Presiden Prabowo Subianto Mengumpulkan Tokoh Ekonomi untuk Belajar dari Masa Lalu
Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh ekonomi untuk belajar dari pengalaman masa lalu dalam menghadapi krisis. Pertemuan ini dilakukan untuk memperkuat persiapan pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi yang muncul saat ini.
Pertemuan tersebut berlangsung di Kompleks Istana, Jakarta, pada Jumat (23/5/2026), dan dihadiri oleh beberapa tokoh yang pernah menjabat di era Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk mendengarkan pengalaman mereka dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi di masa lalu, termasuk krisis tahun 2005 dan 2008.
Beberapa tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain:
* Eks Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional periode 2005–2009, Paskah Suzetta.
* Eks Gubernur Bank Indonesia periode 2003–2008, Burhanuddin Abdullah.
* Eks Duta Besar RI untuk China tahun 2005–2009, Sudrajat.
* Eks Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2010–2014, Lukita Dinarsyah Tuwo.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo ingin mempelajari pengalaman para tokoh tersebut dalam menghadapi krisis ekonomi. Menurutnya, para tokoh tersebut memiliki pengalaman yang relevan karena berada di masa yang sama, yaitu antara 2004 hingga 2014.
Bahas Krisis BBM dan Inflasi
Dalam pertemuan tersebut, para tokoh ekonomi juga membahas berbagai kejadian krisis yang terjadi, termasuk inflasi dan krisis bahan bakar minyak (BBM). Mereka menyatakan bahwa konteks makro saat ini lebih baik dibandingkan saat krisis tahun 2005. Hal ini didasarkan pada fondasi ekonomi yang lebih kuat dan depresiasi rupiah yang relatif lebih rendah.
Burhanuddin Abdullah, eks Gubernur BI periode 2003–2008, menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut hanya membahas pengalamannya saat menghadapi krisis BBM tahun 2005. Ia berharap pengalaman tersebut bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah saat ini.
Ia mengaku tidak membahas soal kondisi ekonomi saat ini, terutama nilai kurs rupiah yang melemah. Namun, ia menceritakan langkah pemerintah saat menaikkan harga BBM pada tahun 2005. “Kenaikan BBM sebesar 126 persen itu terjadi karena faktor internal, sedangkan sekarang sumbernya eksternal,” ujarnya.
Selain itu, Burhanuddin juga menjelaskan kebijakan BI tahun 2005 yang menaikkan basis poin suku bunga demi mengatasi inflasi. “Kebijakan ini berhasil menurunkan inflasi dan stabilisasi nilai tukar rupiah,” katanya.
Usulan dari Tokoh Ekonomi
Burhanuddin mengaku memberikan usulan ke Presiden Prabowo, meskipun ia tidak menyebutkannya secara detail. Ia juga memerintahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengkaji usulan tersebut. “Pak Presiden meminta Menteri Keuangan untuk mencoba memikirkan hal-hal yang saya pikirkan itu ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Purbaya mengatakan bahwa pihaknya telah mencatat dan siap mendalami masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin dan pejabat ekonomi lainnya. “Kita pelajari, masukan dari mereka apa. Saya sudah catat, saya diperintahkan untuk mempelajari, ya kita pelajari,” ujarnya.
Tiga Poin Pembahasan Utama
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkap tiga poin utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pertama, pembahasan mencakup penguatan fundamental ekonomi nasional melalui stabilitas sektor keuangan, penguatan regulasi dan pengawasan perbankan, serta peningkatan koordinasi antarotoritas ekonomi dan keuangan.
Kedua, percepatan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) guna memperkuat cadangan devisa nasional serta mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Ketiga, mereka membahas pembenahan tata kelola ekspor sumber daya alam melalui BUMN Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Tujuan dari DSI adalah untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus memastikan optimalisasi manfaat ekonomi nasional secara berkelanjutan. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat langkah-langkah strategis jangka panjang untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional, mempercepat pembenahan struktural, serta memastikan stabilitas sektor keuangan tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.
