Kondisi UMKM di Kabupaten Pasuruan
Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pasuruan terus menunjukkan geliat yang menjanjikan. Hingga tahun 2024, jumlah UMKM telah mencapai lebih dari 248.000 unit usaha, yang didominasi oleh sektor makanan-minuman, bordir, dan garmen. Angka ini bukan sekadar deret data, melainkan denyut ekonomi rakyat yang menopang kehidupan ribuan keluarga.
Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan Perdagangan juga telah menggulirkan berbagai program penguatan pada tahun 2026. Mulai dari pelatihan manajemen keuangan, digital marketing, hingga fasilitasi pembiayaan dan business matching. Namun di balik itu, tantangan masih membayangi mulai dari keterbatasan akses pasar, permodalan, hingga rendahnya pemanfaatan teknologi digital.
Tantangan yang Menghadang
Dalam Forum Jagongan Wakil Rakyat (JAWARA), anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan Misto Leo Faisal menilai UMKM Pasuruan sejatinya sudah memiliki fondasi kuat. Namun, ia mengingatkan bahwa jumlah besar belum tentu sebanding dengan kualitas. “Secara kuantitas ini sudah bagus. Tapi yang naik ke level regional atau nasional masih sedikit. Artinya, kita harus dorong agar pelaku UMKM tidak berhenti di level bawah,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Ia menekankan, kunci utama agar UMKM naik kelas bukan semata pada modal, melainkan kemampuan menjual dan membaca peluang pasar. Menurutnya, perubahan pola bisnis dalam dua dekade terakhir harus diikuti dengan adaptasi pelaku usaha, terutama dalam memanfaatkan platform digital. “Sekarang cukup dengan satu ponsel, produk bisa dijual ke mana saja. Tapi masalahnya, banyak yang produknya bagus, tapi tidak bisa menjual,” tegasnya.
Misto juga mendorong pelaku UMKM untuk terus belajar dan membangun jejaring dengan pelaku usaha yang lebih maju. Ia meyakini, kedekatan dengan ekosistem bisnis yang tepat akan mempercepat proses peningkatan kapasitas.
Peningkatan Sumber Daya Manusia
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD lainnya Gaung Andaka Ranggi Purbangkara menilai akar persoalan UMKM terletak pada kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, selama SDM belum kuat, persoalan klasik seperti permodalan dan pemasaran akan terus berulang. “Kalau SDM-nya sudah siap, dia akan tahu cara mengakses modal dan memperluas pasar. Jadi yang paling mendasar adalah peningkatan kualitas manusianya,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi pola pelatihan UMKM harus sepenuhnya tepat sasaran. Ke depan, ia mengusulkan model pelatihan berbasis kompetisi terbuka, seperti lomba business plan yang disertai pendampingan hingga tahap implementasi. “Harus transparan dan terbuka. Yang ikut benar-benar mereka yang punya niat dan kesiapan berusaha,” ujarnya.
Integrasi dengan Pariwisata
Selain penguatan SDM, DPRD juga menyoroti pentingnya integrasi UMKM dengan potensi daerah. Destinasi unggulan seperti Gunung Bromo dinilai belum dimaksimalkan sebagai etalase produk lokal. “Pasuruan punya daya tarik kelas dunia. Kalau dikolaborasikan dengan UMKM, dampaknya luar biasa. Produk lokal harus hadir di setiap event dan destinasi wisata,” kata Gaung.
Ia menambahkan, kunci pemasaran modern bukan sekadar promosi, tetapi membangun pengalaman (experience) yang melekat di benak konsumen. Dari situlah produk akan dikenal dan dicari kembali.
Strategi Utama untuk Meningkatkan Kualitas UMKM
DPRD pun mendorong pemerintah daerah untuk fokus pada tiga strategi utama: peningkatan kualitas SDM, penguatan branding daerah, serta perluasan konektivitas pasar melalui event dan kolaborasi lintas sektor. Dengan langkah tersebut, UMKM Pasuruan diharapkan tidak hanya bertahan di tengah persaingan, tetapi mampu melompat lebih jauh, dari kekuatan lokal menjadi daya saing regional.
“Targetnya jelas, UMKM kita harus naik kelas. Bukan sekadar banyak, tapi juga kuat dan berdaya saing,” pungkasnya.
