Peran Aparat Penegak Hukum dalam Pemahaman KUHP dan KUHAP Baru
Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menekankan pentingnya aparat penegak hukum memahami secara mendalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 20 Tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa KUHP Nasional terdiri dari 624 pasal, sementara KUHAP baru memiliki 334 pasal. Kedua undang-undang ini merupakan karya anak bangsa yang diharapkan mampu menggantikan sistem hukum kolonial Belanda.
Dialog sosialisasi hukum bertema “Penguatan Kesadaran Hukum Berbasis Pancasila” digelar di Hotel Claro Makassar pada Jumat (6/3/2026). Acara ini dihadiri oleh berbagai narasumber seperti Kasubbid Luhkum Bidkum Polda Sulsel, Kompol Dr Heriyanto, Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Dr I Wayan Gede Rumega, serta perwakilan Kejaksaan Tinggi Sulsel. Hadir pula Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal. Dialog ini diinisiasi oleh Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Sulsel, St Diza Rasyid Ali.
Rudianto Lallo menegaskan bahwa KUHP-KUHAP baru disahkan di DPR periode baru dan merupakan hasil karya anak bangsa. Namun, setelah pengesahan tersebut, muncul berbagai kritikan, bahkan ada yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, dinamika ini adalah bagian dari proses politik dan hukum yang wajar.
Beberapa pasal menjadi sorotan publik. Pertama, Pasal 218 ayat (1) KUHP yang mengatur pidana bagi setiap orang yang menyerang kehormatan Presiden atau Wakil Presiden di muka umum dengan ancaman maksimal 3 tahun penjara atau denda kategori IV. Rudianto menyatakan bahwa pasal ini dibuat untuk menjaga muruah presiden, meskipun banyak yang menganggapnya sebagai cara negara membungkam kritik.
Kedua, Pasal 256 KUHP yang mengatur kewajiban pemberitahuan penyelenggaraan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi. Aturan ini diperlukan untuk mencegah dampak serius bagi masyarakat, termasuk risiko ambulans terhambat ketika pasien membutuhkan pertolongan cepat.
Ketiga, Pasal 412 KUHP yang mengatur tindak pidana hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan atau kohabitasi. Pelaku diancam pidana maksimal 6 bulan atau denda kategori II yakni Rp10 juta. Pasal ini bersifat delik aduan absolut, hanya dapat dilaporkan oleh pasangan sah atau orang tua/anak sesuai rujukan undang-undang perkawinan.
Keempat, hukum acara di KUHAP. Rudianto mengibaratkan KUHP sebagai gerbong dan KUHAP sebagai aturan yang mengatur gerbong tersebut. Ia menegaskan bahwa aturan hukum acara dibuat untuk mencegah praktik penyalahgunaan wewenang aparat. Selama ini banyak terjadi praktik penyalahgunaan aturan dengan dalih undang-undang, yang menimbulkan ketidakadilan dan harus dihindari.
Rudianto memastikan akan mendampingi proses uji materi terhadap pasal-pasal yang dianggap kontroversial. Terlebih, saat ini dirinya diutus sebagai kuasa hukum DPR RI di MK.
Sosialisasi KUHP dan KUHAP untuk Masyarakat
St Diza Rasyid Ali, selaku inisiator dialog, mendorong masyarakat agar memahami KUHP dan KUHAP. Sosialisasi ini dilakukan agar publik memahami isi dan implikasi aturan baru yang mulai berlaku. Dengan demikian, masyarakat tidak terjebak dalam penerapan hukum yang keliru.
Diza mengatakan bahwa dialog ini berawal dari perbedaan persepsi yang ditemukan di kalangan ahli hukum terkait KUHP dan KUHAP. Ia mengaku masih terus belajar terkait KUHP dan KUHAP terbaru. Ia juga mengajak organisasi yang diundang untuk ikut mensosialisasikan KUHP-KUHAP kepada masyarakat.
Kegiatan ini melibatkan masyarakat luas, termasuk Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), organisasi keagamaan, akademisi, dan mahasiswa. Diza menekankan bahwa Pemuda Pancasila sebagai organisasi kemasyarakatan memiliki tugas sebagai pengawas sosial. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
