Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan penjelasan mendalam terkait prosedur dan mekanisme penindakan konten di ruang digital. Pemerintah menegaskan bahwa tindakan penurunan atau take down konten bermasalah, khususnya yang dikategorikan sebagai ujaran kebencian, tidak dilakukan secara sembarangan atau tanpa melalui proses verifikasi yang matang. Setiap langkah yang diambil selalu melibatkan koordinasi ketat dengan para penyelenggara sistem elektronik (PSE) atau platform media sosial terkait.
Aturan yang belakangan ini menjadi sorotan publik mengenai kewajiban platform untuk menurunkan konten ujaran kebencian selambat-lambatnya empat jam setelah menerima perintah resmi dari pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Komdigi Nomor 127 Tahun 2026, sebenarnya memiliki rangkaian tahapan yang cukup panjang dan adil. Platform tidak langsung dijatuhi sanksi pemutusan akses tanpa diberi kesempatan untuk merespons terlebih dahulu.
Mekanisme Pra-SAMAN dan Ruang Dialog untuk Platform
Dalam penerapannya, mekanisme penanganan konten diatur melalui Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN). Pada fase awal yang dikenal sebagai tahap Pra-SAMAN, pihak kementerian melakukan verifikasi secara mendalam terhadap berbagai temuan maupun laporan yang masuk dari masyarakat.
Setelah proses verifikasi awal selesai dan sebuah konten dinilai berpotensi melanggar aturan, kementerian tidak langsung menerbitkan perintah pemutusan akses.
Sebaliknya, pihak berwenang akan mengirimkan notifikasi resmi kepada PSE terkait agar konten tersebut segera mendapatkan tanggapan yang memadai.
* Dalam rentang waktu tersebut, platform media sosial diberikan kesempatan emas selama 1 x 24 jam untuk merespons, menyampaikan klarifikasi, atau memberikan penjelasan komprehensif mengenai konteks konten yang sedang dipermasalahkan.Apabila dalam batas waktu 1 x 24 jam tersebut pihak platform sama sekali tidak memberikan respons atau tanggapan, barulah kementerian mengeluarkan surat perintah resmi pemutusan akses.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Mediodecci Lustarini, menegaskan bahwa tenggat waktu yang diberikan kepada para pengelola platform sudah sangat proporsional.
“Artinya, PSE sudah diberikan waktu yang cukup untuk menyampaikan tanggapan atas konteks pelanggaran yang dibandingkan dengan community guidelines yang dimiliki oleh PSE itu sendiri,” ujar Mediodecci saat memberikan keterangan di Jakarta Pusat.
Pertimbangan Waktu dan Kepastian Hukum
Penetapan batas waktu penindakan selama empat jam setelah surat perintah diterbitkan (jika tidak ada tanggapan pada 1 x 24 jam pertama) didasarkan pada pertimbangan yang matang. Kecepatan penyebaran informasi di era digital saat ini sangat masif, sehingga penanganan yang lambat berpotensi menimbulkan dampak buruk yang semakin luas di tengah masyarakat.
Kebijakan ini berpijak pada dua landasan hukum utama, yaitu Kepmen Komdigi No. 127 Tahun 2026 dan Kepmen Komdigi No. 128 Tahun 2026. Kedua regulasi tersebut dirancang secara sinergis untuk menjadi pedoman operasional dalam pengawasan serta penanganan konten negatif di ruang digital nasional.
- Kepmen Komdigi No. 127 Tahun 2026 berfokus pada kejelasan batas waktu penanganan sebagai wujud kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.
- Kepmen Komdigi No. 128 Tahun 2026 memuat rincian mekanisme pengawasan komprehensif, termasuk kriteria spesifik mengenai konten disinformasi yang dinilai mengganggu ketertiban umum serta keamanan bernegara.
Perlindungan terhadap Kebebasan Pers dan Pendapat
Pemerintah menyadari betul pentingnya menjaga iklim demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, regulasi baru ini dipastikan tidak bertujuan untuk membatasi hak masyarakat dalam menyampaikan kritik, saran, maupun kebebasan berpendapat di ruang publik. Sasaran utama dari penindakan ini murni hanya ditujukan pada konten-konten yang terbukti memenuhi kriteria disinformasi dan ujaran kebencian yang merusak tatanan sosial.
Kriteria konten yang menjadi objek penindakan mencakup unsur-unsur seperti ketidaksesuaian dengan fakta yang valid, adanya upaya sengaja untuk memecah belah persatuan bangsa, berpotensi menimbulkan kerugian material maupun immaterial, memicu konflik sosial di akar rumput, serta menciptakan ketakutan di tengah masyarakat.
Selain itu, negara tetap memberikan perlindungan penuh terhadap karya-karya jurnalistik yang dihasilkan oleh lembaga pers resmi, termasuk di dalamnya hasil liputan investigatif mendalam. Langkah ini merupakan bentuk nyata penghormatan pemerintah terhadap kebebasan pers yang dijamin oleh undang-undang.
Hak Pemilik Konten untuk Mengajukan Keberatan
Untuk mengantisipasi potensi kekeliruan dalam proses penyaringan digital, kementerian juga membuka ruang bagi masyarakat yang merasa dirugikan. Apabila terjadi kesalahan moderasi, pemilik konten memiliki hak penuh untuk mengajukan keberatan serta meminta proses pemulihan konten (restoration).
Prosedur ini juga berlaku jika kekeliruan tersebut diduga terjadi akibat sistem moderasi mandiri yang diterapkan oleh platform itu sendiri. Melalui keterbukaan komunikasi ini, pengawasan ruang digital diharapkan dapat berjalan jauh lebih terukur, transparan, dan akuntabel. Pada akhirnya, tujuan utama dari kebijakan ini adalah melindungi segenap masyarakat dari dampak negatif konten destruktif, tanpa harus mengorbankan hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan aspirasi secara sah.
