Infomalangraya.com.CO.ID, JAKARTA — Eskalasi konflik di Timur Tengah memasuki babak baru setelah Amerika Serikat dan Israel lebih dulu melancarkan serangan ke Iran. Kini muncul wacana yang menimbulkan kontroversi: negara-negara Arab diminta ikut menanggung biaya operasi militer tersebut.
Wacana ini muncul dari lingkaran Gedung Putih. Sekretaris Pers Presiden AS, Carolyn Levitt, mengakui bahwa gagasan meminta mitra Arab membiayai operasi militer bukan hal baru dalam pemerintahan. Ia menyatakan bahwa ide tersebut merupakan sesuatu yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Meski demikian, pernyataan ini memberi sinyal bahwa kebijakan tersebut bisa segera diwujudkan.
Di tengah isu ini, fakta di lapangan menunjukkan bahwa serangan justru lebih dulu dilakukan oleh Washington dan Tel Aviv. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel meluncurkan serangan terhadap sejumlah target di Iran. Serangan tersebut dilaporkan menimbulkan kerusakan infrastruktur serta korban sipil, termasuk serangan terhadap sebuah sekolah perempuan di bagian selatan negara itu.
Iran merespons dengan menyerang wilayah Israel dan pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah. Biaya perang yang membengkak menjadi latar belakang munculnya wacana pembagian beban tersebut. Berdasarkan data dari Iran War Cost Tracker, dalam 29 hari pertama saja, biaya operasi militer telah melampaui 35 miliar dolar AS. Bahkan beberapa laporan memperkirakan total biaya dapat mencapai triliunan dolar dalam jangka panjang.
Namun, langkah Washington memicu pertanyaan serius dalam lanskap geopolitik: mengapa negara-negara Arab yang tidak menjadi pemicu konflik justru didorong untuk ikut menanggung konsekuensi finansialnya? Pertanyaan ini semakin memperkuat persepsi bahwa kebijakan AS tidak hanya berdampak pada negara-negara yang terlibat langsung, tetapi juga pada negara-negara tetangga yang tidak terlibat secara aktif dalam konflik.
Di sisi lain, Amerika Serikat juga menghadapi tekanan dari sekutu tradisionalnya. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, secara terbuka menyampaikan kekecewaan terhadap sikap negara-negara NATO yang enggan mendukung operasi militer tersebut. Ia bahkan mengisyaratkan bahwa hubungan dengan aliansi itu bisa ditinjau ulang jika akses strategis, seperti penggunaan pangkalan militer, tidak diberikan saat dibutuhkan.
Presiden Donald Trump sendiri menilai sikap NATO sebagai “kesalahan yang sangat bodoh”, menegaskan bahwa konflik ini menjadi semacam ujian loyalitas bagi sekutu Barat. Namun alih-alih mendapatkan dukungan luas, Washington justru menghadapi resistensi, baik dari luar negeri maupun dalam negeri.
Di Amerika Serikat, gelombang protes besar-besaran kembali terjadi. Jutaan warga turun ke jalan dalam aksi bertajuk “No Kings” yang berlangsung di seluruh 50 negara bagian dan sejumlah negara lain. Demonstrasi ini tidak hanya menyoroti kebijakan luar negeri AS terhadap Iran, tetapi juga dampak ekonomi domestik, mulai dari kenaikan harga hingga beban pajak yang dikaitkan dengan perang.
Sejumlah pengunjuk rasa bahkan secara terang-terangan mengkritik keterlibatan AS dalam konflik yang disebut sebagai “perang Israel”, sembari mempertanyakan penggunaan dana publik untuk operasi militer di luar negeri.
Dalam perkembangan terbaru, Trump sempat menunda rencana serangan lanjutan terhadap infrastruktur energi Iran, memberi ruang bagi kemungkinan negosiasi. Namun situasi di Selat Hormuz, jalur vital perdagangan energi global, masih belum sepenuhnya stabil, dengan dampak yang mulai terasa pada pasar minyak dunia.
Di tengah dinamika ini, wacana pembebanan biaya perang kepada negara-negara Arab berpotensi menjadi sumber ketegangan baru. Jika benar diwujudkan, kebijakan tersebut tidak hanya mengubah peta aliansi di Timur Tengah, tetapi juga memperdalam pertanyaan lama: siapa sebenarnya yang memulai konflik, dan siapa yang akhirnya harus membayar harganya?
Segera Berakhir
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meyakini konflik dengan Iran kini berada di tahap akhir dan dia berharap akan berakhir beberapa pekan mendatang. Menurut laporan Wall Street Journal yang mengutip sumber, Rabu (25/3), Trump mengatakan hal itu kepada para penasihatnya dan mendesak mereka untuk tetap berpegang pada kerangka waktu yang telah diumumkan pada publik, yaitu empat hingga enam pekan.
Rabu itu juga, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan bahwa Trump akan mengunjungi Beijing pada 14-15 Mei untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden China Xi Jinping. Perwakilan Gedung Putih pun telah menetapkan pertemuan antara Trump dan Jinping di Beijing pada pertengahan Mei, dengan harapan konflik dengan Iran dapat selesai sebelum KTT itu dimulai, menurut laporan tersebut.
Pada 28 Februari lalu, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target di Iran hingga menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Iran membalasnya dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer milik Amerika yang berada di Timur Tengah.
