Pembangunan Kepri yang Berkelanjutan dan Adaptif
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepri Tahun 2026 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang. Acara ini bertujuan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang adaptif dan berkelanjutan.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memberikan apresiasi terhadap capaian pembangunan Kepri yang dinilai impresif di tingkat nasional. Pertumbuhan ekonomi Kepri pada 2025 mencapai 7,89 persen, menempatkan provinsi ini di peringkat keempat nasional. Inflasi juga tetap terkendali di angka 3,54 persen.
Bima juga menyoroti pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Anambas yang mencapai 17,36 persen, serta tren penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 7,07 persen pada 2020 menjadi 4,85 persen pada 2025. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri tercatat sebesar 80,53 atau termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia.
Dari sisi fiskal, Bima menyebut bahwa Kepri memiliki kapasitas yang kuat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih tinggi dibandingkan transfer dari pemerintah pusat. Namun demikian, ia mengingatkan agar realisasi belanja daerah dapat lebih dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.
Ia menambahkan bahwa tantangan ke depan tidak ringan seiring dinamika global seperti ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, hingga potensi kenaikan harga energi yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi daerah.
Menurutnya, terdapat empat kunci menuju negara maju, yakni konsistensi visi pembangunan, kemandirian ekonomi, kepemimpinan yang efektif, serta kolaborasi dan inovasi.
Prioritas Pembangunan Kepri
Bima juga menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan antara pemerintahan Joko Widodo dan Prabowo Subianto, khususnya dalam program hilirisasi dan pembangunan infrastruktur yang kini diperkuat dengan fokus kesejahteraan masyarakat. “Kekompakan adalah kunci untuk mempertahankan capaian yang sudah baik ini,” tegasnya.
Dalam arahannya, ia juga menyoroti penguatan implementasi program prioritas nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang harus didukung tata kelola optimal mulai dari rantai pasok hingga distribusi kepada penerima manfaat seperti pelajar, ibu hamil, dan balita.
Selain itu, pengembangan Koperasi Desa Merah Putih dinilai penting dalam memperkuat ekonomi lokal yang terintegrasi dengan program MBG, terutama dalam penyediaan bahan pangan.
Visi Gubernur Kepri
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan bahwa arah pembangunan daerah harus terintegrasi dan berkelanjutan. “Tema dan prioritas RKPD 2027 harus menjadi arah nyata pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Di sektor pendidikan, Pemprov Kepri berkomitmen memperluas beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu, serta memperkuat pendidikan vokasi dan kesejahteraan tenaga pendidik. Pada sektor kesehatan, pemerintah akan mendorong program beasiswa kedokteran, peningkatan fasilitas rumah sakit, serta penguatan jaminan kesehatan daerah.
Di bidang ekonomi, fokus diarahkan pada penguatan UMKM, subsidi margin bunga nol persen, serta dukungan bagi petani dan nelayan.
Pentingnya Musrenbang
Bima menegaskan bahwa Musrenbang tidak boleh menjadi sekadar agenda formalitas, melainkan harus mampu menyerap aspirasi masyarakat dan menghasilkan perencanaan yang selaras antara pusat dan daerah. “Perencanaan pembangunan harus membuka ruang inovasi agar mampu menjawab tantangan ke depan,” katanya.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur akan difokuskan pada peningkatan konektivitas antarwilayah, program listrik desa “Kepri Terang”, penyediaan air bersih, serta penataan kawasan permukiman.
Ansar juga menyoroti capaian pembangunan daerah, di antaranya penurunan prevalensi stunting menjadi 15 persen serta cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencapai 98,43 persen, sehingga Kepri meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori pratama.
Penghargaan dan Partisipasi
Di sektor budaya, Pemprov Kepri terus mendorong revitalisasi Pulau Penyengat sebagai pusat sejarah bahasa Melayu, termasuk pembangunan museum dan monumen bahasa nasional.
Musrenbang tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pusat dan daerah, di antaranya Staf Ahli Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti, anggota DPD RI H. Dharma Setiawan, serta unsur Forkopimda, kepala daerah kabupaten/kota, akademisi, dan tokoh masyarakat.
Pada akhir kegiatan, Pemprov Kepri juga menyerahkan penghargaan kepada kabupaten/kota atas capaian kinerja dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengelolaan keuangan daerah.
