Keluhan Pedagang Pasar Induk Among Tani terhadap Pengelolaan Fasilitas
Di tengah penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Batu mengenai dugaan jual beli kios di Pasar Induk Among Tani, para pedagang mulai mengungkapkan berbagai kejanggalan dalam pengelolaan fasilitas pasar. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar dari masyarakat terkait transparansi dan keterbukaan pengelolaan pasar tersebut.
Fakta terbaru menunjukkan bahwa para pedagang tidak dapat membeli token listrik secara mandiri. Mereka harus melakukan pengisian token listrik di Kantor UPT Pasar Induk Among Tani dengan tarif sebesar Rp50.000 per tiga bulan. Hal ini menjadi salah satu masalah utama yang disampaikan oleh para pedagang.
Sistem Token Listrik yang Menyulitkan
Menurut informasi yang diperoleh, sistem pengisian token listrik di pasar ini sangat terbatas. Para pedagang tidak bisa membeli token listrik melalui saluran seperti QRIS, m-banking, minimarket, atau pun e-commerce. Mereka hanya diperbolehkan membeli token listrik di Kantor UPT Pasar Induk Among Tani.
Koordinator Pedagang lantai 3 zona kuliner, Dian Margono, menjelaskan bahwa meskipun listrik dianggap sebagai fasilitas gratis, nyatanya para pedagang tetap harus membayar. “Tiga bulan sekali isi token Rp 50 ribu satu kios, kalau dua kios ya Rp 100 ribu,” ujarnya.
Selain itu, para pedagang juga mengeluhkan bahwa ketika mereka mencoba mengisi ulang token listrik di tempat lain, tidak bisa dilakukan. Akibatnya, mereka harus membayar ke UPT Pasar setiap tiga bulan sekali hanya untuk token listrik saja.
Tarif Retribusi yang Mengkhawatirkan
Masih ada lagi keluhan dari para pedagang mengenai tarif retribusi. Mereka dikenakan biaya sebesar Rp135.000 per kios tiap bulan. Jika pedagang memiliki lebih dari satu kios, maka biaya yang harus dibayarkan meningkat sesuai jumlah kios yang dimiliki.
“Uniknya, aturan ini mutlak. Meskipun kios tutup atau tidak beroperasi, pedagang tetap wajib bayar. Aturan ini mulai berlaku sejak Januari 2024,” jelas Dian Margono.
Pihak UPT Belum Memberikan Penjelasan
Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai keluhan token listrik tersebut, Plt Kepala Diskumperindag Kota Batu, Dian Fachroni, mengarahkan agar hal teknis ditanyakan langsung kepada Kepala UPT Pasar Induk Among Tani, Gadis Dewi Primandhasari. Akan tetapi hingga berita ini ditulis, Gadis belum memberikan jawaban meskipun telah dihubungi melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp.
“Hubungi pihak Ka. UPT untuk penjelasan teknisnya nggih. Saya sedang Diklat, belum dapat koordinasi teknis langsung dengan Operator (UPT PIAT),” jawaban Dian melalui chat WhatsApp.
