Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bangka Selatan Memerlukan Perbaikan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan di Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, kini mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Hasil peninjauan terhadap sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menunjukkan bahwa beberapa menu makanan masih belum sepenuhnya memenuhi standar kebutuhan gizi.
Selain komposisi gizi, penyajian makanan juga dinilai perlu diperbaiki agar lebih sesuai bagi anak-anak sebagai penerima manfaat program tersebut. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan, dr Agus Pranawa, mengatakan bahwa secara umum, menu kering MBG yang disiapkan oleh setiap SPPG telah mengacu pada rekomendasi ahli gizi. Namun, terdapat beberapa catatan yang perlu dibenahi oleh setiap SPPG.
“Memang menunya menurut ahli gizi itu sesuai. Saya juga sempat turun ke beberapa SPPG dan ada beberapa menu yang sudah sesuai dengan standarnya,” ujar Agus Pranawa.
Namun demikian, ia juga menyebutkan bahwa dalam peninjauan tersebut, ditemukan beberapa menu yang masih berada di bawah standar kebutuhan gizi yang telah ditetapkan. Dengan belum memenuhi angka kecukupan gizi (AKG) dan angka kecukupan minimal (AKM) per porsi.
Penyajian Makanan yang Menarik untuk Anak-Anak
Selain kesesuaian gizi, Agus Pranawa juga menyoroti pentingnya tampilan makanan yang disajikan kepada anak-anak. Menurutnya, menu yang menarik akan membuat peserta didik lebih tertarik untuk mengonsumsi makanan yang diberikan. Ia menilai penyajian makanan yang monoton dapat membuat anak-anak kurang berminat untuk makan, terutama bagi peserta didik di tingkat PAUD hingga sekolah dasar.
“Terkait menu juga kalau bisa tampilannya menarik. Jangan nasi-nasi saja. Buat model semenarik mungkin sehingga anak-anak peserta didik di tingkat PAUD hingga SD bisa tertarik,” jelas Agus Pranawa.
Masalah Pemberian Makanan yang Tidak Sesuai Usia
Dalam peninjauan tersebut, Agus Pranawa juga menemukan kasus pemberian makanan yang kurang tepat untuk usia tertentu. Ia mencontohkan adanya balita di bawah 10 bulan yang mendapatkan menu kacang-kacangan. Secara kandungan gizi, kacang-kacangan memang memiliki nilai protein yang baik. Namun menurutnya, pemberian makanan tersebut belum tentu sesuai dengan kondisi balita.
Ia juga menyoroti menu yang terlalu kering tanpa kuah atau sayur bagi anak-anak usia dini. Kondisi tersebut dinilai kurang ideal karena membuat makanan sulit dikonsumsi anak-anak. Kondisi ini harus menjadi perhatian bagi seluruh SPPG di Bangka Selatan dalam menentukan menu makanan.
“Memang ada juga anak-anak di bawah 10 bulan diberikan kacang. Padahal gigi belum ada. Secara gizi memang benar dan ada proteinnya, tetapi salah pemberian,” paparnya.
Pentingnya Kualitas Distribusi dan Pengemasan Makanan
Permasalahan ini lanjut dia, harus menjadi perhatian bagi seluruh SPPG di Kabupaten Bangka Selatan dalam menentukan menu makanan. Selain mempertimbangkan harga bahan pangan, penyajian makanan juga perlu disesuaikan agar anak-anak tertarik untuk mengonsumsinya. Ia bahkan memperkirakan ada kemungkinan sebagian makanan yang dibagikan tidak dimakan oleh penerima manfaat.
Selain menu, ia menekankan pentingnya menjaga kualitas distribusi dan pengemasan makanan. Ia meminta setiap SPPG memastikan makanan yang dibagikan kepada masyarakat dalam kondisi layak konsumsi. Kasus makanan berjamur atau tidak matang harus benar-benar dihindari karena dapat menimbulkan masalah baru.
“Misalnya roti maupun makanan lain jangan sampai berjamur diberikan kepada masyarakat. Jangan sampai nanti ada roti berjamur atau telur tidak masak dan dikembalikan lagi,” katanya.
Transparansi Melalui Media Sosial
Ia menilai hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi banyak pihak, terlebih jika kejadian tersebut menyebar di media sosial. Saat ini, kata Agus Pranawa, setiap SPPG juga telah memiliki media sosial yang digunakan untuk mempublikasikan menu MBG yang dibagikan kepada masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi sekaligus menjadi sarana komunikasi dengan masyarakat.
Komitmen Pemerintah Daerah
Agus Pranawa menegaskan pihaknya tidak menutup mata terhadap kondisi di lapangan. Ia memahami bahwa penyedia makanan juga menghadapi tantangan harga bahan pokok yang terus berubah. Di sisi lain, masyarakat juga semakin memahami harga bahan makanan karena sebagian besar merupakan ibu rumah tangga yang terbiasa berbelanja di pasar.
Karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan berkomitmen membantu SPPG dalam menyusun menu yang lebih baik. Ia juga membuka ruang diskusi dengan para pengelola program melalui puskesmas di masing-masing kecamatan.
“Setiap SPPG jangan takut berdiskusi dengan kami terkait menu program MBG,” ucap Agus.
