Persiapan Pilkades Serentak di Sukoharjo Mulai Dijalankan
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Kabupaten Sukoharjo semakin dekat. Rencana pelaksanaan Pilkades akan dilakukan pada tahun 2026, dengan total sebanyak 126 desa yang akan menggelar pemilihan kepala desa. Meski rencana tersebut sudah terlihat jelas, pelaksanaannya masih menunggu aturan teknis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, hingga saat ini, pihak terkait masih menunggu kejelasan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sebagai pedoman utama pelaksanaan Pilkades.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Sukoharjo, Yoshua Sindhu Riyanto, menjelaskan bahwa DPRD bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait telah melakukan rapat koordinasi awal untuk membahas persiapan regulasi Pilkades. Agenda ini menjadi penting karena tidak hanya berkaitan dengan Pilkades, tetapi juga pengisian perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Menurut Yoshua, saat ini terdapat sejumlah kekosongan jabatan perangkat desa yang perlu segera diisi agar pelayanan pemerintahan desa tetap berjalan optimal. Ia menyebutkan bahwa pengisian jabatan perangkat desa dan BPD juga menjadi fokus pembahasan.
Namun, meskipun PP Nomor 16 Tahun 2026 telah memberikan penjelasan mengenai siapa yang bisa mencalonkan sebagai kepala desa, masa jabatannya, dan hal lainnya, OPD terkait masih menunggu turunnya Permendagri. Menurut Yoshua, Permendagri tersebut akan menjadi pedoman utama pelaksanaan Pilkades, termasuk aturan teknis di lapangan.
Karena itu, DPRD Sukoharjo berharap pemerintah pusat segera menerbitkan Permendagri agar pembahasan revisi perda terkait pemerintahan desa bisa segera diselesaikan. Hal ini diperlukan agar semua tahapan Pilkades dapat dilaksanakan tepat waktu dan memiliki payung hukum yang kuat.
Tiga Raperda Prioritas dalam Pembahasan
Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Sukoharjo sekaligus Ketua Fraksi PKS, Widoyo, menegaskan bahwa terdapat tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait pemerintahan desa yang harus menjadi prioritas pembahasan pada triwulan kedua tahun ini.
Ketiga Raperda tersebut adalah:
- Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa
- Perubahan Kedua atas Perda Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Perubahan atas Perda Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Widoyo menekankan bahwa revisi perda terkait harus segera rampung mengingat Kabupaten Sukoharjo akan menyelenggarakan Pilkades Serentak pada Desember 2026. Ia menilai bahwa hal ini sangat mendesak agar tahapan Pilkades dapat dilaksanakan tepat waktu dan memiliki payung hukum yang kuat.
