Kinerja Ekonomi Sulawesi Tenggara dalam Tahun Pertama Pemerintahan ASR-Hugua
Pengamat ekonomi Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr Syamsir Nur, menilai bahwa kinerja ekonomi daerah di tahun pertama kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka (ASR) dan Wakil Gubernur Hugua mengalami penguatan meskipun menghadapi tantangan ruang fiskal yang terbatas. Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah mampu menjalankan program pembangunan dengan efektif.
Kedua pemimpin tersebut resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto bersama 961 kepala daerah dari 481 wilayah di Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (20/2/2025). Dalam setahun pemerintahan, ASR-Hugua berhasil menyelaraskan program prioritas dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara cepat setelah pelantikan. Penetapan target dan sasaran pokok pembangunan menjadi dasar kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.
Selama setahun terakhir, program yang dijalankan dinilai tidak hanya sejalan dengan rencana kerja tahunan, tetapi juga berbasis pada pemetaan masalah dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan penjelasan Syamsir kepada Infomalangraya.com, Sabtu (21/2/2026), menguatkan infrastruktur dan sektor pertanian menjadi dasar bagi pembangunan ekonomi karena berdampak pada mobilitas, konektivitas, dan produktivitas.
Kebijakan Publik yang Terukur dan Akuntabel
Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Sultra ini menyampaikan bahwa kebijakan publik ASR-Hugua menekankan dua aspek utama, yakni pengambilan keputusan yang terukur dan akuntabel dalam perencanaan pembangunan serta penguatan kebijakan fiskal daerah. Selama masa kepemimpinan ASR-Hugua, terjadi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 27,40 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Perubahan arah belanja daerah lebih difokuskan pada layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Alokasi anggaran diarahkan ke infrastruktur dasar seperti jalan dan air bersih, sektor pendidikan dan kesehatan, penguatan UMKM, serta belanja perlindungan sosial.
Meski ruang fiskal Sultra tergolong sempit atau kapasitas anggaran daerah terbatas akibat tekanan belanja dan penurunan transfer pusat, ASR-Hugua tetap menunjukkan komitmen memaksimalkan setiap rupiah APBD. “Pendekatan belanja berkualitas atau quality spending ini lebih penting daripada sekadar besaran anggaran,” tuturnya.
Perbaikan Tata Kelola dan Produktivitas Sektor Unggulan
Pada awal pemerintahan ASR-Hugua, Syamsir menilai adanya perbaikan tata kelola. Integritas dan responsivitas dijadikan kunci oleh ASR-Hugua dan konsisten ditegaskan dalam berbagai kesempatan. “Langkah tersebut akan progresif karena penguatan birokrasi menjadi misi utama yang kemungkinan difokuskan lebih jauh dalam dokumen RPJMD Sultra,” ujarnya.
Dari segi ekonomi, secara kumulatif pada 2025, Sultra mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,79 persen, meningkat dari tahun sebelumnya 5,40 persen. Capaian ini konsisten lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dan secara regional menempatkan Sultra pada urutan ketiga penyumbang ekonomi di Pulau Sulawesi setelah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara.
Kesejahteraan dan Kondisi Tenaga Kerja
Dari sisi kesejahteraan, angka kemiskinan Sultra pada 2025 tercatat menurun menjadi 10,54 persen. Meski baru setahun, kebijakan ASR-Hugua ini mulai mengurangi tekanan pengeluaran masyarakat miskin. Adapun belanja bantuan sosial mencapai Rp22,08 miliar dan belanja subsidi naik 13,97 persen atau Rp2,25 miliar dibanding tahun lalu.
Namun dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran pada 2025 tercatat naik 3,33 persen. Kondisi ini menunjukkan peningkatan pasokan tenaga kerja yang belum sepenuhnya diimbangi permintaan, khususnya pada lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi. “Meski begitu, lapangan usaha konstruksi, transportasi, dan jasa pemerintahan masih menyerap tenaga kerja relatif tinggi,” tuturnya.
Prioritas dan Tantangan Masa Depan
Syamsir menyampaikan bahwa untuk ke depannya, kebijakan ASR-Hugua perlu memprioritaskan program yang mampu meningkatkan produktivitas ekonomi sekaligus memperkuat pemerintahan yang akuntabel dan inovatif. Program pendidikan dan kesehatan berkualitas tetap harus menjadi fokus karena berkaitan langsung dengan produktivitas sumber daya manusia.
Selain itu, revitalisasi sektor pertanian pangan juga penting, karena Sultra menuju hilirisasi komoditas untuk mendorong produktivitas sektoral. Penguatan infrastruktur darat dan konektivitas antarwilayah, termasuk wilayah kepulauan, juga perlu dipercepat karena berkaitan erat dengan produktivitas wilayah.
Tantangan Fiskal dan Sumber Pendapatan Daerah
Tantangan ke depan yang akan dihadapi ASR-Hugua, dari sudut ekonomi adalah mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan tinggi harus diikuti peningkatan kesejahteraan, penurunan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja baru, serta pengurangan disparitas antarwilayah.
Dari sisi fiskal, tingkat kemandirian fiskal Sultra saat ini berada di angka 33,46 persen. Meski meningkat dari tahun sebelumnya, capaian tersebut masih perlu dioptimalkan, apalagi terjadi penurunan dana transfer yang berpotensi berlanjut tahun depan. Karena itu, celah fiskal harus dijawab dengan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penerimaan dari sektor pajak perlu dioptimalkan, terutama kewenangan provinsi yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan. Potensi lain yang juga perlu dimaksimalkan adalah kinerja perusahaan daerah dan pemanfaatan aset daerah. Perusahaan seperti Perumda Aneka Usaha, Bank Sultra, dan BPR diharapkan tidak hanya menjadi lokomotif produktivitas ekonomi, tetapi juga mampu menghasilkan pendapatan bagi daerah.
[A IMAGE-0]
Aset daerah berupa tanah dan bangunan juga memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan melalui berbagai skema kerja sama. Karena itu, aset perlu dicatat dan dikelola secara optimal agar memberi manfaat nyata bagi daerah.
