Pemandangan gelap di jalan raya sering kali menjadi momok bagi pengendara yang melintasi jalur-jalur minim penerangan. Keadaan ini tidak jarang ditemukan di ruas-ruas jalan besar yang membelah kawasan Jabodetabek. Kegelapan malam di jalan yang sepi akibat lampu jalan mati seringkali memicu aksi kejahatan seperti begal atau bahkan kecelakaan lalu lintas yang berpotensi mengancam nyawa.
Dalam praktiknya, Penerangan Jalan Umum (PJU) dibiayai dari anggaran daerah, baik untuk pembayaran tagihan listrik maupun perawatan rutinnya. Sejak 5 Januari 2024, Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) telah berlaku secara penuh. Aturan ini menetapkan skema pemungutan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT), salah satunya adalah pajak atas konsumsi tenaga listrik.
Meskipun UU HKPD secara jelas mengatur kewajiban alokasi hasil pajak tenaga listrik, nyatanya hingga saat ini masih banyak ditemukan PJU di ruas-ruas jalan yang terbengkalai. Keamanan dan mobilitas masyarakat terganggu akibat lampu jalanan yang padam, infrastruktur yang tidak terawat, serta respons pemerintah daerah yang lambat dalam menindaklanjuti kerusakan. Banyak laporan media menunjukkan tingginya angka kecelakaan akibat jalan raya yang minim penerangan.
Kondisi ini membuat masyarakat bertanya-tanya: ketika aturan sudah jelas dan pajak sudah dibayarkan, mengapa pelayanan publik yang harusnya dinikmati justru tidak tersalurkan dengan optimal?
Kapasitas Anggaran dan Realitas Lapangan
Berdasarkan UU HKPD, daerah memiliki hak untuk memungut pajak atas tenaga listrik, dengan minimal 10% dari hasil pajak tersebut harus dialokasikan untuk penyediaan PJU. Misalnya, dengan tarif tertinggi sebesar 10%, Pemkot Depok wajib mengalokasikan minimal 10% dari hasil pajak untuk merawat PJU. Dengan capaian pajak penerangan jalan tahun 2023 Kota Depok sebesar Rp132,4 miliar, minimal Rp13,2 miliar harus dialokasikan untuk merawat PJU di seluruh wilayah Depok.
Namun, fakta lapangan menunjukkan bahwa beberapa ruas jalan raya di Kota Depok masih gelap. Data menunjukkan bahwa dalam sepuluh bulan setidaknya terdapat 1.500 laporan terkait PJU rusak. Bahkan, ada 18 ribu lampu PJU yang dibiarkan mati tanpa perbaikan yang memadai.
Di Kabupaten Bekasi, capaian pajak tenaga listrik mencapai angka fantastis. Per 31 Desember 2025, realisasi PBJT menyentuh angka Rp502,9 miliar (100,58% dari target). Namun, masih ada keluhan di lapangan bahwa banyak titik jalan yang gelap. Terdapat kekurangan sebesar 13 ribu titik PJU dari kondisi ideal 23 ribu titik. Hal ini mengindikasikan bahwa lebih dari setengah kebutuhan ideal PJU di Kabupaten Bekasi belum terpenuhi.
Fakta-fakta ini membuktikan bahwa ketentuan dalam UU HKPD belum mampu menjawab isu klasik terkait penerangan jalan raya. Masyarakat mulai skeptis terhadap penggunaan uang pajak yang mereka bayarkan.
“Bocor Halus” Tagihan Listrik Pemda
Salah satu penyebab utama kurang optimalnya PJU adalah usangnya teknologi lampu jalan. Di Kota Bekasi, sebanyak 24 ribu titik PJU masih menggunakan teknologi High Pressure Sodium Lamps (HPS) yang boros energi. Hal ini menyebabkan Pemkot Bekasi harus menggelontorkan Rp3,2 miliar hanya untuk membayar tagihan listrik setiap bulan.
