Di hari keempat serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, terjadi sejumlah peristiwa penting. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dikabarkan tewas. Iran merespons dengan balasan yang kuat, menggunakan rudal dan pesawat tanpa awak untuk menyerang lokasi strategis di negara-negara tetangga. Bandara Internasional Dubai mengalami ledakan. Kilang minyak Ras Tanura milik Saudi Aramco dan Kedutaan Besar AS di Riyadh juga menjadi sasaran. Namun, belakangan Iran membantah telah melakukan serangan terhadap kilang Aramco.
Iran juga memutuskan untuk menutup Selat Hormuz, sambil mengancam akan menembak setiap kapal yang masih berani melintas. Selat ini terletak antara Oman dan Iran, dan merupakan jalur logistik global yang sangat penting. Sekitar 20 juta barel minyak atau sekitar seperlima dari pasokan global, diangkut melalui Selat Hormuz setiap hari. Jalur pelayaran ini sempit, sehingga hanya memiliki ruang laut selebar 3 km, membuatnya rentan menjadi target militer Iran.
Harga minyak Brent sempat melonjak 13% menjadi US$82,37 per barel pada Senin (2/3), lalu turun kembali ke level US$79,78 per barel. William Jackson, ekonom dari Capital Economics, mengatakan jika konflik berlarut-larut, harga minyak bisa mencapai US$100 per barel.
INFOGRAFIK: Perbandingan Kekuatan Militer Iran vs AS–Israel
Meskipun Iran hanya berkontribusi sekitar 3-4% dari produksi minyak global, negara ini memiliki cadangan terbesar di dunia. Namun, sanksi ekonomi berkepanjangan menghambat produksinya. Saat ini, Iran memproduksi sekitar 3,3 juta barel per hari, sebagian besar dijual ke Cina. Dampak serangan AS ke Iran cepat menyebar ke wilayah-wilayah lain.
Sampai saat ini, tidak ada tanda-tanda perang akan mengendur. AS diperkirakan akan meningkatkan intensitas serangan dalam 24 jam ke depan. Presiden AS Donald Trump bahkan memperkirakan bahwa perang akan berlangsung selama empat hingga lima minggu.
Dampak konflik ini juga dirasakan oleh Indonesia. Meski jarak antara Teheran dan Jakarta mencapai 7.400 kilometer, apa yang terjadi di kawasan tersebut akan langsung berdampak pada Indonesia.
Disrupsi logistik energi dan lonjakan harga minyak menjadi hal yang paling diwaspadai. Menurut Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, harga minyak sangat sensitif. Saat ini asumsi harga minyak di APBN adalah US$70 per barel. Setiap kenaikan US$1 per barel akan menambah beban belanja APBN hingga US$10,3 triliun. Di sisi lain, kenaikan harga minyak juga memberi tambahan penerimaan PNBP, namun masih ada selisih sebesar Rp6,7 triliun untuk setiap kenaikan US$1 per barel.
Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center for Economic and Law Studies (Celios), menyebut jika harga minyak mencapai US$100-120 per barel, kenaikan belanja negara bisa mencapai Rp515 triliun. Angka ini bisa terjadi jika perang dan penutupan Selat Hormuz terus berlangsung.
Efek bola salju
Lonjakan harga minyak seperti bola salju yang akan menggulung perekonomian. Minyak menjadi tulang punggung logistik. Saat harga bahan bakar melonjak, distribusi barang akan semakin mahal. Trismawan Sanjaya, Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), mengatakan ada potensi pengalihan rute kapal setelah penutupan Selat Hormuz. Namun, durasi pengiriman akan bertambah 15-20 hari, yang tentunya akan meningkatkan biaya operasional.
Jika kondisi ini terus berlangsung, biaya logistik global diperkirakan naik lebih dari 30% dibandingkan periode sebelum eskalasi konflik. Bahkan di beberapa rute, kenaikan freight bisa mencapai 45-58%.
Risiko serupa juga akan terjadi di dalam negeri. Setijadi, Founder & CEO Supply Chain Indonesia (SCI), menyebut struktur logistik Indonesia masih bergantung pada transportasi jalan, terutama truk. Hal ini membuat sensitivitas terhadap harga solar relatif tinggi. Kenaikan harga solar hingga 10% misalnya, akan mendorong ongkos angkut naik sekitar 4%.
