Infomalangraya.com, JAKARTA — Dua bulan perang antara Amerika Serikat dan Iran mulai menguji ketahanan pangan Indonesia. Meski pasokan beras dan pupuk diklaim aman, lonjakan harga energi, biaya logistik, dan bahan baku impor berisiko menimbulkan tekanan harga pangan domestik pada semester II/2026.
Konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah telah bergeser dari sekadar gejolak sentimen menjadi gangguan nyata terhadap rantai pasok global. Pembatasan jalur Selat Hormuz dan blokade akses pelabuhan Iran mengganggu arus minyak, pupuk, serta bahan baku industri pangan dunia.
Sejumlah analis menilai dampak terhadap pangan lazim muncul dengan jeda waktu. Artinya, tekanan terbesar justru berpotensi dirasakan beberapa bulan setelah perang pecah.
Benoît Fayaud, manajer senior untuk analisis biji-bijian dan tanaman penghasil minyak di Expana, menilai harga pangan global sudah naik sejak awal konflik, meski tertahan oleh musim tanam di sejumlah kawasan. Namun, efek tertunda konflik dapat mulai terasa lebih jelas ke depan, terutama melalui jalur pupuk dan energi.
Komoditas yang paling sensitif ialah yang berkaitan dengan biofuel seperti jagung, gula, minyak sawit, minyak kedelai, dan minyak nabati lain. Kenaikan harga minyak mentah membuat komoditas substitusi energi ikut terdorong naik.
Bagi Indonesia, tekanan global itu datang pada saat ketergantungan impor untuk sejumlah komoditas strategis yang masih tinggi, mulai dari gandum, kedelai, gula, garam, hingga sebagian bahan baku pupuk.
Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Bara Krishna Hasibuan mengatakan konflik global memberi pelajaran penting bahwa Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan konsep ketahanan pangan berbasis impor. “Bukan hanya food security, tapi juga food self-sufficiency,” ujarnya dalam Food Summit di Jakarta.
Menurut dia, pemerintah menargetkan Indonesia swasembada empat komoditas utama pada 2027, yakni beras, garam, gula, dan jagung.
Untuk beras, Bara menilai posisi Indonesia relatif aman. Produksi tahun ini diperkirakan mencapai 34 juta ton dan cadangan beras nasional sekitar 12 juta ton, termasuk 4 juta ton di Perum Bulog. “Beras tahun ini tidak akan impor,” katanya.
Meski demikian, perlindungan terhadap beras tidak otomatis menutup seluruh risiko pangan nasional. Pasalnya, Indonesia masih mengimpor gandum dan kedelai dalam jumlah besar. Kenaikan harga minyak dunia di kisaran US$100 per barel berpotensi menaikkan ongkos angkut kedua komoditas tersebut. Kondisi tersebut membuat tekanan dapat merambat ke harga tepung terigu, mi instan, roti, pakan ternak, tahu, tempe, hingga produk turunannya.
Selain itu, sektor pertanian juga menghadapi risiko dari bahan baku pupuk. Bara menyebut Indonesia masih mengimpor sulfur dari Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar yang jalur distribusinya melalui Selat Hormuz. Namun, pemerintah dan industri mulai melakukan mitigasi melalui penggunaan asam sulfat dari smelter tembaga domestik. “Belum ada dampak langsung, so far aman,” ujarnya.
Ancaman Inflasi
Di sisi lain, ekonom menilai tekanan inflasi justru mulai terlihat. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurahman mengatakan perang AS-Iran berpotensi mendorong imported inflation yang perlahan merembet ke berbagai komoditas, termasuk pangan. “Nyatanya di lapangan harga-harga itu naik,” ujarnya.
Menurut dia, kombinasi kenaikan harga energi, pelemahan rupiah terhadap dolar AS, dan tingginya ketergantungan impor input produksi membuat harga domestik rawan terdorong naik. Biaya pupuk, energi, distribusi, hingga bahan baku pakan berpotensi meningkatkan cost-push inflation di sektor pangan.
Komoditas yang paling rentan terdampak antara lain minyak goreng karena keterkaitan dengan pasar minyak nabati global, ayam dan telur akibat ketergantungan pakan berbasis jagung-kedelai, serta hortikultura yang sensitif terhadap ongkos logistik dan pupuk. Sementara itu, beras relatif lebih terlindungi karena stok besar dan minim impor, meski tetap berisiko bila biaya distribusi domestik meningkat.
Rizal menilai pemerintah perlu memperkuat stabilisasi stok dan distribusi, mempercepat produksi domestik, serta memperkuat koordinasi pengendalian inflasi pusat dan daerah. “Solusi paling penting adalah koordinasi,” katanya.
Selain itu, rantai distribusi pangan perlu dipersingkat agar barang bergerak lebih cepat dari sentra produksi ke konsumen.
Setelah dua bulan perang, ancaman terbesar bagi Indonesia bukan semata kelangkaan pangan, melainkan kenaikan harga bertahap yang menggerus daya beli rumah tangga. Jika konflik berlanjut dan harga energi bertahan tinggi, semester II/2026 berpotensi menjadi periode ujian berikutnya bagi stabilitas pangan nasional.
