Kritik Pedas Menteri HAM terhadap Praktik Korupsi di Papua
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, memberikan arahan yang tajam dan penuh otokritik dalam pertemuan dengan jajaran DPR Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua (MRP), kepala suku, tokoh masyarakat, hingga pemuda dan mahasiswa di Kantor DPR Papua Tengah, Nabire, Senin (17/8/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti pentingnya menghentikan praktik korupsi yang sering dilakukan oleh beberapa oknum pejabat.
Menolak Pembelian Kebijakan dengan Uang
Salah satu poin utama yang disampaikan oleh Pigai adalah pentingnya menghentikan kebiasaan membawa uang ke Jakarta untuk membeli kebijakan. Ia menegaskan bahwa semua layanan pemerintahan di Jakarta bersifat gratis dan tidak dapat dibeli dengan uang.
“Pak Pimpinan DPR dan MRP yang terhormat, pelayanan pemerintahan di Jakarta itu gratis tanpa bayar. Jangan membiasakan mengantar uang ke Jakarta! Tidak ada kebijakan negara ini yang bisa dibeli dengan uang,” ujarnya.
Ia juga menyentil istilah lokal yang sering digunakan untuk menggambarkan praktik sogok-menyogok pejabat, yaitu “ikan puri bayar ikan hiu”. Pigai menegaskan bahwa faktanya, istilah tersebut harus di lawan.
“Faktanya ada kok istilah ‘ikan puri bayar ikan hiu’. Lho, faktanya ada? Faktanya itu lawan! Faktanya itu harus kita lawan! Saya ini orang Papua yang setiap hari mengintip benteng cerita orang Papua. Tapi saya jarang ketemu bupati dan pejabat Papua. Boleh dicek di mana pun, saya orang bersih. Saya tidak pernah macam-macam. Minimal tidak ada gosip, kan? saya sendiri juga tidak pernah. Saya malas tahu orangnya,” tambahnya.
Kebijakan Gratis dan Tidak Bisa Dibeli
Pigai kembali menegaskan bahwa seluruh urusan birokrasi pemerintahan untuk pembangunan Papua tidak dipungut biaya. Ia menjelaskan bahwa urusan administrasi tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang terkait dengan Papua di Jakarta, gratis! Tidak bayar!
“Jadi, urusan administrasi tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang terkait dengan Papua di Jakarta, gratis! Tidak bayar! Saya tidak tahu kalau urusan politik. Urusan partai politik dan pencalonan, itu wallahu a’lam. Itu urusan Tuhan dan urusan mereka, bukan kami. Tapi untuk pelayanan pemerintah di Jakarta, tidak ada yang bisa diuangkan,” kata Pigai.
Ia menegaskan agar jangan mengambil uang dan membawanya ke Jakarta untuk membeli kebijakan. Kebijakan tidak bisa dibayar, kebijakan itu gratis.
Masalah Stereotip dan Keprihatinan atas Praktik Korupsi
Selain itu, Pigai juga mengungkapkan keprihatinannya atas stereotip yang terbentuk di pusat akibat ulah oknum yang sering mengantar uang ke Jakarta. Ia menyampaikan bahwa dalam alam pikiran penguasa di Jakarta, nilai sogokan orang Papua lebih tinggi sepuluh kali lipat dari nilai sogokan orang NTT.
“Saya mendengar informasi bahwa rekomendasi dari partai politik untuk pencalonan orang Papua adalah yang termahal di seluruh Indonesia. Para penguasa di Papua yang mau jadi pemimpin tetapi ikut cara itu, jahanam juga. Yang jadi korban siapa? Martabat orang Papua jadi lemah dan rendah,” ujarnya.
Rekam Jejak Bersih dan Tekad untuk Perubahan
Pigai menegaskan tekadnya untuk mematahkan pandangan miring terhadap masyarakat Papua melalui rekam jejaknya yang bersih. Ia menegaskan bahwa nama dirinya adalah salah satu yang terbaik dan terbersih di Indonesia.
“Saya patahkan cara pandang mereka di pusat kekuasaan di Jakarta dengan cara yang bersih. Sekarang, dengan adanya pertemuan kita ini, minimal di Provinsi Papua Tengah, lakukan saja apa yang saya ungkapkan. Nanti kita akan lihat perubahan demi perubahan di masa yang akan datang, meskipun tidak mungkin bisa selesai cepat, karena itu tradisi,” tuturnya.
Dorongan untuk Berani Bersuara
Selain masalah tata kelola keuangan dan birokrasi, Natalius Pigai juga mendorong para anggota legislatif di daerah untuk berani bersuara membela rakyat. Ia menegaskan bahwa sebagai menteri, ia selalu berkata jujur dan tidak basa-basi.
“Saya ini menteri, saya ngomong apa adanya. Mana ada menteri yang ngomong santun dan basa-basi? Saya tidak mau begitu. Saya menteri saja selalu ngomong begini sampai sekarang tidak diganti, apalagi kalian anggota DPR? Kenapa kalian diam terus? Yang tidak boleh dan dilarang negara itu adalah meminta Papua merdeka. Begitu Anda minta Papua merdeka, dicopot besok, selesai. Tapi kalau meminta rakyat sejahtera, adil, makmur, sehat, dan sentosa, memangnya kenapa? Kalian kan menjalankan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jalankan itu! Jangan pernah takut untuk menyatakan ketidakadilan,” ujarnya.
Penutup: Pentingnya Keadilan dan Kemanusiaan
Menutup arahannya, Pigai mengingatkan pentingnya menegakkan keadilan dan kemanusiaan demi masa depan Tanah Papua.
“Jika ada keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan di Papua, maka kita akan melihat matahari keadilan itu muncul mulai dari Papua Tengah,” tandasnya.
