Respons Wakil Ketua Komisi I DPR RI terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, memberikan respons terhadap pertemuan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri di Istana Merdeka. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi indikasi kuat mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.
Salah satu agenda strategis yang muncul dalam diskusi adalah keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace, sebuah forum internasional yang dibentuk untuk mendorong perdamaian dan rekonstruksi Gaza. Dave Laksono menyatakan dukungan penuh terhadap peran aktif Indonesia dalam forum tersebut.
“Langkah Presiden Prabowo adalah wujud nyata politik luar negeri bebas aktif yang sejak awal menjadi prinsip dasar Indonesia. Bergabung dalam Board of Peace menunjukkan bahwa kita konsisten menjalankan amanat konstitusi untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ujarnya pada Sabtu (7/2/2026).
Legislator Partai Golkar ini menjelaskan bahwa keberadaan Indonesia dalam Board of Peace bukan sekadar simbolik, melainkan bagian dari strategi diplomasi yang menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam mendorong gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza. Dia menegaskan bahwa langkah ini juga memperkuat posisi Indonesia di mata dunia Islam sekaligus menunjukkan konsistensi solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina.
“Ini bukan sekadar simbol solidaritas, tetapi juga bukti bahwa Indonesia selalu berdiri bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak-hak mereka,” kata Dave.
Terkait mekanisme keanggotaan Board of Peace, Dave menjelaskan bahwa terdapat alokasi dana rekonstruksi Gaza sebesar US$ 1 miliar. Namun, kontribusi tersebut bersifat tidak wajib. Negara yang membayar akan menjadi anggota tetap, sementara negara yang tidak membayar hanya memiliki masa keanggotaan selama tiga tahun.
“Saat ini, Indonesia belum membayar,” ungkap Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 tersebut. Presiden Prabowo sendiri menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia di Board of Peace tidak bersifat permanen. Pemerintah, menurut Dave, tetap memiliki ruang untuk mengevaluasi keterlibatan Indonesia jika arah kebijakan forum tersebut tidak sejalan dengan tujuan utama perdamaian.
“Sikap adaptif ini adalah bentuk diplomasi yang cerdas dari Presiden Prabowo. Indonesia tetap menjaga kepentingan nasional, namun di sisi lain sekaligus memperkuat peran globalnya,” kata dia.
“Dengan demikian, langkah ini bukan hanya mempertegas komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina, tetapi juga menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam upaya perdamaian dunia,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah mantan Menteri Luar Negeri, mantan Wakil Menteri Luar Negeri, akademisi, praktisi hubungan internasional, hingga pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI untuk membahas arah politik luar negeri Indonesia. Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, mengatakan pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian diskusi yang akan dijadwalkan secara rutin.
“Yang bisa saya gambarkan bahwa pertemuan berlangsung secara terbuka. Materi-materi dijelaskan secara terbuka. Kemudian terjadi juga diskusi antara dua arah,” ujar Sugiono kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/2/2026) malam.
Menurut dia, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memegang kedaulatan penuh dalam menentukan arah kebijakan dan politik luar negeri Indonesia. Forum tersebut digelar untuk menjelaskan sekaligus mendiskusikan arah kebijakan yang akan ditempuh pemerintah.
Sugiono menegaskan, dalam pertemuan tersebut ia tidak melihat adanya pro dan kontra tajam di antara para tokoh yang hadir dengan Prabowo. “Kalau dianggap pro dan kontra, saya tidak melihat pro dan kontra, tetapi tentu saja dari satu hal ada perspektif yang berbeda yang dibicarakan dan pada ujungnya melihat segala sesuatu khususnya tentang politik luar negeri ini sebagai satu hal yang sama,” katanya.
Ia mengibaratkan dinamika diskusi seperti melihat kubus Rubik dari berbagai sisi. “Kalau kita melihat kubus, rubiks cube ya, kalau dilihat dari berbagai sisi kan warnanya beda-beda. Tetapi setelah semuanya melihat dari situasi yang menyeluruh dan komprehensif, akhirnya sama-sama sepakat bahwa itu adalah benda yang namanya Rubik’s cube,” ujarnya.
Dalam sesi tanya jawab, Sugiono menyebut diskusi juga menyinggung isu geopolitik global yang memanas, termasuk situasi di Timur Tengah. “Diskusi bagaimana menghentikan kekerasan, bagaimana meredam ketegangan. Karena bukan saja wilayah di Timur Tengah itu juga pengaruh,” katanya.
Ia menegaskan Indonesia tetap berpedoman pada satu arah kompas dalam kebijakan luar negerinya, terutama terkait isu Palestina. “Bahwa kita ingin satu solusi di mana dua negara ini hidup berdampingan dalam damai,” tandasnya.
Adapun eks menteri dan wakil menteri luar negeri yang hadir di antaranya:
- Retno Marsudi – Menteri Luar Negeri RI periode 2014–2024
- Marty Natalegawa – Menteri Luar Negeri RI periode 2009–2014
- Alwi Shihab – Menteri Luar Negeri RI periode 1999–2001
- Hassan Wirajuda – Menteri Luar Negeri RI periode 2001–2009
- Dino Patti Djalal – Wakil Menteri Luar Negeri periode 2014
- Triyono Wibowo – Wakil Menteri Luar Negeri periode 2008–2011
- Abdurahman Mohammad Fachir – Wakil Menteri Luar Negeri periode 2014–2019
- Pahala Mansury – Wakil Menteri Luar Negeri periode 2023–2024
