Upaya Diplomasi Iran untuk Menyelesaikan Konflik dengan AS
Negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat kembali memasuki babak baru setelah Teheran mengajukan proposal damai berisi 14 poin. Proposal ini disampaikan melalui Pakistan sebagai mediator, di tengah situasi gencatan senjata yang masih rapuh sejak 8 April lalu. Langkah ini dinilai sebagai sinyal keseriusan Iran untuk mendorong penyelesaian jangka panjang, bukan sekadar meredakan konflik sesaat.
Dokumen tersebut merupakan respons atas rencana sembilan poin yang sebelumnya diajukan Washington. Berbeda dari pendekatan bertahap, Iran kini menargetkan kesepakatan final yang bisa dicapai dalam waktu 30 hari. Dalam dokumen tersebut, Iran mengajukan sejumlah tuntutan strategis. Di antaranya jaminan tidak adanya serangan militer di masa depan serta penarikan pasukan Amerika Serikat dari kawasan sekitar Iran.
Selain itu, Teheran juga mendesak pencabutan sanksi ekonomi yang selama ini membebani negaranya, serta pembebasan aset-aset yang dibekukan di luar negeri. Iran turut meminta ganti rugi perang dan pembentukan “mekanisme baru” untuk pengelolaan jalur vital di Selat Hormuz. Di sisi lain, Iran tetap menegaskan haknya untuk melakukan pengayaan uranium berdasarkan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, sebuah poin yang selama ini menjadi sumber ketegangan dengan Amerika Serikat.
Trump Skeptis, Isyaratkan Opsi Militer
Menanggapi proposal tersebut, mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengaku masih mempelajarinya. Namun, ia memberi sinyal keraguan terhadap peluang tercapainya kesepakatan. “Jika mereka melakukan sesuatu yang buruk, ada kemungkinan hal itu bisa terjadi,” kata Trump kepada wartawan, merujuk pada kemungkinan dilanjutkannya serangan militer.
Trump juga menegaskan bahwa Iran belum membayar harga yang cukup atas tindakannya selama puluhan tahun. Karena itu, ia menilai proposal tersebut sulit untuk diterima begitu saja. Ia tetap bersikeras bahwa Iran harus menghentikan blokade di Selat Hormuz dan membatasi program nuklirnya, dua isu yang selama ini menjadi garis merah bagi Washington.
Selat Hormuz dan Nuklir Jadi Titik Bentur
Kebuntuan negosiasi terutama disebabkan oleh dua isu utama: pengayaan uranium dan kontrol atas Selat Hormuz. Jalur laut ini sangat vital karena dilalui sekitar 20 persen pasokan energi dunia. Blokade de facto Iran terhadap selat tersebut merupakan respons atas serangan AS dan Israel sebelumnya. Di sisi lain, Amerika Serikat juga memberlakukan blokade terhadap pelabuhan Iran, memperparah ketegangan.
Akibatnya, konflik tidak hanya terjadi di meja diplomasi, tetapi juga berlanjut di laut melalui aksi saling cegat dan penangkapan kapal.
Ketidakpercayaan Jadi Hambatan Terbesar
Menurut Paul Musgrave, profesor di Universitas Georgetown, Iran sebenarnya telah menunjukkan sedikit pelunakan dalam proposalnya. “Ada indikasi bahwa Iran mulai membuka ruang diskusi, termasuk kemungkinan mengesampingkan beberapa prasyarat awal,” ujarnya kepada Al Jazeera. Namun, ia menegaskan bahwa perbedaan soal nuklir masih sangat jauh. “Presiden Trump bersikeras bahwa Iran harus menyerahkan kemampuan nuklirnya,” tambahnya.
Sementara itu, peneliti Soufan Center, Kenneth Katzman, menilai bahwa masalah utama bukan hanya perbedaan kebijakan, tetapi juga krisis kepercayaan. “Iran benar-benar tidak mempercayai Trump dan Amerika Serikat, dan tidak ingin memulai diskusi penuh sampai blokade dicabut,” katanya.
Blokade Dinilai Jadi Bumerang
Analis Trita Parsi menilai kebijakan blokade AS justru memperburuk situasi. “Blokade ini tidak ada hubungannya dengan kehadiran Iran di meja perundingan. Justru, blokade ini menghambat kemajuan diplomatik,” kata Parsi kepada Al Jazeera. Ia juga menyoroti dampak ekonomi global, terutama kenaikan harga minyak. Bahkan, menurutnya, harga energi saat ini lebih tinggi dibandingkan saat perang masih berlangsung aktif.
Meski gencatan senjata masih berlaku, situasi di lapangan tetap tegang. Korps Garda Revolusi Iran menyatakan tetap dalam “siaga penuh”, menandakan potensi eskalasi kapan saja. Dengan proposal di tangan Washington, keputusan kini berada pada Donald Trump. Namun, dengan perbedaan yang masih tajam dan kepercayaan yang rapuh, dunia masih harus menahan napas menunggu apakah diplomasi akan menang, atau konflik kembali meledak.
