Dandhy Laksono Akui Tidak Menerima Bayaran untuk Film Pesta Babi
Dandhy Dwi Laksono, sutradara film dokumenter kontroversial Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita (2026), akhirnya angkat bicara mengenai tudingan miring terkait sumber dana pembuatan karyanya. Di tengah sorotan publik, ia blak-blakan mengaku bahwa dirinya tidak menerima bayaran secara profesional dalam proses produksi film tersebut.
“Saya urunan dalam bentuk sutradara. Enggak dibayar,” kata Dandhy dalam sebuah siaran YouTube, Jumat, (29/5/2026). Ia menegaskan bahwa kontribusinya dalam film ini bisa dihitung dengan nilai fantastis jika diuangkan. “Kalau diuangkan, bayaran saya untuk film ini mungkin ratusan juta.”
Sistem Kolektif Profesional dalam Produksi Film
Menurut Dandhy, seluruh elemen yang terlibat dalam proyek ini digerakkan oleh sistem kolektif profesional. Para sineas dan kru menyumbangkan waktu, alat, hingga keahlian mereka secara sukarela. Ia sendiri mengambil peran dengan menyumbangkan insting dan keterampilannya di kursi sutradara.
“Tapi karena saya enggak narik bayaran untuk film ini, enggak bisa diuangkan gitu,” ujarnya. Ia juga menyadari bahwa konsep kerja gotong royong tanpa pamrih ini mungkin sulit dipahami oleh para pelaku industri kreatif konvensional. Bagi sutradara atau fotografer yang baru akan bergerak karena ada uang, pembuatan Pesta Babi mungkin terdengar tidak masuk akal.
Film Pesta Babi dan Isu Protes
Film Pesta Babi menyoroti realitas pahit mengenai dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap eksistensi masyarakat adat di tanah Papua. Sejak awal peluncurannya, film ini terus menuai pro-kontra hingga memicu gelombang pembubaran paksa oleh aparat di sejumlah acara nonton bareng (nobar).
Meski kerap mendapat penolakan di ruang publik, peredaran dokumenter ini kini tak lagi terbendung. Pesta Babi saat ini sudah bisa resmi ditonton di enam kanal YouTube, yaitu Watchdoc Documentary, Greenpeace Indonesia, Indonesia Baru, Jubi TV, dan Bentala Rakyat, setelah sebelumnya hanya didistribusikan secara terbatas lewat jaringan nobar akar rumput.
Respons atas Sindiran KSAD
Klarifikasi yang disampaikan Dandhy ini sekaligus menjawab kegelisahan sejumlah pihak yang meragukan independensi film tersebut, termasuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beberapa waktu lalu, Jenderal Maruli sempat mempertanyakan modal besar di balik mobilitas kru film yang dinilai sangat tinggi selama proses syuting di Papua.
“Duitnya dari mana? Coba pikir aja. Ya, kan? Sampai datang ke sana (Papua), bikin video, terbang sini, terbang sana. Orang berduitlah,” kata Maruli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, (19/5/2026).
Menanggapi kecurigaan tersebut, Dandhy dengan santai melemparkan jawaban transparan. Ia menegaskan bahwa pihak-pihak yang menjadi penyokong dana film Pesta Babi bukanlah kekuatan gelap yang disembunyikan, melainkan tertera dengan sangat jelas di draf publikasi mereka.
“Yang jelas, yang biayain ada di logo posternya, ada di akhir film. Semua logonya,” pungkas Dandhy.
Bantah Filmnya Provokatif
Dandhy membantah anggapan sejumlah orang bahwa Pesta Babi adalah film yang provokatif. “Saya juga bingung provokatifnya di mana. Judulnya juga enggak clickbait. Jadi, kalau nonton beneran, ya ada upacara adat bernama pesta babi,” katanya.
Kepada orang yang menganggap Pesta Babi provokatif, dia menyarankan orang itu untuk menonton langsung filmnya. “Mudah-mudahan dengan menonton nanti, terbuktilah apakah provokatif atau enggak,” ujarnya.
Menurut Dandhy, jika Pesta Babi dianggap provokatif, hal itu berarti meremehkan ribuan orang yang menggelar nobar. Para penonton film itu pasti akan menulis ulasan di media sosial. “Jadi, kalau film ini dianggap provokatif, kayaknya kok nganggap orang-orang yang datang itu bodoh gitu. Jadi, melecehkan kecerdasan penonton film.”
Pihak yang Melindungi Dandhy
Dandhy mengungkap pihak yang melindungi dia dalam pembuatan film-film dokumenter yang memicu perdebatan. “Di dunia yang orang baru berpikir atau bertindak ketika ada beking, memang seolah-olah semua kelihatan ada beking,” ujar Dandhy dalam siaran YouTube, Jumat, (22/5/2026).
“Kalau gua jawab enggak ada juga, orang yang percaya akan percaya, yang enggak percaya akan enggak percaya.” Menurut Dandhy, dalam kerja jurnalistiknya, yang membekingi dia ada dua hal. Pertama, kredibilitas informasinya. Kedua, independensinya.
Dandhy mengakui konten yang sudah benar dan akurat pun punya risiko yang tinggi, apalagi yang keliru atau “melintir”. “Bikin seakurat mungkin aja tetap dihantam kekuasaan, apalagi enggak akurat. Jadi, kami ketat banget,” katanya. “Jadi, kalau dari pertanyaan bekingnya siapa, dari film ke film kami selalu percaya kalau publik akan jadi beking.”
