Kebijakan Tarif Listrik April 2026 yang Tidak Berubah
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menetapkan tarif listrik PT PLN (Persero) untuk periode April hingga Juni 2026 tidak mengalami perubahan. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh pelanggan rumah tangga, baik sistem prabayar maupun pascabayar, dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi nasional pasca-Lebaran.
Kebijakan ini mencakup seluruh pelanggan PT PLN (Persero), termasuk golongan rumah tangga, baik pelanggan prabayar maupun pascabayar. Penetapan tarif listrik untuk periode triwulan II tahun 2026, yakni April hingga Juni, dipastikan tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya.
Hal ini menjadi kabar penting bagi masyarakat, terutama setelah melewati momentum Hari Raya Idul Fitri. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menegaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui berbagai pertimbangan, termasuk kondisi ekonomi nasional dan daya beli masyarakat.
“Masyarakat tidak perlu cemas, karena Pemerintah telah menetapkan tarif listrik periode triwulan II tahun 2026 tetap,” ujarnya. Ia menambahkan, “Penetapan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat jelang Hari Raya Idul Fitri, setelah dilakukan perhitungan terhadap berbagai parameter ekonomi makro. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara efisien dan bijak sebagai bagian dari upaya bersama dalam mendukung ketahanan energi nasional.”
Daftar Tarif Listrik Rumah Tangga April 2026
Berikut rincian lengkap tarif listrik yang berlaku per 1 April 2026 untuk golongan rumah tangga:
Tarif Listrik Bersubsidi
- Golongan R-1/TR daya 450 VA: Rp 415 per kWh
- Golongan R-1/TR daya 900 VA: Rp 605 per kWh
Tarif bersubsidi ini diberikan kepada masyarakat dengan daya listrik rendah, yang umumnya berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Tarif Listrik Non-Subsidi
- Golongan R-1/TR daya 900 VA-RTM: Rp 1.352 per kWh
- Golongan R-1/TR daya 1.300 VA: Rp 1.444,70 per kWh
- Golongan R-1/TR daya 2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
- Golongan R-2/TR daya 3.500–5.500 VA: Rp 1.699,53 per kWh
- Golongan R-3/TR/TM daya di atas 6.600 VA: Rp 1.699,53 per kWh
Perbedaan tarif ini didasarkan pada kapasitas daya listrik yang digunakan oleh pelanggan, di mana semakin besar daya listrik, semakin tinggi pula tarif per kWh yang dikenakan.
Cara Menghitung Token Listrik
Dalam sistem prabayar, jumlah listrik yang diperoleh dari pembelian token tidak hanya bergantung pada tarif dasar listrik, tetapi juga dipengaruhi oleh Pajak Penerangan Jalan (PPJ). PPJ merupakan pajak daerah yang dikenakan atas penggunaan listrik dan besarannya berbeda di setiap wilayah. Sebagai contoh di Jakarta:
- Hingga 2.200 VA: 2,4 persen
- 3.500–5.500 VA: 3 persen
- 6.600 VA ke atas: 4 persen
Adapun rumus untuk menghitung jumlah kWh yang didapat adalah:
(Nominal token – PPJ) dibagi tarif listrik per kWh.
Contoh Perhitungan Token Rp100.000
Berikut rincian jumlah kWh yang diperoleh jika membeli token listrik Rp100.000 untuk pelanggan non-subsidi:
Daya 900 VA
(Rp100.000 – Rp2.400) : Rp1.352 = 72,19 kWhDaya 1.300–2.200 VA
(Rp100.000 – Rp2.400) : Rp1.444,70 = 67,56 kWhDaya 3.500–5.500 VA
(Rp100.000 – Rp3.000) : Rp1.699,53 = 57,07 kWhDaya 6.600 VA ke atas
(Rp100.000 – Rp4.000) : Rp1.699,53 = 56,49 kWh
Perhitungan ini menunjukkan bahwa semakin besar daya listrik yang digunakan, jumlah kWh yang didapat dari nominal yang sama akan semakin kecil.
Perbedaan Pelanggan Prabayar dan Pascabayar
Dalam konteks penggunaan listrik, pelanggan PLN dibagi menjadi dua jenis, yaitu prabayar dan pascabayar.
- Pelanggan prabayar harus membeli token terlebih dahulu sebelum menggunakan listrik. Sistem ini memberikan kontrol lebih kepada pengguna dalam mengatur konsumsi listrik.
- Pelanggan pascabayar menggunakan listrik terlebih dahulu, kemudian membayar sesuai tagihan bulanan berdasarkan pemakaian.
Meskipun berbeda metode, keduanya tetap menggunakan tarif dasar listrik yang sama sesuai golongan daya masing-masing.
Imbauan Pemerintah untuk Efisiensi Energi
Selain menetapkan tarif tetap, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan listrik. Efisiensi penggunaan listrik menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan energi nasional.
Penggunaan listrik secara hemat tidak hanya membantu mengurangi beban biaya rumah tangga, tetapi juga mendukung keberlanjutan pasokan energi di tengah meningkatnya kebutuhan listrik di Indonesia.
