Aksi Demonstrasi Buruh di Jawa Tengah Tolak Dua Program Pemerintah
Puluhan buruh yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat – Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (Geram-ARPI) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Rabu (24/6/2026). Mereka menolak dua program pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Aksi tersebut berlangsung dengan suasana penuh orasi dan tuntutan keras, menandai meningkatnya ketegangan antara kelompok pekerja dan kebijakan pemerintah terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Massa buruh secara tegas menyuarakan penolakan terhadap dua program besar pemerintah yang saat ini tengah dijalankan.
Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Jawa Tengah, Mulyono, menegaskan bahwa pihaknya menolak keras keberlanjutan MBG dan KDKMP karena dinilai membawa dampak negatif bagi masyarakat, khususnya buruh. “Kami menolak MBG dan KDKMP,” jelas Mulyono kepada Tribun seusai aksi.
Selama aksi berlangsung, para buruh membentangkan berbagai poster tuntutan yang bernada kritis, seperti “Tolak MBG, Tolak KDMP”, “Stop Pemborosan APBN”, hingga “Turunkan Harga Sembako”. Poster-poster tersebut menjadi simbol keresahan mereka terhadap arah kebijakan ekonomi yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil.
Sorotan Tajam terhadap Program MBG
Dalam orasinya, Mulyono menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak berjalan sesuai dengan janji awal pemerintah. Salah satu kritik yang disampaikan adalah persoalan ketidaktepatan sasaran penerima manfaat. Ia menyebut bahwa dalam praktiknya, anak dari keluarga mampu pun tetap mendapatkan manfaat program tersebut, sehingga dianggap tidak mencerminkan prinsip keadilan sosial.
Selain itu, ia juga menyoroti dampak ekonomi terhadap pelaku usaha kecil di sekitar sekolah. Menurutnya, keberadaan program MBG justru berpotensi menggerus pendapatan UMKM yang selama ini menggantungkan usaha pada lingkungan pendidikan. “MBG lalu malah berubah menjadi sarang koruptor,” terangnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran serius dari kalangan buruh terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program berskala nasional tersebut.
Kritik terhadap Koperasi Merah Putih
Selain MBG, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) juga tidak luput dari sasaran kritik para demonstran. Mulyono menilai program tersebut tidak memiliki konsep yang jelas sebagai sebuah koperasi. Ia menyoroti bahwa koperasi pada umumnya dibentuk dari iuran dan partisipasi anggota, sementara KDKMP dinilai lebih banyak bergantung pada suntikan dana pemerintah tanpa kejelasan struktur operasional yang matang.
Menurutnya, kondisi ini membuat program tersebut berpotensi menjadi proyek yang tidak berkelanjutan dan hanya menguntungkan kelompok tertentu. “Kami minta itu ditinjau ulang,” katanya. Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa beban anggaran negara dapat semakin berat jika kedua program tersebut terus dilanjutkan tanpa evaluasi menyeluruh.
Kekhawatiran Dampak Ekonomi dan Korupsi
Para buruh juga mengaitkan kebijakan tersebut dengan kondisi ekonomi yang mereka rasakan saat ini. Harga kebutuhan pokok yang terus meningkat dianggap tidak sejalan dengan upah buruh yang stagnan. Mulyono menegaskan bahwa tekanan ekonomi yang terjadi saat ini sudah cukup memberatkan kehidupan buruh, sehingga kebijakan baru yang berpotensi membebani APBN perlu dikaji ulang secara serius.
Ia bahkan menyampaikan kekhawatiran adanya potensi penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan kedua program tersebut. “Kami juga khawatir akan ada korupsi besar-besaran dari dua program itu,” ujarnya.
Aksi Awal dan Ancaman Mobilisasi Lebih Besar
Aksi demonstrasi tersebut disebut hanya diikuti oleh sekitar lima organisasi buruh. Meski jumlahnya tidak besar, Mulyono menegaskan bahwa aksi ini merupakan langkah awal atau pemantik. Ia membuka kemungkinan adanya aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons yang memadai dari pemerintah.
“Kami harap buruh-buruh yang lain bisa menggabungkan diri di aksi berikutnya yang lebih besar lagi,” ujarnya.
Respons Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Menanggapi aksi tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Setda Provinsi Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar, menerima langsung perwakilan massa aksi di Gedung A lantai 4 Kantor Gubernur Jawa Tengah. Ia menyampaikan bahwa aspirasi para buruh akan diteruskan kepada pemerintah pusat, terutama terkait kebijakan yang berada di luar kewenangan pemerintah daerah.
Sementara itu, untuk hal-hal yang menjadi ranah pemerintah provinsi, ia memastikan akan dilakukan tindak lanjut berupa pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di lapangan. “Nanti akan kami cek di lapangan,” katanya. Dengan demikian, pemerintah daerah menyatakan tetap membuka ruang evaluasi terhadap program yang dipersoalkan, sembari menunggu tindak lanjut di tingkat pusat.
