FIFA Menolak Larangan Bendera Pelangi dalam Laga Piala Dunia
FIFA menolak permintaan Iran dan Mesir untuk melarang pengibaran bendera pelangi dalam laga Piala Dunia yang mempertemukan kedua negara di Seattle. Penolakan ini dilakukan meskipun kedua negara menyampaikan keberatan terhadap perayaan bertema Pride yang dikaitkan dengan pertandingan tersebut.
Bendera simbol kelompok LGBTQ+ tetap diizinkan masuk ke seluruh pertandingan Piala Dunia berdasarkan Kode Etik FIFA. Kebijakan ini berbeda dari aturan ketat yang diterapkan pada turnamen Piala Dunia 2022 di Qatar. Meskipun FIFA tidak terlibat langsung dalam rangkaian acara kota tersebut, mereka memastikan bendera pelangi tidak akan dilarang di dalam stadion.
Dengan keputusan ini, atribut pelangi dipastikan dapat dibawa masuk oleh penonton ke dalam stadion saat Iran berhadapan dengan Mesir dalam laga yang kini memicu kontroversi dan dijuluki sebagai “Pride Match” di Seattle.
Ilustrasi komunitas LGBT India – (EPA/NATHAN G.)
Pertandingan tersebut kebetulan dijadwalkan bersamaan dengan akhir pekan perayaan Pride tahunan di Seattle. Komite panitia lokal di kota tersebut mempromosikan laga ini sebagai bagian dari acara bertema Pride. Meskipun komite lokal beroperasi secara independen dari FIFA, rencana tersebut memicu ketidaknyamanan bagi Iran dan Mesir, dua negara mayoritas Muslim yang secara hukum mengriminalisasi hubungan sesama jenis.
Federasi sepak bola Iran maupun Mesir dilaporkan telah melobi FIFA agar menjauhkan segala bentuk asosiasi antara pertandingan tersebut dengan perayaan LGBTQ+, termasuk pelarangan pengibaran bendera pelangi di dalam stadion. Pihak Mesir menyatakan penolakannya terhadap “segala aktivitas yang berkaitan dengan dukungan terhadap homoseksualitas.” Mereka berargumen bahwa demonstrasi simbolis semacam itu bertentangan dengan nilai-nilai budaya kawasan mereka, serta mencederai tradisi FIFA yang seharusnya menyediakan lingkungan olahraga yang netral.
Senada dengan Mesir, Iran juga menyampaikan kekhawatiran serupa dan menegaskan bahwa pandangan kedua federasi mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut oleh masyarakat mereka.
Meski demikian, FIFA bergeming. Otoritas tertinggi sepak bola dunia itu menyatakan bahwa bendera pelangi dan simbol LGBTQ+ lainnya diizinkan di semua pertandingan Piala Dunia berdasarkan Kode Etik yang berlaku. FIFA menggambarkan turnamen ini sebagai ajang yang “inklusif” dan mengonfirmasi tidak akan membatasi para pendukung yang membawa bendera tersebut ke dalam stadion.
Bendera LGBT – ( EPA/WOLFGANG KUMM)
Di sisi lain, Presiden FIFA Gianni Infantino tampak berusaha menjaga jarak antara organisasinya dengan perayaan yang berlangsung di Seattle. Dalam wawancaranya dengan media Swiss, Weltwoche, awal tahun ini, Infantino menolak pelabelan laga tersebut sebagai “Pride Match.” Ia menegaskan bahwa pertandingan itu murni laga Piala Dunia biasa yang kebetulan digelar pada hari yang sama dengan acara yang diorganisasi oleh pihak eksternal di kota tersebut.
Kendati demikian, sejumlah kritikus menyoroti standar ganda FIFA. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, FIFA sempat mengancam akan memberikan kartu kuning kepada kapten tim yang berencana mengenakan ban kapten “OneLove” sebagai bentuk dukungan terhadap inklusi LGBTQ+. Saat itu, FIFA berdalih adanya aturan yang melarang keras pesan-pesan bermuatan politik di atas lapangan.
Untuk laga kali ini, meskipun FIFA menekankan bahwa acara Pride di Seattle diorganisasi oleh komunitas lokal dan bukan bagian resmi dari turnamen, mereka tetap bersikap tegas untuk mengizinkan bendera pelangi berkibar di dalam stadion, mengabaikan protes keras dari kedua tim yang bertanding.
Kontroversi dan Kritik terhadap FIFA
Selain perihal pengibaran bendera LGBT, FIFA terus disorot karena tindak tanduknya sebelum dan selama Piala Dunia 2026. Kapten tim nasional Jerman saat menjuarai Piala Dunia 2014, Philipp Lahm, melayangkan kritik tajam terhadap Presiden FIFA Gianni Infantino.
