Penerapan Registrasi SIM Berbasis Biometrik Mulai 2026
Pemerintah Indonesia akan menerapkan registrasi kartu SIM berbasis biometrik mulai tahun 2026. Aturan ini diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026, yang akan diberlakukan secara bertahap bagi pelanggan baru di seluruh Indonesia. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memperketat identitas pelanggan layanan seluler dan mengurangi penyalahgunaan nomor seluler dalam kejahatan digital.
Kebijakan tersebut mewajibkan penggunaan data kependudukan dan teknologi pengenalan wajah dalam proses aktivasi kartu SIM. Dengan demikian, pemerintah berharap dapat memastikan bahwa setiap pengguna memiliki identitas yang valid dan tercatat secara resmi. Langkah ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam penggunaan layanan telekomunikasi.
Penerapan registrasi biometrik akan dimulai pada 1 Januari 2026 dalam skema transisi. Pada tahap awal, pelanggan baru masih dapat memilih antara metode registrasi lama atau biometrik. Namun, mulai 1 Juli 2026, seluruh registrasi kartu SIM baru harus menggunakan sistem biometrik. Aturan ini berlaku untuk pelanggan prabayar maupun pascabayar. Kartu perdana yang dijual operator harus berada dalam kondisi tidak aktif hingga proses registrasi dinyatakan valid oleh sistem.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa kebijakan ini dirancang untuk memastikan identitas pelanggan benar-benar sesuai dengan data resmi negara. “Registrasi pelanggan jasa telekomunikasi wajib dilakukan dengan prinsip mengenal pelanggan yang akurat dan bertanggung jawab, termasuk penggunaan teknologi biometrik pengenalan wajah,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Januari 2026.
Skema Registrasi dan Pembatasan Nomor
Dalam aturan tersebut, warga negara Indonesia diwajibkan menggunakan Nomor Induk Kependudukan yang tervalidasi dengan data biometrik wajah. Sementara itu, warga negara asing harus menggunakan paspor dan izin tinggal yang masih berlaku. Selain itu, pemerintah juga membatasi kepemilikan maksimal tiga nomor prabayar untuk setiap operator dalam satu identitas. Pembatasan ini ditujukan untuk mengurangi praktik penggunaan massal kartu SIM anonim.
Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia, Marwan O. Baasir, menjelaskan bahwa masa transisi menjadi kunci adaptasi masyarakat dan operator. “Mulai 1 Januari 2026 masyarakat masih bisa registrasi dengan dua metode. Namun per 1 Juli 2026 sudah full biometrik,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Desember 2025.
Operator telekomunikasi diwajibkan menyediakan layanan pengecekan nomor yang terdaftar atas satu identitas. Pelanggan juga berhak melaporkan nomor yang tidak dikenali agar dapat diblokir melalui mekanisme resmi.
Perlindungan Data dan Status Pelanggan Lama
Selain penguatan identitas, regulasi ini memuat kewajiban perlindungan data pribadi. Operator harus menerapkan standar keamanan sistem untuk mencegah kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pelanggan. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah, menyebut pendekatan biometrik menjadi langkah strategis menghadapi maraknya penipuan digital. “Kebijakan registrasi SIM card menggunakan face recognition akan memastikan seluler digunakan oleh pelanggan riil, bukan oleh pelaku kejahatan digital,” ujarnya kepada ANTARA, Desember 2025.
Bagi pelanggan lama, pemerintah tidak mewajibkan registrasi ulang secara langsung. Namun, fasilitas migrasi ke sistem biometrik tetap disediakan bagi pelanggan yang ingin memperbarui data atau menambah nomor baru.
Hingga awal 2026, pemerintah masih melakukan sosialisasi dan uji kesiapan sistem bersama operator seluler. Evaluasi berkala akan dilakukan sebelum kewajiban penuh registrasi biometrik diterapkan pada pertengahan tahun.
