Pemerintah mulai mengungkapkan secara terbuka dugaan adanya praktik mafia pangan sebagai penyebab tingginya harga bahan pokok meskipun produksi dan stok melimpah. Kondisi ini dinilai sebagai anomali yang menunjukkan bahwa masalah pangan nasional bukan hanya tentang produksi, tetapi juga tata niaga dan distribusi yang dianggap tidak sehat.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa kenaikan harga beberapa komoditas seperti beras dan minyak goreng tidak masuk akal jika melihat posisi Indonesia sebagai produsen besar dunia. Ia mengatakan dalam acara Dialog Swasembada Pangan:
“Indonesia anomali, kok stok banyak, kadang harga beras di satu tempat, minyak goreng naik, padahal kita adalah produsen terbesar dunia.”
Menurutnya, kondisi tersebut mengindikasikan adanya permainan distribusi dan spekulasi oleh mafia pangan. Pemerintah pun meminta satuan tugas pangan untuk fokus pada produsen dan distributor besar yang diduga memainkan pasokan, bukan pedagang kecil di tingkat eceran.
“Yang dicari adalah produsen dan distributor besarnya,” ujarnya.
Amran menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berkompromi terhadap praktik spekulasi pangan. Ia mencontohkan penindakan mafia minyak goreng yang telah menghasilkan 76 tersangka dalam satu tahun.
Masalah Distribusi dan Rantai Pasok
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance M. Rizal Taufikurahman menilai bahwa persoalan utama berada pada rantai distribusi pangan nasional yang panjang dan tidak efisien. Menurutnya, tingginya harga pangan di level konsumen tetapi tidak dinikmati petani menunjukkan adanya masalah serius pada rantai distribusi pangan nasional.
Ia mencatat bahwa harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani pada 2025 rata-rata sekitar Rp6.669 per kilogram, sementara harga beras di konsumen jauh lebih tinggi setelah melewati penggilingan, distribusi, dan perdagangan. Artinya, margin terbesar justru dinikmati pelaku distribusi dan perdagangan, bukan petani sebagai produsen utama.
Komoditas yang paling rentan terhadap manipulasi pasar antara lain beras, minyak goreng, gula, cabai, dan daging sapi. Karakteristik komoditas tersebut umumnya memiliki permintaan tinggi, distribusi panjang, serta keterlibatan impor atau kuota besar sehingga rawan penimbunan dan permainan stok.
Inflasi pangan masih menjadi sumber utama tekanan biaya hidup rumah tangga. Menurut Rizal, kelompok volatile food pada 2025 masih banyak dipengaruhi harga beras, cabai, bawang, dan ayam ras yang sangat sensitif terhadap gangguan distribusi.
Cara Kerja Mafia Pangan
Di sisi lain, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menilai praktik mafia pangan selama ini berjalan sistematis melalui manipulasi data, pengaturan kuota impor, hingga penguasaan rantai distribusi nasional. Menurut dia, mafia pangan memperoleh keuntungan besar terutama dari impor komoditas strategis seperti gula.
“Coba bayangkan, impor gula 6 juta ton itu bisa mendekati Rp100 triliun. Ini tempat permainan yang sangat nyata,” ujarnya dalam Dialog Swasembada Pangan bersama Mentan.
Said Didu juga mengungkap pola permainan kuota impor yang disebut telah terorganisir. Menurut dia, kapal pembawa komoditas sering kali sudah berada di dekat pelabuhan bahkan sebelum kuota impor resmi diumumkan.
“Kuota keluar minggu ini, minggu depan kapal sudah masuk di Tanjung Priok. Artinya kapalnya sudah ada di luar sebelum kuota keluar,” katanya.
Dia menilai kondisi tersebut membuat pasokan praktis telah lebih dahulu dikuasai kelompok tertentu sehingga pelaku lain kesulitan memperoleh barang, termasuk BUMN pangan.
Solusi Jangka Panjang
Meski demikian, kalangan ekonom menilai solusi persoalan pangan tidak cukup hanya melalui operasi pasar atau penindakan sesaat. Pembenahan mendasar harus dilakukan pada tata niaga dan distribusi pangan nasional.
Rizal mengatakan reformasi distribusi dan digitalisasi rantai pasok menjadi langkah paling penting untuk memutus ruang permainan spekulan. Pemerintah dinilai perlu memperkuat data stok nasional, memperpendek rantai distribusi, memperbesar akses petani ke pasar langsung, serta memperkuat penegakan hukum terhadap kartel dan penimbunan.
Tanpa pembenahan tersebut, anomali harga pangan diperkirakan akan terus berulang. Produksi melimpah tidak otomatis membuat harga murah jika distribusi dan penguasaan pasokan masih terkonsentrasi pada segelintir pemain besar.
