Kekesalan Pemkab Malang terhadap Putusan Pemprov Jatim
Pemkab Malang dan DPRD Kabupaten Malang menunjukkan rasa kecewa terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Pemprov Jawa Timur mengenai pengelolaan air terjun Tumpak Sewu di Kabupaten Lumajang dan Coban Sewu di Kabupaten Malang. Putusan ini menyatakan bahwa tidak ada lagi penarikan tiket di dasar Sungai Glidik, yang menjadi tempat wisata utama kedua air terjun tersebut.
Putusan ini disampaikan dalam forum mediasi yang berlangsung di Kantor Dinas PU SDA Jawa Timur pada Selasa (10/2/2026). Pemprov Jatim menegaskan bahwa kewenangan pengelolaan kawasan Sungai Glidik berada di bawah wilayahnya. Artinya, aktivitas seperti penarikan tiket di dasar sungai dilarang.
Forum ini dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, serta Kepala Desa Sidorenggo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dan Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang.
Tanggapan dari Disparbud Kabupaten Malang
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang, Firmando Hasiholan Matondang, menyampaikan rasa kecewa terhadap keputusan yang diambil oleh Pemprov Jatim. Ia menilai bahwa pihak provinsi tidak memperhatikan pendapat dari Pemerintah Kabupaten Malang.
“Seharusnya, keputusan yang diambil menghargai kami,” ujarnya. Menurut Firmando, Pemprov Jatim juga telah mengabaikan norma kewilayahan yang diatur dalam Permendagri 86 tahun 2016 tentang batas wilayah.
Ia menjelaskan bahwa permendagri tersebut mencakup aspek keamanan dan keselamatan wisatawan. Dua hal ini seharusnya menjadi acuan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah provinsi.
Persepsi dari Anggota DPRD Kabupaten Malang
Sikap kecewa juga dirasakan oleh anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok. Politisi dari PDI Perjuangan ini secara tegas meminta agar akses ke Tumpak Sewu ditutup.
“Kami meminta agar akses dari Tumpak Sewu ke dasar sungai ditutup saja. Karena di dasar sungai aksesnya hanya dari Kabupaten Malang,” ujar Zulham.
Menurutnya, berdasarkan data dan dokumen, letak geografis wisata air terjun Coban Sewu berada di wilayah Kabupaten Malang. Hal ini diperkuat dengan rapat koordinasi antara DPRD Kabupaten Malang dengan OPD pada Kamis (5/2/2026).
Sejarah Konflik di Sungai Glidik
Konflik terkait pengelolaan wisata Coban Sewu dan Tumpak Sewu sudah berlangsung sejak tahun 2024 lalu. Pada saat itu, pengelola Coban Sewu Kabupaten Malang melakukan penarikan tarif di bawah Sungai Glidik. Padahal sesuai kesepakatan awal, tidak boleh ada penarikan di bawah sungai. Penarikan tarif hanya dibolehkan di titik pintu masuk baik yang masuk dari Kabupaten Malang maupun Kabupaten Lumajang.
Izin pengelolaan sempadan Sungai Glidik memang keluar rekomendasi dari Dinas PU SDA terkait pemanfaatan Sungai Glidik. Dua Bumdes, baik dari Malang maupun Lumajang, sama-sama memiliki izin. Namun, dalam proses perizinan tersebut, dua pihak pengelola dari BUMDes Malang maupun Lumajang sebelumnya telah sepakat untuk menarik tarif pada wisatawan hanya di pintu masuk. Sedangkan di bawah, di dasar Sungai Glidik, tidak boleh ada penarikan tarif yang lain.
