Diskusi Publik Mengenai Kepuasan Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Gubernur NTT
Diskusi publik mengenai hasil survei kepuasan masyarakat terhadap satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena dan Johni Asadoma, telah berlangsung di Aula El Tari Kantor Gubernur NTT. Acara ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dan harapan rakyat.
Dalam diskusi tersebut, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menjadi pembicara utama yang memaparkan hasil survei. Acara ini dipandu oleh Dr. I Yoga Putra Ardana. Survei dilakukan pada 5–14 Januari 2026 secara kuantitatif melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner terstruktur. Metode ini dipilih agar bisa mencakup keragaman geografis NTT, mulai dari wilayah pesisir hingga pegunungan.
Sebanyak 800 responden dilibatkan dalam survei ini. Dengan jumlah tersebut, tingkat presisi dinilai tinggi dan mampu merepresentasikan persepsi publik, termasuk kelompok akar rumput seperti ibu rumah tangga, pedagang kecil, dan pekerja sektor informal. Namun, di balik klaim representatif, diskusi juga memunculkan catatan agar pembacaan data tidak berhenti pada angka agregat semata.
Secara demografis, kelompok milenial (24–39 tahun) dan Gen X (40–55 tahun) menjadi penentu opini publik. Mereka dinilai lebih kritis dan aktif mengakses informasi. Dari sisi pendidikan, angka warga yang tidak pernah sekolah tinggal sekitar 4 persen. Mayoritas responden berpendidikan SD dan SLTA, sementara tren pendidikan tinggi disebut mulai meningkat dibanding dua tahun lalu.
Meski demikian, potret ekonomi masih memprihatinkan. Sebanyak 49,6 persen responden berpenghasilan di bawah Rp 700 ribu per bulan. Sementara yang berpendapatan di atas Rp 5 juta hanya 2,6 persen. Kesenjangan ini menggambarkan struktur ekonomi NTT yang masih didominasi kelompok berdaya beli rendah. Tak heran, 56,1 persen responden menilai persoalan ekonomi dari mahalnya kebutuhan pokok dan sulitnya lapangan kerja merupakan sebagai isu paling mendesak.
Di sektor infrastruktur dan layanan dasar, 69,7 persen responden menyoroti persoalan jalan rusak sebagai masalah paling krusial. Kondisi ini dinilai berdampak langsung pada distribusi hasil pertanian, mobilitas warga, hingga biaya logistik. Isu validitas data kemiskinan juga mengemuka. Dalam forum ditegaskan bahwa rujukan penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem bersumber dari data resmi Badan Pusat Statistik, bukan klaim sepihak pemerintah daerah.
Namun, kritik yang muncul mempertanyakan sejauh mana perbaikan infrastruktur dan intervensi ekonomi benar-benar terasa di lapangan, terutama di wilayah terpencil. Melki Laka Lena menyatakan pemerintah terbuka terhadap kritik dan evaluasi. Ia menilai survei menjadi instrumen kontrol publik yang sehat. Ia menegaskan capaian seperti penurunan kemiskinan dan stunting merujuk pada data resmi BPS dan survei nasional.
Melki juga menyebut bahwa survei akan dilakukan secara lebih detail di masa depan. Menurutnya, ini survei untuk menggambarkan berbagai isu dan lebih konkret memang cukup kesulitan oleh lembaga survei yang cenderung pada persepsi publik mengenai dinamika politik. “Ini cermin bukan cuma Melki – John tapi kita semua. Bukan urusan Gubernur dan Wakil Gubernur, ini problem dasar yang harus kita selesaikan bersama dengan posisi kita masing-masing,” ujarnya.
Politikus Golkar itu mendorong agar sektor pariwisata seperti di Labuan Bajo juga memberi efek. Kunjungan wisatawan, menurut dia, tidak saja berpusat di wilayah itu, namun bisa diarahkan ke daerah lain. Misalnya saja, Lembata- Flores Timur dan Alor. Tiga wilayah ini bisa dihubungkan agar berdampak pada ekonomi dan pariwisata. Menurut Melki, berbagai masukkan itu menjadi perbaikan kepemimpinan Melki – Johni.
“Terus kami sempurnakan di lapangan untuk memastikan NTT yang maju, sehat, cerdas dan berkelanjutan bisa kami pasti lebih baik dalam lima tahun kepemimpinan kami,” katanya. Setidaknya, menurut dia, ada beberapa hal yang dikerjakan oleh Melki – Johni untuk menyelesaikan berbagai persoalan di NTT. Melki mengakui banyak hal yang perlu diperbaiki.
“Kita semua ini dengan cara dan peran masing-masing membuat NTT seperti apa dan tentu bukan Gubernur dan Wakil Gubernur tapi kita semua,” katanya.
Pdt Mery Kolimon yang hadir sebagai salah satu penanggap, menilai survei kepuasan terhadap kepala daerah merupakan tradisi baik dalam praktik good governance dan pendidikan politik publik. Menurutnya, langkah ini patut diapresiasi karena biasanya survei lebih sering dilakukan menjelang pilkada untuk mengukur elektabilitas. Namun, dalam sesi tanggapan, Laurensius Petrus Sayrani mengingatkan pentingnya pendalaman data agar hasil survei lebih komprehensif.
“Jalan memang jadi suara yang paling keras. Tetapi kita juga perlu memastikan suara-suara lain tidak hilang dalam percakapan publik,” ujarnya. Ia menekankan perlunya analisis lebih detail terkait latar belakang sosial, etnis, dan karakteristik wilayah agar kebijakan benar-benar tepat sasaran.