Lahm menilai kebijakan-kebijakan yang diambil otoritas tertinggi sepak bola dunia tersebut mulai mengikis nilai-nilai murni olahraga. “Piala Dunia sedang diobral,” tulis Lahm dalam kolom khususnya di surat kabar Jerman, Die Zeit, belum lama ini. “Hal ini merampas kredibilitas sepak bola. Akibatnya, para penggemar merasa resah. Kini menjadi semakin sulit bagi mereka untuk memisahkan antara FIFA sebagai institusi dengan esensi dari turnamen itu sendiri,” lanjutnya.
Lahm juga mengecam ekspansi format Piala Dunia Antarklub yang mulai diterapkan musim panas lalu. Menurutnya, penambahan jumlah pertandingan tersebut berdampak buruk pada kondisi fisik dan kebugaran para pemain. Tak hanya itu, mantan bek Bayern Munchen ini turut menyoroti lonjakan harga tiket Piala Dunia. “FIFA dituduh tidak transparan dalam memberikan data mengenai permintaan tiket yang sebenarnya, dan memanfaatkan situasi ini demi meraup keuntungan maksimal.”
“Selain itu, saya sangat terganggu dengan wacana berulang untuk menggelar Piala Dunia setiap dua tahun sekali. Sebuah turnamen besar membutuhkan persiapan matang dan evaluasi mendalam agar dapat memberikan dampak yang bertahan lama,” tegas Lahm.
Meski melontarkan kritik pedas, Lahm tetap mengapresiasi beberapa langkah FIFA yang dinilainya sudah tepat. Ia memuji format baru Piala Dunia berkekuatan 48 tim karena mampu membuka ruang bagi negara-negara seperti Skotlandia, Republik Demokratik Kongo, dan Tanjung Verde untuk mengukir sejarah baru.
Kritik ini bukan kali pertama dilayangkan Lahm kepada Infantino. Pada Piala Dunia 2022 lalu, ia juga sempat menyentil Infantino dengan menyebut sang presiden krisis “integritas”.
Presiden FIFA Gianni Infantino- ( EPA-EFE/RUNGROJ YONGRIT)
Masalah Visa dan Kritik terhadap FIFA
Permasalahan visa yang dihadapi sejumlah pemain, ofisial bahkan wasit juga membuat FIFA dikritik. Meski demikian, Infantino menepis kekhawatiran terkait kendala visa yang dihadapi sejumlah pemain dan ofisial untuk memasuki Amerika Serikat menjelang Piala Dunia. Infantino menegaskan bahwa jajaran eksekutif FIFA bukanlah “raja dunia” yang bisa menganulir keputusan pemerintah suatu negara.
Saat menjawab pertanyaan media menjelang pembukaan turnamen, Infantino menyatakan bahwa FIFA membatasi diri sebagai “organisasi olahraga” dan tidak akan mengintervensi otoritas AS terkait kebijakan imigrasi dan izin masuk. “Kami selalu mencoba mencari solusi—selalu,” ujar Infantino dalam konferensi pers di Mexico City.
Namun, kita harus menghormati realitas bahwa kami bukanlah raja dunia yang bisa memerintah pemerintah, kepolisian, atau lembaga sejenisnya. Kami adalah organisasi olahraga; kami mencoba melakukan yang terbaik dengan kapasitas yang kami miliki.”
Pernyataan ini mencuat setelah otoritas AS menolak masuk Omar Artan, seorang wasit asal Somalia yang dijadwalkan bertugas di Piala Dunia, meskipun ia memegang visa yang sah. Infantino menyebut insiden tersebut “sangat disayangkan”, tanpa memerinci latar belakang atau alasan di balik penolakan oleh pihak AS. Menyusul insiden itu, FIFA telah mencoret nama Artan dari daftar perangkat pertandingan resmi.
Konferensi pers bos FIFA ini digelar tak lama setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa pemerintahannya tengah berupaya memastikan hanya “orang-orang yang tepat” yang diizinkan masuk ke AS selama gelaran Piala Dunia. Menanggapi ketegangan tersebut, Infantino menilai semua pihak harus bersikap kepala dingin dalam menghadapi persoalan visa daripada memicu konflik baru.
“Terkadang, langsung berteriak dan memprotes dengan keras justru memberikan efek sebaliknya dalam upaya pencarian solusi,” kata Infantino. Ia pun menegaskan FIFA sama sekali tidak menyesali keputusan menunjuk AS sebagai salah satu dari tiga negara tuan rumah bersama untuk turnamen yang diikuti 48 tim ini.