Shinta Kamdani, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), secara terbuka mengakui kondisi ini akan menekan industri nasional. Menurutnya, bahkan tanpa penutupan Selat Hormuz, ketidakpastian geopolitik sudah cukup untuk meningkatkan premi risiko harga minyak dan gas.
Harga bahan pokok akan sangat rentan mengalami kenaikan, membuat risiko inflasi pangan bakal jadi kenyataan. Belum lagi sektor padat karya yang marginnya sudah sangat tipis.
“Efek tidak langsung melalui harga energi dan distribusi pangan jadi faktor yang jauh lebih relevan bagi dunia usaha,” kata Shinta.
Sementara itu, Hendri Saparini, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), memperkirakan tekanan harga pangan untuk jangka pendek hingga lebaran masih terbatas. Stok barang masih melimpah, sehingga kenaikan harga bisa diredam. Namun, jika konflik terjadi berkepanjangan dan meluas, inflasi pangan berisiko meningkat.
Dari sisi konsumsi, Hendri melihat daya beli masyarakat masih rapuh. Upah riil belum sepenuhnya pulih, sedangkan kebijakan fiskal seperti bantuan sosial belum mampu mendorong konsumsi. Ia juga menyoroti fenomena pergeseran kelas menengah, di mana banyak yang turun menjadi calon kelas menengah.
“Kalau inflasi pangan naik, masyarakat terutama kelompok menengah bawah akan makan tabungan atau bahkan makan pinjaman,” ujarnya.
INFOGRAFIK: Dampak Besar Potensi Blokade Selat Hormuz (Infomalangraya.com/ Amosella)
Fundamental kuat
Pemerintah mengaku menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi kondisi ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan suplai pasokan minyak tidak hanya berasal dari Timur Tengah, tetapi juga dari Amerika Serikat dan bahkan tidak menutup kemungkinan dari Rusia.
“Pertamina sudah bikin MoU dengan AS. Misalnya dengan Chevron, Exxon, dan yang lain,” katanya.
Pengalihan sumber pasokan bukan tanpa risiko. Impor minyak dari AS harus menempuh rute perjalanan yang lebih jauh ketimbang dari Timur Tengah. Kargo dan kapal tanker biasanya berlayar dari Houston di Teluk Meksiko menuju Laut Karibia. Kapal kemudian melintas Terusan Panama sebelum memasuki lautan terbuka di Samudra Pasifik. Rute ini biasanya ditempuh dalam waktu 35 hingga 45 hari. Sementara dalam kondisi normal, rute Selat Hormuz hanya akan memakan waktu sekitar 14 hari.
Meskipun menghadapi serangkaian risiko geopolitik global, pemerintah masih cukup percaya diri.
“Fundamental eksternal Indonesia tetap baik, tercermin dari kinerja neraca perdagangan yang masih mencatatkan surplus selama 69 bulan berturut-turut,” kata Febrio Kacaribu, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan.
Febrio menuturkan pada Januari 2026, neraca perdagangan Indonesia kembali mencatat surplus sebesar US$950 juta. Indikator domestik juga menunjukkan ketahanan ekonomi. Kinerja manufaktur nasional tetap ekspansif. PMI Manufaktur Indonesia meningkat ke level 53,8 pada Februari 2026, tertinggi dalam hampir dua tahun terakhir, didorong lonjakan permintaan baru dan pertumbuhan produksi yang signifikan.
Dari sisi konsumsi, Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Januari 2026 tumbuh 7,9% secara tahunan (year on year/yoy). Selain itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) berada di level optimistis 127 yang dinilai pemerintah sebagai cerminan terjaganya optimisme konsumen. Namun demikian, pemerintah mengakui tekanan global berpotensi mempengaruhi stabilitas harga, terutama melalui jalur energi dan logistik.
Inflasi Februari 2026 tercatat 4,76% (yoy), meski pemerintah menilai tekanan harga secara fundamental masih terkendali. Dengan mengecualikan dampak kebijakan diskon listrik pada awal 2025, inflasi diperkirakan berada di kisaran 2,59%.
“Secara fundamental, tekanan harga tetap terkendali dan diperkirakan kembali normal mulai Maret 2026,” kata Febrio.
Konflik ini mungkin terjadi ribuan kilometer dari Indonesia, tetapi dampaknya bisa terasa hingga ke harga pangan dan daya beli masyarakat. Di tengah ketidakpastian geopolitik yang kian rapuh, ketahanan fiskal dan energi akan menjadi ujian sesungguhnya bagi perekonomian nasional.
