Kondisi Petani di Kelurahan Lambung Bukik Setelah Bencana Banjir Bandang
Di tengah upaya pemulihan yang dilakukan pemerintah, kondisi petani di Kelurahan Lambung Bukik, Kota Padang, masih menunjukkan ketidakstabilan. Sawah-sawah yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan utama kini berubah menjadi lautan batu dan material sedimen. Hal ini memicu kekhawatiran terhadap masa depan ekonomi warga setempat.
Lahan yang Tak Bisa Ditanami
Petani seperti Syamsuardi mengalami kerugian besar akibat bencana banjir bandang yang terjadi pada akhir tahun lalu. Ia menyebutkan bahwa sekitar dua hektar kebun durian dan sawah yang biasanya menghasilkan 60 karung gabah kini tidak bisa dipanen lagi. Material sedimen dan bongkahan batu besar menghancurkan tanaman dan membuat lahan tak bisa digarap kembali.
Kondisi serupa dialami oleh Abu Qasar, yang kehilangan sawahnya akibat arus luapan sungai yang datang tiba-tiba. Ia memiliki rencana untuk mengumpulkan hasil panen durian sebagai bekal biaya hidup sebulan sebelum memasuki bulan puasa, tetapi bencana mengubah segalanya dalam semalam. Akses jalan yang putus total membuat durian-durian tersebut tidak bisa diangkut ke pasar.
Pemulihan Fisik yang Tidak Menyentuh Perut
Pemerintah terlihat fokus pada pembangunan infrastruktur seperti jembatan dan normalisasi aliran sungai. Namun, bagi warga seperti Syamsuardi, pemulihan fisik tersebut terasa sunyi di balik piring nasi yang kian sulit terisi. Mereka merasa pemerintah terjebak pada pendekatan teknokratis yang hanya fokus pada infrastruktur, sementara kebutuhan masyarakat di lapangan seperti pembersihan lahan belum terpenuhi.
Ketergantungan pada Bantuan Sosial
Warga lain seperti Murni, yang tinggal di Hunian Sementara (Huntara) Kapalo Koto, mengaku telah didata oleh Pemerintah Kota Padang terkait kerusakan sawah. Namun, ia menyimpan kekhawatiran besar karena bantuan bibit tanam tanpa pembersihan lahan dianggap sebagai kebijakan yang panggang jauh dari api. Tanpa alat berat, mustahil bagi petani untuk memindahkan batu-batu besar dan kayu gelondongan yang bersarang di tengah sawah mereka secara manual.
Ancaman Kemiskinan Baru
Krisis ini juga mengancam ketahanan pangan lokal di Kelurahan Lambung Bukik. Kerusakan sawah akan memaksa warga beralih menjadi pembeli beras di pasar, yang secara otomatis menambah beban pengeluaran rumah tangga. Di sisi lain, upaya mitigasi jangka panjang sedang digenjot di kawasan Batu Busuk. Alat-alat berat masih terus dikerahkan untuk melakukan perbaikan aliran sungai yang menjadi pemicu meluapnya air ke permukiman dan lahan tani.
Upaya Pemulihan Sektor Pertanian
Pemerintah Kota Padang bersama Kementerian Pertanian kini memprioritaskan rehabilitasi 102 hektare lahan sawah yang tertimbun dan optimalisasi 210 hektare lahan rusak ringan. Total anggaran sebesar Rp7,6 miliar telah dialokasikan untuk memperbaiki ratusan hektare sawah dan irigasi yang rusak di sejumlah kecamatan. Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Yoice Yuliani, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan pemulihan ekonomi petani yang kehilangan mata pencaharian.
Bantuan Berbasis Kelompok Tani
Pemerintah tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai yang dibagi-bagikan begitu saja kepada individu. Sebaliknya, proses pengerjaan rehabilitasi lahan ini menggunakan metode padat karya yang melibatkan langsung kelompok tani setempat. Untuk menjamin transparansi, dana bantuan tersebut akan ditransfer langsung oleh Kementerian Pertanian ke rekening masing-masing kelompok tani.
Tantangan Besar di Wilayah Kecamatan Pauh
Meskipun proses rehabilitasi sudah dimulai, tantangan besar masih membayangi wilayah Kecamatan Pauh, khususnya di Kapalo Koto dan Lambung Bukik. Sekitar 40 hektare sawah di wilayah tersebut hilang hanyut terbawa arus dan kini berubah menjadi aliran sungai berbatu. Hingga saat ini, belum ada solusi pasti atau bantuan dari pusat untuk lahan yang hilang total tersebut.
Bantuan Melalui Skema Belanja Tidak Terduga (BTT)
Pemerintah Kota Padang juga menyiapkan bantuan melalui skema Belanja Tidak Terduga (BTT). Bantuan ini rencananya akan menyasar kepala keluarga yang terdampak secara ekonomi. Nilai bantuan tersebut diperkirakan berkisar antara Rp600 ribu hingga Rp1 juta per KK. Proses verifikasi saat ini masih terus berjalan di tingkat pemerintah kota.
Pemulihan Ekonomi UMKM
Di samping sektor pertanian, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Koperasi dan UMKM tengah berpacu memulihkan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung penghidupan warga di empat kecamatan terdampak. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, Fauzan Ibnovi, mengungkapkan bahwa berdasarkan pendataan terbaru, terdapat 660 pelaku UMKM yang terdampak langsung oleh bencana tersebut.
Program “Klinik UMKM Minang Bangkit”
Langkah pemulihan tidak sekadar berhenti pada pemberian bantuan fisik atau modal. Melalui koordinasi dengan Kementerian terkait, kini hadir program “Klinik UMKM Minang Bangkit”. Inisiatif ini dirancang sebagai command center sekaligus service center yang mengintegrasikan pendampingan usaha secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Program pemulihan ini dirancang melalui tiga fase krusial:
1. Pemulihan Mental: Melalui trauma healing bagi pelaku usaha agar memiliki resiliensi psikologis pascabencana.
2. Pemulihan Usaha: Pemberian pelatihan teknis, konsultasi manajemen, hingga fasilitasi perizinan.
3. Penguatan dan Pertumbuhan: Dukungan pemasaran digital dan memasukkan produk lokal ke dalam E-Katalog pemerintah agar akses pasar semakin terbuka lebar.
Kritik terhadap Pendekatan Pemerintah
Guru Besar dan Akademisi Universitas Andalas, Prof. Isril Berd, menegaskan bahwa pemulihan dampak banjir di Batu Busuk memerlukan pendekatan yang total dan rasional. Menurutnya, karakteristik DAS Kuranji yang unik berhulu di kaki Bukit Barisan dengan dua percabangan utama, Batang Aia Janiah dan Batang Aia Karuh menjadikannya sangat sensitif terhadap intensitas hujan.
Ia menekankan bahwa normalisasi sungai tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Landasan utamanya haruslah perhitungan matematis yang presisi mengenai debit banjir maksimal. Infrastruktur harus didahulukan, tetapi jangan lupakan aspek ekonomi. Pemulihan mata pencaharian warga adalah harga mati. Pemerintah harus hadir secara nyata, menyediakan kemampuan bagi masyarakat untuk hidup lebih baik, bukan sekadar memberikan janji-janji retoris.
