Gugatan Perwakilan Kelompok terhadap Microsoft di Inggris
Perusahaan teknologi raksasa, Microsoft, kini menghadapi gugatan perwakilan kelompok (class-action) di Inggris terkait dugaan pelanggaran aturan persaingan usaha. Nilai tuntutan dalam gugatan ini mencapai 2,1 miliar poundsterling (sekitar Rp49,03 triliun). Gugatan ini diajukan untuk mewakili sekitar 60 ribu perusahaan di Inggris yang merasa dirugikan akibat penerapan tarif lisensi yang berbeda untuk produk Windows Server.
Pengadilan Banding Persaingan Usaha (CAT) di Inggris telah memberikan persetujuan agar kasus ini dilanjutkan ke tahap persidangan. Kasus hukum ini menjadi sorotan karena sejalan dengan langkah regulator di berbagai negara yang sedang meningkatkan pengawasan terhadap dugaan praktik monopoli oleh perusahaan teknologi skala besar, khususnya pada layanan komputasi awan (cloud).
Tuntutan Ganti Rugi untuk Puluhan Ribu Perusahaan Inggris
Dr. Maria Luisa Stasi bertindak sebagai perwakilan kelompok untuk sekitar 60 ribu perusahaan Inggris. Perusahaan-perusahaan tersebut diduga telah membayar biaya lisensi Windows Server lebih mahal dari yang seharusnya selama periode waktu tertentu. Total tuntutan ganti rugi dalam gugatan ini diperkirakan mencapai 2,1 miliar poundsterling (Rp49,03 triliun) akibat beban biaya tambahan yang dikenakan kepada konsumen.
Pengadilan CAT menilai tuntutan hukum ini memiliki dasar pemenuhan syarat untuk disidangkan. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan agar kasus ini dilanjutkan sebagai tindakan kolektif opt-out, yang secara otomatis mencakup seluruh organisasi yang terdampak di Inggris.
“Keputusan pengadilan hari ini penting bagi ribuan organisasi yang terdampak kebijakan Microsoft. Hal ini juga memastikan agar sektor ekonomi tetap inovatif dan terbuka,” kata Dr. Maria Luisa Stasi.
Dugaan Perbedaan Harga Lisensi di Platform Pesaing
Materi gugatan tersebut menuduh Microsoft menetapkan harga grosir yang lebih tinggi bagi pelanggan yang menjalankan Windows Server di platform cloud pesaing, seperti Amazon AWS, Google Cloud, dan Alibaba. Pihak penggugat menilai kebijakan ini sebagai taktik penetapan harga yang dirancang agar layanan Azure milik Microsoft terlihat lebih murah dibandingkan penyedia layanan lainnya.
Menanggapi hal tersebut, pihak Microsoft menyatakan bahwa model bisnis mereka yang mengintegrasikan Windows Server dengan ekosistem Azure justru memberikan manfaat bagi persaingan di industri teknologi.
“Kami membantah tuduhan utama dari perwakilan kelompok, dan keputusan pengadilan hari ini bukanlah hasil akhir dari tuntutan tersebut,” kata juru bicara Microsoft.
Pengawasan Regulator terhadap Persaingan Layanan Cloud
Kasus hukum ini sejalan dengan pengawasan dari regulator persaingan usaha di Inggris, Uni Eropa, dan Amerika Serikat terhadap posisi dominan perusahaan teknologi besar di sektor komputasi awan. Sebelumnya, Otoritas Persaingan dan Pasar (CMA) Inggris telah mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa kebijakan lisensi Microsoft berpotensi mengurangi persaingan dengan memberikan hambatan bagi kompetitor seperti AWS dan Google.
Hasil akhir dari persidangan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menciptakan sistem lisensi perangkat lunak yang lebih transparan bagi seluruh pelaku industri digital.
“Persetujuan tuntutan ini adalah langkah penting untuk memastikan ribuan bisnis dan organisasi mendapatkan ganti rugi yang adil,” kata James Hain-Cole, mitra hukum dari firma Scott+Scott yang mendampingi kasus ini.
