunan status pasar modal Indonesia oleh MSCI pada Mei 2026.Suntikan likuiditas
Nantinya, BPI Danantara dan dana institusi besar (Taspen/BPJS) akan dioptimalkan untuk menjaga stabilitas dan likuiditas pasar.
Penunjukan Pejabat Sementara OJK
Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan tidak ada kekosongan jabatan selepas pengunduran diri sejumlah pejabat pada Jumat (30/1/2026). Berdasarkan hasil rapat Dewan Komisioner OJK pada Sabtu (31/1/206), OJK telah menunjuk Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, menggantikan posisi Mahendra Siregar dan Mirza Adityaswara. Friderica atau yang akrab disapa Kiki juga tetap mengemban tugasnya sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK.
Selain itu, Hasan Fawzi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto akan merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon. “Jadi tidak ada kekosongan [jabatan],” tegas Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers, Sabtu (31/1/2026) malam.
Bersih-bersih Pasar Modal
Adapun, pemerintah mulai menabuh genderang perang melawan para spekulan yang merusak pasar saham Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan melakukan penertiban terhadap praktik perdagangan spekulatif saham. Bursa Efek Indonesia (BEI), lanjutnya, bersama aparat penegak hukum akan melakukan tindakan tegas kepada pihak yang bertentangan dengan peraturan bursa, peraturan OJK, dan undang-undang terkait jasa keuangan.
Dia menegaskan pemerintah tidak akan segan menindak tegas praktik manipulatif saham-saham gorengan yang mencoreng kredibilitas pasar modal Indonesia di mata para investor asing. “Pemerintah tidak menolerir praktik manipulatif share pricing atau saham gorengan manipulatif yang merugikan investor dan merusak kredibilitas dan integritas pasar modal di Indonesia,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Sabtu (31/1/2026) malam.
Dia menambahkan praktik manipulasi pasar tidak hanya berdampak pada pasar saham dan kepentingan investor, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional. Selain itu, menghambat arus penanaman modal asing yang diperlukan Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. “Pemerintah akan mendukung proses hukum agar berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
Airlangga juga mengutip langsung pesan khusus Presiden RI Prabowo Subianto kepada para investor pasar modal, baik domestik maupun asing, di tengah gejolak pasar keuangan Indonesia yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. “Presiden Prabowo untuk pasar modal. Saya kutip sebagai berikut: Kepada para investor domestik, mitra internasional, dan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah berdiri teguh di belakang pasar keuangan kita. Kami berkomitmen pada iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas dunia,” ujar Airlangga.
Presiden telah memberikan instruksi kepada jajaran pengurus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI, memastikan kegiatan bursa tetap berjalan dengan normal dengan kepemimpinan transisi. Prabowo juga meminta agar tidak ada kekosongan kepemimpinan dalam pengawasan keuangan pasar modal. Nantinya, kata Airlangga, Penjabat sementara akan memastikan seluruh fungsi regulasi aktivitas perdagangan dan tugas pengawasan berjalan tanpa gangguan. “Institusi kuat karena dikelola dengan standar good governance dan best practices,” imbuhnya.
