Pemerintah Kabupaten Pasuruan tengah mematangkan langkah strategis dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Langkah ini ditandai dengan rencana pengajuan pinjaman daerah yang nilainya tidak tanggung-tanggung, yakni mencapai Rp363 miliar yang diproyeksikan masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2027.
Rencana kebijakan fiskal yang cukup masif ini ternyata berhasil menarik perhatian serta mendapatkan lampu hijau dari berbagai fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan. Secara umum, para legislator menilai bahwa skema pembiayaan melalui utang daerah merupakan salah satu alternatif yang rasional dan efektif guna mengakselerasi realisasi proyek-proyek strategis yang sudah lama dinantikan oleh masyarakat luas.
Kendati memberikan dukungan penuh, pihak legislatif tidak lantas memberikan cek kosong kepada eksekutif. Berbagai catatan kritis, rambu-rambu pengaman, serta rekomendasi komprehensif disampaikan oleh masing-fraksi di DPRD Kabupaten Pasuruan. Hal ini dilakukan demi memastikan bahwa dana pinjaman berukuran besar tersebut benar-benar dikelola dengan prinsip kehati-hatian, transparansi tinggi, serta mendatangkan multiplier effect bagi kesejahteraan publik tanpa mengorbankan stabilitas keuangan daerah di masa depan.
Alokasi Dana untuk Tiga Proyek Strategis Utama
Berdasarkan rancangan yang telah disusun oleh pemerintah daerah, suntikan dana segar dari pinjaman daerah senilai Rp363 miliar tersebut nantinya akan difokuskan untuk membiayai tiga proyek infrastruktur berskala besar yang menjadi prioritas pembangunan. Ketiga proyek penting tersebut meliputi:
- Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Purwodadi guna meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan bagi warga di wilayah tersebut.
- Revitalisasi Pasar Wisata Cheng Hoo Pandaan yang diharapkan mampu mendongkrak sektor pariwisata lokal sekaligus memberdayakan para pelaku ekonomi kreatif serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- Revitalisasi Pemandian Alam Banyubiru untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata alam dan budaya.
Catatan Kritis dan Rekomendasi dari Fraksi-Fraksi DPRD
Meskipun menyambut baik rencana tersebut, setiap fraksi di gedung dewan memberikan penekanan yang berbeda namun bermuara pada satu tujuan: perlindungan terhadap keuangan daerah dan kepentingan jangka panjang masyarakat.
1. Tuntutan Perhitungan Matang dari Fraksi Golkar
Juru bicara Fraksi Golkar, Gaung Andaka Ranggi Purbangkara, menegaskan bahwa partainya sangat mendukung arah kebijakan fiskal dan pembangunan infrastruktur strategis ini. Namun, ia memberikan peringatan keras agar pemerintah daerah melakukan kalkulasi yang sangat presisi terhadap kemampuan finansial di masa mendatang.
Pemerintah wajib menyusun studi kelayakan atau feasibility study yang komprehensif. Selain itu, perhitungan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) atau rasio kemampuan keuangan daerah untuk membayar kembali utang harus dikaji secara mendalam agar tidak sampai mengganggu pos-pos belanja rutin serta pelayanan publik esensial pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
2. Pesan Pelayanan Dasar dari Fraksi PKB
Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicaranya, Gus Son Haji Abdul Wahid, mengingatkan agar instrumen pinjaman ini diposisikan murni sebagai akselerator pembangunan, dan bukan justru menjelma menjadi beban fiskal baru yang mencekik ruang fiskal daerah.
PKB secara tegas meminta agar kewajiban cicilan utang tidak sampai memangkas alokasi anggaran untuk kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah harus tetap konsisten menjaga pemerataan pembangunan, yang mencakup:
* Peningkatan aksesibilitas di sektor pendidikan dan kesehatan.
* Perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan raya, jembatan, dan jaringan irigasi.
* Mitigasi dan penanganan masalah tahunan seperti banjir.
* Keberpihakan nyata terhadap eksistensi UMKM, koperasi, dunia pertanian, serta kelompok rentan di masyarakat.
3. Transparansi Skema dan Kesiapan Proyek dari PDI Perjuangan
Pandangan yang tidak kalah tajam disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan melalui Mujangki. Pada prinsipnya, mereka mendukung skema pinjaman daerah asalkan ditempuh secara rasional, menaati koridor perundang-undangan yang berlaku, serta tidak membahayakan kesinambungan fiskal Kabupaten Pasuruan dalam jangka panjang.
PDI Perjuangan mendesak pemerintah eksekutif untuk membuka secara transparan rincian menyeluruh mengenai skema pinjaman tersebut. Hal ini mencakup alokasi anggaran detail untuk masing-masing dari ketiga proyek, besaran suku bunga, biaya administrasi, masa tenggang (grace period), tenor atau jangka waktu pengembalian, hingga jadwal pencairan dan pembayarannya.
Aspek kesiapan teknis di lapangan juga menjadi sorotan utama partai berlambang banteng ini. Mulai dari status hukum ketersediaan lahan, kematangan desain teknik, kelengkapan perizinan, hingga prosedur pengadaan barang dan jasa harus dipastikan beres sejak awal demi menghindari risiko keterlambatan proyek yang dapat merugikan keuangan negara.
Dengan adanya pengawalan ketat, pengawasan berlapis, serta masukan konstruktif dari lembaga legislatif ini, diharapkan rencana pinjaman daerah senilai Rp363 miliar untuk tahun 2027 mendatang tidak sekadar menjadi solusi instan pembiayaan fisik belaka. Lebih dari itu, kebijakan ini harus mampu bertransformasi menjadi katalisator ampuh yang mendatangkan manfaat ekonomi jangka panjang yang dirasakan secara merata oleh seluruh warga Kabupaten Pasuruan.
