Wakil Ketua DPRD Sumut Apresiasi Kesepakatan TPID dalam Pengendalian Inflasi
MEDAN, Infomalangraya.com.co – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Salman Alfarisi menyambut positif kesepakatan komitmen tindak lanjut yang dihasilkan dalam high level meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumatera Utara Tahun 2026. Kegiatan ini digelar oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut, Jumat (6/2/2026) lalu.
Menurut Salman, kesepakatan tersebut menjadi langkah penting karena secara tegas menekankan perlunya peningkatan frekuensi dan efektivitas pengendalian pasokan serta keterjangkauan harga komoditas pangan strategis menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah. Ia menilai bahwa kebijakan ini sangat relevan mengingat tren inflasi dalam beberapa bulan terakhir masih menunjukkan tekanan terhadap daya beli masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara, inflasi year-on-year (y-on-y) Sumut pada November 2025 tercatat sekitar 3,96 persen, meningkat pada Desember 2025 yang berada di kisaran 4,66–4,97 persen, kemudian menurun namun tetap tinggi pada Januari 2026 yang tercatat sekitar 3,81 persen. Sementara itu, inflasi year-on-year di Kota Medan pada Januari 2026 tercatat sekitar 3,70 persen, yang menunjukkan adanya kenaikan harga barang dan jasa pada pusat konsumsi terbesar di Sumatera Utara.
“Kita tidak bisa menutup mata, dalam tiga bulan terakhir inflasi di Sumut masih berada pada level yang relatif tinggi. Terutama komoditas pangan dan kebutuhan pokok. Situasi ini pasti akan semakin terasa menjelang Idul Fitri ketika permintaan meningkat tajam,” ujarnya.
Penguatan Bulog dan Kerja Sama Pelaku Usaha Harus Nyata
Salman juga menilai komitmen penugasan Bulog untuk menambah pasokan daging sapi/kerbau, serta kerja sama dengan produsen daging ayam dan telur merupakan langkah strategis dan tepat waktu. Menurutnya, intervensi pasokan merupakan salah satu kunci agar lonjakan harga pangan tidak membebani masyarakat.
“Komitmen penguatan Bulog dan kerja sama dengan pelaku usaha jangan hanya jadi formalitas rapat. Ini harus menjadi langkah nyata di lapangan untuk mengendalikan harga pangan yang selama ini paling besar memberi tekanan inflasi, apalagi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri,” kata Salman.
Early Warning System dan Sinergi TPID–Satgas Pangan Harus Diperkuat
Dalam kesempatan itu, Salman juga mengapresiasi poin kesepakatan yang menekankan penguatan Early Warning System (EWS) dan sinergi antara TPID dengan Satgas Pangan. Ia menilai sistem monitoring harga dan distribusi harus berjalan secara rutin, termasuk memperkuat respons cepat apabila terjadi gejolak harga di pasar tradisional maupun pasar modern.
“Tanpa sistem monitoring yang kuat, tanpa deteksi dini dan respon cepat, kabupaten/kota akan kesulitan menahan lonjakan harga. Karena itu Early Warning System harus benar-benar dipakai, bukan sekadar istilah,” ujarnya.
Launching Roadmap Harus Diikuti Eksekusi, Bukan Seremonial
Salman juga menekankan bahwa launching Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Utara 2025–2027 harus diikuti dengan implementasi program yang terukur serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh stakeholder.
“Kita menyambut baik Roadmap ini. Tapi jangan berhenti pada launching. Roadmap harus diterjemahkan dalam program nyata, indikator yang terukur, serta penganggaran yang disiplin. Jangan sampai hanya seremonial,” tegasnya.
DPRD Siap Kawal Agar Komitmen Tidak Berhenti di Atas Kertas
Salman menegaskan DPRD Sumut akan terus mengawal agar seluruh rencana aksi pengendalian inflasi yang disepakati lintas sektor benar-benar dijalankan, terutama dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok. Menurutnya, pengendalian inflasi bukan hanya persoalan angka statistik, tetapi menyangkut langsung kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga.
“Kita sedang menghadapi situasi di mana tekanan inflasi belum sepenuhnya hilang. Karena itu komitmen ini harus dijalankan dengan koordinasi kuat antara pemerintah daerah, Bulog, Bank Indonesia, Satgas Pangan, hingga pelaku pasar. Pengamanan harga kebutuhan pokok bukan sekadar data, tapi soal daya beli rakyat Sumut menjelang Idul Fitri 2026,” pungkas Salman.
