Program Padat Karya DKI Jakarta: Solusi Jangka Panjang untuk Ketenagakerjaan
Program padat karya yang diinisiasi oleh Pemprov DKI Jakarta dengan membuka 2.843 lowongan kerja mendapat apresiasi dari Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth. Ia menilai bahwa pengupahan sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta mencerminkan kepekaan pemerintah terhadap kondisi ketenagakerjaan yang masih menjadi tantangan bagi sebagian warga ibu kota.
“Program ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan pekerjaan,” ujarnya. Namun, ia juga menegaskan bahwa program tersebut tidak boleh hanya menjadi solusi jangka pendek, melainkan harus memiliki orientasi jangka panjang yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jakarta.
Pengembangan Program sebagai Instrumen Pembangunan Tenaga Kerja
Kenneth menilai bahwa program padat karya harus dikembangkan menjadi instrumen pembangunan tenaga kerja yang mampu meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan daya saing masyarakat. Oleh karena itu, setiap peserta harus ditempatkan sesuai kompetensi dan diberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas diri selama mengikuti program.
Menurutnya, pekerjaan dalam program padat karya perlu dirancang secara lebih spesifik dan berbasis kebutuhan pembangunan kota. Beberapa bidang yang dinilai potensial antara lain:
- Pemeliharaan infrastruktur lingkungan
- Penataan kawasan permukiman
- Pengelolaan sampah dan daur ulang
- Perawatan taman kota
- Tenaga kebersihan lingkungan
- Pengelolaan ruang publik terpadu ramah anak
- Administrasi lapangan
- Dukungan terhadap UMKM
- Pekerjaan yang berkaitan dengan ekonomi hijau dan ketahanan lingkungan
“Padat karya harus bisa memberikan nilai tambah. Masyarakat jangan hanya bekerja lalu selesai. Mereka harus mendapatkan pengalaman, keterampilan, dan kompetensi yang nantinya bisa menjadi modal untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik,” ujarnya.
Peran Lembaga Terkait dalam Pelaksanaan Program
Kenneth juga mendorong agar Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta dilibatkan secara maksimal dalam pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, Disnaker harus menjadi penghubung antara pencari kerja, pelatihan keterampilan, dan kebutuhan dunia usaha.
“Setiap peserta harus didata dengan baik, dipetakan latar belakang pendidikan dan keahliannya, kemudian ditempatkan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Dengan begitu produktivitas program akan lebih optimal dan hasilnya bisa dirasakan secara nyata,” tegas Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI itu.
Lebih lanjut, Kenneth meminta Pemprov DKI Jakarta mengoptimalkan peran Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah (P3D) sebagai lembaga yang bertugas meningkatkan kualitas tenaga kerja. Melalui P3D, peserta program dapat memperoleh asesmen kompetensi, pengukuran produktivitas, hingga pelatihan peningkatan kapasitas sesuai kebutuhan dunia kerja.
Selain itu, Balai Latihan Kerja (BLK) juga harus menjadi bagian penting dalam skema program padat karya. Menurut Kenneth, masyarakat yang belum memiliki keterampilan tertentu harus diberikan pelatihan sebelum maupun selama mengikuti program.
“BLK harus dimaksimalkan. Kita harus mencetak tenaga kerja yang siap bersaing. Pelatihan bisa mencakup teknik bangunan dasar, pengelasan, kelistrikan, pengelolaan lingkungan, operator komputer, administrasi perkantoran, desain grafis, pemasaran digital, tata boga hingga kewirausahaan,” katanya.
Prioritas dan Transparansi dalam Rekrutmen
Kenneth juga menegaskan warga ber-KTP DKI Jakarta yang terdampak kondisi ekonomi dan belum memiliki pekerjaan tetap harus menjadi prioritas utama dalam rekrutmen program tersebut. “Warga berKTP DKI Jakarta yang menganggur harus menjadi prioritas. Kita ingin program ini tepat sasaran,” sambungnya.
Selain itu, dia juga meminta agar proses rekrutmen peserta program padat karya harus dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan akuntabel. “Saya ingatkan, jangan sampai program yang tujuannya membantu masyarakat DKI Jakarta ini justru tercoreng karena proses seleksinya tidak transparan. Semua harus dibuka secara jelas, mulai dari syarat, mekanisme pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman peserta yang lolos. Tidak boleh ada ruang bagi praktik titipan, kedekatan, apalagi permainan orang dalam,” tegasnya.
Evaluasi dan Keberlanjutan Program
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui bagaimana peserta dipilih dan apa dasar penilaiannya. Dengan begitu, program padat karya benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial bagi warga DKI Jakarta yang membutuhkan pekerjaan. “Program Ini menggunakan uang rakyat, jadi setiap prosesnya harus bisa dipertanggungjawabkan.”
Kent juga mendorong agar hasil seleksi dan data penerima manfaat dipublikasikan secara terbuka, agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaannya. Menurut dia, transparansi merupakan kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah.
Tidak hanya itu, Kenneth juga meminta agar peserta yang telah menyelesaikan program padat karya mendapatkan akses penyaluran kerja yang terintegrasi dengan dunia usaha, UMKM, BUMD, maupun sektor jasa yang berkembang di Jakarta. “Jangan sampai setelah program ini selesai peserta kembali menganggur. Harus ada mekanisme berkelanjutan berupa penyaluran kerja sehingga program padat karya menjadi jembatan menuju pekerjaan yang lebih permanen dan produktif,” katanya.
Evaluasi Berkala dan Transformasi Kebijakan Ketenagakerjaan
Dalam pelaksanaannya, ia pun menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap peserta padat karya dan seluruh jenis pekerjaan yang masuk dalam program padat karya. Evaluasi tersebut harus mencakup produktivitas, manfaat sosial, efektivitas anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kompetensi peserta. “Kalau ada peserta atau program yang tidak efektif dan tidak memberikan hasil yang maksimal, harus berani dievaluasi dan diperbaiki. Bahkan jika diperlukan diganti dengan model yang lebih relevan. Kita harus memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat nyata,” tegasnya.
Lebih lanjut ia berharap program padat karya dapat menjadi bagian dari transformasi kebijakan ketenagakerjaan di Jakarta yang tidak hanya berfokus pada penyerapan tenaga kerja, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. “Program padat karya ini harus menjadi jalan naik kelas bagi para pekerja yang berKTP DKI Jakarta. Tujuan akhirnya bukan hanya sekadar memberikan pekerjaan sementara, tetapi bisa menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil, produktif, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan ekonomi ke depan. Dengan kolaborasi antara Pemprov DKI, Disnaker, P3D, BLK, dunia usaha, dan masyarakat, saya yakin program ini dapat menjadi solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta.”
