Sosok yang Hampir Terlupakan: Dasep Ahmadi, Penggagas Mobil Listrik Nasional
Di balik perkembangan mobil listrik nasional yang semakin pesat saat ini, ada sosok yang hampir terlupakan. Ia adalah Dasep Ahmadi, seorang lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menjadi penggagas mobil listrik pertama di Indonesia. Sayangnya, kisah hidupnya justru berakhir dengan penjara, mengingatkan kita akan tantangan dan risiko dalam inovasi.
Dasep Ahmadi dikenal sebagai seorang pengusaha yang memiliki visi besar untuk memproduksi mobil listrik buatan dalam negeri. Pada tahun 2013, ia mencoba menginisiasi proyek mobil listrik yang diharapkan bisa menjadi momentum kebangkitan kembali mobil nasional yang sempat vakum selama beberapa tahun.
Salah satu karya yang pernah dipamerkan oleh Dasep adalah mobil listrik bernama Evina, singkatan dari Electric Vehicle Indonesia. Mobil ini diproduksi oleh PT SAP, yang dipimpin oleh Dasep. Evina merupakan mobil listrik berukuran kompak yang mampu menampung lima penumpang. Dilengkapi motor listrik 20 kWh dengan sumber daya dari baterai lithium-ion yang diimpor dari Amerika Serikat, mobil ini diklaim mampu menempuh jarak hingga 130 kilometer dalam sekali pengisian daya selama 4-5 jam.
Harga mobil listrik Evina saat itu berkisar antara Rp 200 juta hingga Rp 300 juta. Biaya konsumsi listrik mobil ini juga relatif rendah, hanya sekitar Rp 50.000 hingga Rp 60.000 per bulan, jauh lebih murah dibandingkan mobil konvensional yang membutuhkan biaya operasional sebesar Rp 300.000 hingga Rp 400.000 per bulan.
Pada masa itu, PT Nipress Tbk juga menyatakan kesiapannya untuk memproduksi baterai jenis Lithium Ferro Phosphate yang rencananya digunakan untuk mobil listrik nasional. Namun, alih-alih melanjutkan mimpi besar tersebut, Dasep justru harus menjalani proses hukum yang akhirnya membuatnya dipenjara.
Perkara mobil listrik yang menyeret Dasep bermula pada April 2013, ketika Kementerian BUMN meminta sejumlah perusahaan pelat merah menjadi sponsor pengadaan 16 unit mobil listrik. Kendaraan tersebut direncanakan untuk mendukung operasional Konferensi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Bali pada Oktober 2013.
Tiga BUMN yang terlibat adalah PT BRI (Persero) Tbk, PT PGN, dan PT Pertamina (Persero). Ketiganya menggelontorkan dana sekitar Rp 32 miliar untuk pengadaan mobil listrik melalui PT Sarimas Ahmadi Pratama.
Namun, mobil listrik yang telah dipesan tidak dapat digunakan karena dinilai tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kejaksaan Agung menyebut mobil listrik rakitan PT Sarimas Ahmadi Pratama tidak memenuhi standar kelayakan sebagai kendaraan penumpang. Beberapa komponen dinilai tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Akibatnya, mobil-mobil tersebut tidak memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) maupun Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Uji kincup roda depan juga tercatat 7 milimeter per meter, melebihi batas toleransi yang ditentukan.
Selain itu, penyidik Kejaksaan menilai mobil listrik garapan Dasep bukan kendaraan baru, melainkan menyerupai Toyota Alphard berbahan bakar premium yang kemudian dimodifikasi menjadi bertenaga listrik. Mobil tersebut juga disebut tidak mengantongi rekomendasi dari Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM).
Atas pertimbangan tersebut, hakim menyatakan Dasep terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Meski dinyatakan setuju, Dasep menolak keputusan hakim dan menyatakan akan menyetujui banding. Ia menilai pengembangan mobil listrik merupakan aset penting yang diprediksi didorong pemerintah agar berkembang lebih luas. Menurutnya, kekurangan dalam sebuah penelitian adalah hal yang lumrah.
Hukuman Dasep Ahmadi kemudian diperberat oleh majelis kasasi pada 7 November 2016 menjadi 9 tahun penjara. Namun, setelah melakukan peninjauan kembali (PK), putusan PK kedua pada Selasa (2/8/22) mengabulkan permohonannya. Majelis menjatuhkan vonis 7 tahun penjara serta denda Rp 200 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti kurungan selama 3 bulan.
