Kepemudaan di Kota Pasuruan: Potensi Tidak Sesuai dengan Realitas
Kota Pasuruan memiliki potensi besar dalam sektor kepemudaan, namun penanganan pengangguran masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Hal ini menjadi fokus utama dalam sebuah Sarasehan yang digelar oleh PDI Perjuangan Kota Pasuruan pada malam hari, Sabtu (18/4/2026).
Wakil Ketua Bidang Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga DPC PDI Perjuangan Kota Pasuruan, Moch. Agus Wahyudi, menyampaikan bahwa ada jarak antara narasi pembangunan pemuda dengan realitas di lapangan. Meskipun pemerintah telah menempatkan sektor kepemudaan sebagai pilar strategis, seperti tercantum dalam LKPJ 2025, masih banyak masalah mendasar yang belum teratasi.
Menurutnya, pemuda di Kota Pasuruan didorong melalui berbagai pelatihan kewirausahaan, penguatan organisasi, serta kegiatan produktif lintas sektor. Namun, data menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2025 sebesar 4,50 persen belum tercapai, dengan realisasi masih di angka 4,59 persen. Meski sedikit menurun dari tahun sebelumnya (4,63 persen), capaian ini tetap menunjukkan adanya pekerjaan rumah yang belum tuntas.
“Ini menunjukkan ada ketimpangan antara potensi yang dibangun dengan hasil yang dirasakan. Pemuda terus didorong, tapi akses kerja nyata belum terbuka luas,” ujarnya.
Di sisi lain, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kota Pasuruan tercatat mencapai 70,22, melampaui target 57,00. Namun, tingginya indeks tersebut belum mampu menjadi indikator langsung terhadap penyerapan tenaga kerja di kalangan pemuda. Capaian di sektor kepemudaan juga dinilai belum optimal. Dari 1.183 pemuda yang dibina, hanya 32 yang berhasil memiliki usaha mandiri. Sementara fasilitas penunjang ekonomi baru terealisasi 3 dari target 5.
“Artinya, pembinaan sudah berjalan, tapi dampak ekonominya masih terbatas. Belum menyentuh skala yang signifikan,” tegasnya.
Lonjakan Angka Pencari Kerja Tak Diantisipasi Pemerintah
Lonjakan jumlah angkatan kerja pada 2025 memang diakui menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka pencari kerja. Namun, kondisi ini justru menunjukkan belum adanya langkah antisipatif yang kuat dari pemerintah. Sejauh ini, program seperti pelatihan, job fair, hingga bimbingan jabatan dinilai masih bersifat umum dan belum menyasar akar persoalan secara struktural.
“Yang dibutuhkan bukan sekadar pelatihan, tapi keberanian kebijakan. Sinkronisasi dengan kebutuhan industri, investasi padat karya, hingga inkubasi usaha yang berkelanjutan harus diperkuat,” ujarnya.
Sorotan juga diarahkan pada sektor ekonomi kreatif. Dari 17 subsektor yang ada, baru 4 yang berkembang. Bahkan, dari 8 komponen ekosistem ekonomi kreatif, hanya aspek pemasaran yang berjalan.
“Kondisi ini menunjukkan ekonomi kreatif belum menjadi mesin pertumbuhan. Tanpa dukungan riset, pendanaan, infrastruktur, dan perlindungan karya, ini hanya akan berhenti di level seremoni,” tambahnya.
Kesimpulan
Ia menegaskan, jika pemerintah serius menjadikan pemuda sebagai kekuatan pembangunan, maka ukuran keberhasilan tidak cukup pada tingginya indeks atau banyaknya kegiatan. Ukuran paling nyata adalah berapa banyak pemuda yang benar-benar bekerja, terserap di dunia usaha, dan mampu mandiri secara ekonomi.