Masalah lain yang membebani tagihan listrik adalah maraknya penggunaan PJU non-meteran, yang menyebabkan akurasi pengukuran listrik tidak tepat. Studi kasus di Kabupaten Gorontalo menunjukkan kerugian puluhan juta rupiah akibat PJU yang tidak dimeterisasi. Temuan BPK di Pemkab Buleleng juga menunjukkan bahwa sebanyak sembilan desa yang PJU-nya belum dimeterisasi mengakibatkan beban listrik tahunan daerah membengkak drastis.
Ini membuktikan bahwa kurang optimalnya PJU di daerah sebagian besar disebabkan oleh tata kelola yang buruk, bukan sekadar urusan dana. Penerimaan pajak sebesar apapun tidak akan cukup jika infrastruktur yang digunakan tidak efisien dan membebani keuangan daerah melebihi batas kewajaran.
Tumpang Tindih Kewenangan PJU
Menurut UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, PJU merupakan salah satu komponen perlengkapan jalan. Tanggung jawab penyediaan dan pemeliharaan jalan beserta kelengkapannya melekat pada status jalan itu sendiri. Ketika masyarakat melaporkan PJU yang mati, seringkali Pemkot tidak bisa melakukan intervensi langsung karena lampu tersebut berada di ruas jalan yang bukan kewenangannya.
Pemda tidak disarankan memperbaiki jalan raya yang bukan kewenangannya, dalam hal ini jalan berstatus nasional, karena bisa mengakibatkan double account dalam penganggaran. Di sisi lain, pemerintah pusat memiliki cakupan kerja yang terlalu luas, sehingga perbaikan lampu jalan sering luput dari prioritas. Ketidakpaduan koordinasi inilah yang membuat banyak jalanan gelap tidak tersentuh perbaikan.
Solusi agar Jalanan Terang Kembali
Penyelesaian masalah PJU yang berlarut-larut memang butuh proses, namun langkah nyata dapat dilakukan. Pertama, pemerintah daerah dapat mempercepat meterisasi dan migrasi teknologi lampu menuju Light-Emitting Diode (LED) yang penggunaan listriknya lebih efisien. Meterisasi membuat tagihan listrik lebih akurat, sedangkan teknologi LED mengurangi penggunaan daya sebesar 50%.
Kedua, terkait tumpang tindih kewenangan pemeliharaan lampu jalan memerlukan sinergisme antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat perlu mendelegasikan wewenang pengelolaan ruas-ruas jalan yang relevan untuk dikelola langsung oleh daerah agar penanganan keluhan bisa lebih responsif.
Di sisi lain, masyarakat juga dapat berkontribusi dengan ikut menjaga aset PJU di daerahnya. Contohnya, pada tahun 2025 tercatat ada 2.640 meter kabel PJU yang dicuri, tersebar pada 17 lokasi berbeda di Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat masih rendah untuk menjaga aset PJU.
Pada akhirnya, kehadiran UU HKPD yang mempertegas pengalokasian anggaran untuk PJU di daerah seharusnya menjadi momentum perbaikan kualitas pelayanan publik. Anggaran miliaran rupiah yang sudah dikumpulkan dari konsumsi listrik masyarakat tidak akan berdampak signifikan jika lampu yang digunakan masih belum efisien, tagihan listrik membebani anggaran daerah, serta saling lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah.
Jika masalah efisiensi sudah ditangani, maka anggaran dapat dialokasikan lebih maksimal untuk membuat semakin banyak titik PJU yang menyala. Selain itu, masyarakat juga memiliki andil untuk menjaga keamanan aset dari perilaku yang tidak bertanggung jawab. Harapannya, pajak yang sudah dipungut dari masyarakat dapat kembali dirasakan dalam bentuk fasilitas publik yang optimal dan bermanfaat luas bagi ekonomi. Sebab pada akhirnya, masyarakat hanya butuh jalanan terang untuk pulang ke rumah mereka dengan aman.
