Menteri Kelautan dan Perikanan Pilih Diam Saat Ditanya Soal Polemik dengan Menkeu
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono kembali memilih sikap diam saat ditanya mengenai polemik yang terjadi antara dirinya dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Tidak seperti sebelumnya, kali ini ia tidak memberikan pernyataan resmi atau komentar tambahan.
Momen tersebut terjadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (12/2/2026), saat para wartawan mencoba menanyakan apakah masalah ini sempat dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto. Trenggono hanya tersenyum lebar dan melangkah pergi tanpa memberikan jawaban apa pun.
Sikap diam ini menunjukkan bahwa Trenggono tidak ingin memperpanjang isu yang sebelumnya menjadi sorotan publik. Ia lebih memilih fokus pada tugas-tugasnya sebagai menteri.
Awal Drama Saling Sindir
Drama ini dimulai dari pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Jakarta, Selasa (10/2/2026). Dalam forum tersebut, Purbaya menyampaikan kritik terhadap realisasi pemesanan kapal yang dinilai belum berjalan meski anggaran sudah disiapkan.
“Berapa dari Anda yang sudah menerima order dari Kementerian Kelautan dan Perikanan? Kan aneh tidak masuk akal, uangnya sudah saya keluarkan. Ordernya tidak ada. Ini apa-apaan,” ujar Purbaya.
Ia juga menyoroti kurangnya pesanan yang diterima oleh galangan kapal nasional dan mempertanyakan peran Kadin serta Kementerian Perindustrian dalam mendorong proyek tersebut.
Kritik Soal Industri Galangan Kapal
Purbaya menilai bahwa Indonesia memiliki sumber daya manusia yang kompeten di sektor galangan kapal. Namun, industri ini dinilai belum berkembang optimal karena minimnya kesempatan dan kebijakan yang kurang mendukung produksi dalam negeri.
“Saya baru tahu orang kita jago, cuma tidak dikasih kesempatan sama kita sendiri,” kata Purbaya.
Pernyataan ini langsung memantik respons dari Trenggono. Ia merespons melalui akun Instagram pribadinya @swtrenggono, dengan menyatakan bahwa dana proyek pembangunan kapal berasal dari pinjaman Inggris, bukan APBN murni.
Respons Keras Trenggono Lewat Media Sosial
“Saya tidak mengerti maksud Pak Purbaya? Kalau soal kapal, itu sumber pendanaannya dari pinjaman Inggris, dan sekarang masih berproses, mekanismenya juga sedang dibicarakan,” ujar Trenggono.
Ia menegaskan bahwa proyek tersebut tidak bersumber dari APBN murni, melainkan dari pinjaman luar negeri pemerintah Inggris. Pelaksana pinjaman tersebut bukanlah Kementerian Kelautan dan Perikanan, melainkan Badan Logistik Pertahanan. Dalam proyek itu, KKP hanya berperan pada aspek teknis dan penyediaan tenaga kerja.
Trenggono juga meminta agar Purbaya memeriksa data terlebih dahulu sebelum menyampaikan pernyataan ke publik.
“Sebaiknya Purbaya validasi data dulu sebelum menyampaikan seperti itu, dong,” tegasnya.
Purbaya Akui Data Belum Pasti
Menanggapi kritik tersebut, Purbaya akhirnya mengakui bahwa dirinya belum dapat memastikan realisasi pemesanan kapal di galangan. Ia menyebut hasil pengecekan menunjukkan belum ada pesanan masuk dan jadwal pembangunan kapal pun belum jelas.
“Mau dibikin kapan saya tidak tahu. Ya sudah tidak apa-apa. Yang betul Pak Trenggono mungkin saya datanya salah,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Rabu (11/2/2026).
Di kesempatan lain, Purbaya menyebut Trenggono sebagai sahabatnya dan menegaskan bahwa mekanisme pencairan anggaran tetap berada di bawah Kementerian Keuangan.
“Gampang, nanti saya ngomong sama Pak Menteri. Kan sahabat saya juga, gampang,” kata Purbaya di Istana.
Isyarat Konflik Telah Berakhir
Masih pada hari yang sama, Trenggono memberi sinyal bahwa ketegangan antara dirinya dan Purbaya telah usai. Hal itu ditunjukkan melalui dua unggahan di Instagram, yang memperlihatkan pengakuan Purbaya terkait kekeliruan data serta foto keduanya duduk satu meja sambil tertawa.
“That’s all folks. Back to work ya,” tulis Trenggono, disertai simbol jempol.
Kini, dengan senyum tanpa kata di Istana, Trenggono seolah menegaskan bahwa polemik tersebut telah menjadi bagian dari dinamika internal kabinet dan tak perlu lagi diperpanjang ke ruang publik.
