Penunjukan Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional
Presiden Prabowo Subianto telah resmi menunjuk Nanik Sudaryati Deyang atau yang lebih dikenal sebagai Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru. Ia menggantikan Dadan Hindayana dalam rangka penyegaran kepemimpinan lembaga yang menjadi ujung tombak pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintah.
Pengumuman pergantian tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Penunjukan ini dinilai sebagai langkah strategis karena selama ini Nanik dikenal sebagai sosok yang aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG di berbagai daerah. Dengan jabatan barunya, Nanik akan memimpin lembaga yang bertanggung jawab memastikan jutaan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita mendapatkan akses makanan bergizi yang aman dan berkualitas.
Berawal dari Dunia Jurnalistik
Nanik S. Deyang lahir di Madiun, Jawa Timur, pada 3 Januari 1968. Sebelum terjun ke dunia politik dan pemerintahan, ia menghabiskan sebagian besar karier profesionalnya di bidang jurnalistik. Kariernya dimulai sebagai wartawati di Tabloid Bangkit yang berada di bawah naungan Kelompok Kompas Gramedia.
Pengalaman sebagai jurnalis lapangan membentuk karakter Nanik yang dikenal kritis, detail, dan terbiasa bekerja berdasarkan data serta fakta. Perjalanan kariernya kemudian berkembang hingga dipercaya memegang posisi strategis di Kelompok Media Peluang (KMP). Di perusahaan media tersebut, Nanik terlibat dalam pengelolaan berbagai media dan pengembangan komunikasi publik.
Selama puluhan tahun berkecimpung di dunia pers, Nanik membangun reputasi sebagai jurnalis senior yang memiliki jaringan luas serta pemahaman mendalam mengenai isu sosial, ekonomi, dan pembangunan nasional.
Terjun ke Dunia Politik
Nama Nanik mulai dikenal publik secara luas ketika bergabung dalam tim pemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Pemilihan Presiden 2019. Saat itu, ia dipercaya menduduki posisi Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN).
Peran tersebut membuatnya aktif membangun strategi komunikasi politik sekaligus memperkuat hubungan antara tim kampanye dan masyarakat. Kedekatannya dengan lingkaran Prabowo berlanjut setelah pemerintahan terbentuk. Pengalaman di bidang komunikasi dan manajemen organisasi menjadikan Nanik kerap dipercaya mengisi berbagai posisi strategis.
Wakil Kepala BP Taskin
Pada periode pemerintahan 2024–2029, Nanik mendapat amanah sebagai Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin). Penunjukan tersebut dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 145/P Tahun 2024. Dalam lembaga tersebut, ia bekerja bersama Budiman Sudjatmiko untuk mempercepat program-program pengurangan angka kemiskinan nasional.
Pengalamannya di BP Taskin memperluas pemahamannya mengenai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat, mulai dari ketimpangan ekonomi, akses pendidikan, hingga masalah gizi dan kesehatan keluarga.
Masuk ke Badan Gizi Nasional
Karier Nanik kembali menanjak saat Presiden Prabowo melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada September 2025. Kala itu, ia dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi. Jabatan tersebut membuatnya memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal transparansi sekaligus kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Selain mengurus komunikasi publik, Nanik juga dipercaya menjadi Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Program MBG. Dalam perannya tersebut, ia menjadi salah satu pejabat yang paling sering turun langsung ke lapangan untuk mengevaluasi kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah.
Dikenal Tegas Mengawasi Program MBG
Selama menjabat sebagai Wakil Kepala BGN, Nanik dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang tegas dan disiplin. Ia rutin melakukan inspeksi mendadak ke dapur-dapur SPPG untuk memastikan seluruh proses penyediaan makanan bergizi berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Dalam sejumlah kunjungan lapangan, Nanik menemukan berbagai pelanggaran, mulai dari kebersihan dapur yang tidak memenuhi standar, tata letak fasilitas yang tidak sesuai pedoman teknis, hingga sistem sanitasi yang berpotensi mengganggu keamanan pangan.
Ia tidak segan memberikan sanksi kepada dapur yang dianggap belum layak beroperasi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas makanan yang diterima para penerima manfaat tetap terjaga. Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar membagikan makanan, tetapi juga memastikan makanan tersebut aman, sehat, dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
Ribuan Dapur Sempat Ditangguhkan
Salah satu kebijakan yang membuat namanya menjadi sorotan adalah langkah penangguhan sementara terhadap ribuan dapur SPPG yang dinilai belum memenuhi standar. Pada 31 Mei 2026, Nanik mengungkapkan bahwa dari total 27.208 dapur SPPG yang telah beroperasi di seluruh Indonesia, sebanyak 8.182 dapur pernah dikenai penangguhan sementara. Penangguhan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat, rekomendasi pemerintah daerah, hasil inspeksi lapangan, hingga evaluasi terhadap berbagai kejadian yang menimpa penerima manfaat Program MBG.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.659 dapur berhasil kembali beroperasi setelah melakukan perbaikan dan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Sementara itu, 2.213 dapur lainnya masih berada dalam status suspend karena belum memenuhi standar teknis yang ditetapkan BGN. Menurut Nanik, kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga kualitas layanan dan menjamin keamanan pangan bagi masyarakat.
Tantangan Besar Sebagai Kepala BGN
Kini, setelah resmi dipercaya memimpin Badan Gizi Nasional, tantangan yang dihadapi Nanik tidaklah ringan. Ia harus memastikan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis yang telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Selain memperluas jangkauan program, ia juga dituntut meningkatkan kualitas layanan, memperkuat pengawasan terhadap dapur SPPG, memperbaiki tata kelola distribusi makanan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap program unggulan pemerintah tersebut.
Di sisi lain, Nanik juga harus mampu membangun koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, hingga masyarakat untuk mendukung suksesnya pelaksanaan MBG. Pengalaman panjangnya sebagai jurnalis, komunikator publik, penggerak sosial, dan pejabat pemerintahan diyakini menjadi modal penting dalam menjalankan tugas tersebut.
