Peran Megawati dalam Diskusi Film Pesta Babi
Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan respons yang mendalam setelah menonton film dokumenter Pesta Babi. Dalam sebuah forum yang diselenggarakan di Balai Senat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, ia mengungkapkan bahwa film tersebut menyentuh perasaannya hingga membuatnya menangis. Menurutnya, isi film tersebut mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan, khususnya terkait kerusakan hutan dan masalah masyarakat adat di Papua Selatan.
“Saya kemarin menangis ketika melihat film Pesta Babi. Itu benar adanya. Sudah seberapa banyak hutan hanya dijadikan tanaman sawit, untuk apa? Di sana ada tradisi adat, ada hukum adat, ada hukum wilayah. Mereka minta dihargai, apakah salah?” ujarnya.
Pernyataan ini menjadi sorotan publik karena film tersebut sedang viral di media sosial dan platform video daring. Film Pesta Babi menyoroti dampak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Papua Selatan. PSN merupakan program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, dalam praktiknya, proyek-proyek ini sering kali berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat setempat.
Film yang diproduksi oleh antropolog Cypri Jehan Paju Dale dan jurnalis investigasi Dandhy Laksono ini berdurasi 106 menit. Dokumenter ini didukung oleh kolaborasi sejumlah lembaga seperti Jubi Media, Watchdoc Documentary, Greenpeace Indonesia, serta komunitas lainnya. Isu utama yang dibahas adalah pembukaan hutan dalam skala besar untuk kebutuhan proyek perkebunan sawit dan bioetanol tebu.
Bioetanol merupakan bahan bakar alternatif yang dibuat dari fermentasi tanaman tertentu seperti tebu, sedangkan biodiesel sawit adalah bahan bakar nabati yang berasal dari minyak sawit. Film ini menyebut total pembukaan lahan hutan untuk proyek terkait mencapai sekitar 2,5 juta hektare di tiga kabupaten di Papua Selatan: Merauke, Boven Digoel, dan Mappi.
Selain memperlihatkan perubahan bentang alam akibat deforestasi, dokumenter itu juga menampilkan bagaimana masyarakat adat menghadapi perubahan sosial dan ekonomi akibat proyek-proyek besar tersebut. Deforestasi sendiri merujuk pada pengurangan atau penghilangan kawasan hutan secara permanen akibat aktivitas manusia seperti pembukaan lahan perkebunan, pertambangan, maupun pembangunan industri.
Kritik terhadap Pola Pembangunan
Megawati turut mengkritik pendekatan pembangunan yang menurutnya terlalu menitikberatkan pada eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat lokal. Ia menilai pola pembangunan seperti itu berpotensi mengabaikan keberadaan hukum adat serta hak masyarakat adat yang telah hidup turun-temurun di wilayah tersebut.
Menurut Megawati, masyarakat adat di Papua Selatan hanya meminta agar tradisi dan wilayah mereka dihargai. Ia juga menyinggung perlunya arah pembangunan nasional yang memiliki visi jangka panjang dan tidak berubah setiap pergantian pemerintahan.
“Kalau presidennya berganti, jangan sampai arah pembangunannya ikut berubah semua. Kita harus punya pola pembangunan jangka panjang untuk masa depan bangsa,” jelasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi kritik terhadap pola pembangunan yang dinilai tidak konsisten dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya.
Viral Setelah Nobar Dibubarkan
Film Pesta Babi semakin ramai diperbincangkan setelah sejumlah kegiatan nonton bareng (nobar) di beberapa daerah dikabarkan dibubarkan. Nobar merupakan singkatan dari nonton bareng, yaitu kegiatan menonton film atau tayangan secara bersama-sama dalam satu tempat.
Peristiwa pembubaran nobar itu kemudian memicu perdebatan publik mengenai kebebasan berekspresi dan hak masyarakat untuk mengakses informasi. Di tengah polemik tersebut, film Pesta Babi akhirnya diunggah secara resmi melalui kanal YouTube seperti Jubi TV, Watchdoc Documentary, serta Greenpeace Indonesia pada Jumat (22/5/2026).
Sejak diunggah secara resmi, jumlah penonton film tersebut disebut telah mencapai 6,6 juta kali tayang hanya dalam beberapa hari.
Proses Pembuatan Film yang Memakan Waktu
Dalam sebuah wawancara di program Saksi Kata YouTube Tribun Pekanbaru, Dandhy Laksono menjelaskan bahwa proses pembuatan film tersebut memerlukan waktu panjang. Ia menyebut pengumpulan gambar dilakukan selama tiga hingga empat tahun, sementara riset awal bahkan dilakukan lebih lama oleh Cypri Dale.
“Kami mengerjakannya intensif dua tahun terakhir. Tapi ngumpulin gambar 3-4 tahun terakhir. Bahkan risetnya lebih lama lagi, Bang Cypri Dale sudah lama juga meneliti di Papua,” katanya.
Dandhy menjelaskan bahwa penelitian lapangan menjadi fondasi utama dalam penyusunan dokumenter tersebut. Karena itu, ia menyayangkan adanya pelarangan nobar film yang menurutnya justru menghindari perdebatan berbasis data.
“Paling enak kan, pekerjaan paling gampang, pekerjaan orang malas. Larang aja. Bukannya bantah, tetapi ngelarang,” katanya sambil tertawa.
Ia juga menyindir pihak-pihak yang dinilai tidak memberikan jawaban berbasis data ketika menghadapi kritik terhadap kebijakan pemerintah.
“Bayangin gini, kalau ini (nobar Pesta Babi) dilarang oleh rezim, standar informasi dan kredibilitas itu begini: (ketika pemerintah ditanya) berapa anggarannya? (pemerintah jawab) Pokoknya ada,” sindir Dandhy.
“Sementara kita yang warga negara yang bayar pajak, bekerjanya lebih keras untuk berargumen dengan data. Mereka yang kita bayar dengan pajak kita, yang harus dibayarnya lebih keras lagi dengan data, justru ngomongnya ‘pokoknya ada,’” tuturnya.
