Inovasi Kilang Pertamina Internasional dalam Produksi Garam
Kilang Pertamina Internasional (KPI) terus melakukan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan kemandirian nasional. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah menjajaki kerja sama dalam produksi garam, dengan memanfaatkan potensi pengolahan air laut di Kilang Balikpapan. KPI bekerja sama dengan PT Garam untuk membangun pabrik pemrosesan garam di Balikpapan. Penjajakan kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman dan Direktur Utama PT Garam, Abraham Mose.
MoU ini menjadi langkah penting dalam mendukung program substitusi impor garam industri sekaligus memperkuat ketahanan pasokan nasional. Saat ini, Indonesia masih bergantung pada impor garam dengan porsi sekitar 64 persen dari total kebutuhan.
Menciptakan Dua Kemandirian Sekaligus: Energi dan Pangan
Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero), Agung Wicaksono, menyebut kerja sama KPI dan PT Garam sebagai tonggok sejarah penting. Menurut dia, kolaborasi ini tidak hanya menjalankan agenda hilirisasi pemerintah, tetapi juga menciptakan dua kemandirian sekaligus: energi dan pangan.
“Kami sangat bangga dan mendukung kerja sama ini. Ibarat mobil, kolaborasi antara KPI dan PT Garam adalah double gardan kemandirian. Tak hanya kemandirian energi yang menjadi domain Pertamina, tapi juga akan menciptakan pangan,” ujar Agung.
Agung menambahkan, pembangunan pabrik garam di Balikpapan dengan perkiraan kapasitas 1.000 KTA dapat mengurangi impor hingga USD150 juta atau sekitar Rp2,5 triliun. Ia berharap kerja sama ini juga memberi multiplier effect, seperti tumbuhnya kawasan industri dan terciptanya lapangan kerja baru sehingga memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen garam industri di kawasan Asia Tenggara.
Produksi Memanfaatkan Air Buangan Desalinasi Kilang RDMP Balikpapan
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Garam, Abraham Mose, menyambut baik rencana kerja sama dengan KPI. Hilirisasi garam nasional ini akan memanfaatkan air buangan desalinasi (brine water) dari kilang RDMP Balikpapan. Menurut dia, setelah dilakukan survei lapangan, kondisi air buangan dari kilang RDMP Balikpapan diketahui sangat potensial. Berdasarkan analisis awal, proyek ini diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 1 juta ton garam per tahun.
Abraham menegaskan, kebutuhan garam nasional mencapai 5,7 juta ton per tahun dan akan meningkat hingga 7,3 juta ton seiring pembangunan fasilitas chlor alkali plant. Saat ini, PT Garam baru mampu memproduksi sekitar 500 ribu ton sehingga masih ada kesenjangan besar.
“Ini menjadi tugas kita bersama, bagaimana memenuhi kebutuhan garam nasional sehingga Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” kata Abraham Mose.
Sejalan dengan Strategi Hilirisasi Pemerintah
Sementara itu, Danantara menegaskan dukungannya terhadap program hilirisasi BUMN. Managing Director 2 Danantara, Setyo Hantoro, menyebut pihaknya telah menyiapkan 41 program strategis, dengan 20 di antaranya fokus pada hilirisasi energi dan pangan, termasuk garam, bioetanol, dan bioavtur. Sisanya mencakup sektor lain yang juga penting bagi pertumbuhan ekonomi.
Karena itulah, kerja sama antara KPI dan PT Garam sejalan dengan strategi hilirisasi yang digencarkan Danantara dan pemerintah. Tujuannya tidak lain untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen.
“Dengan strategi ini, Danantara berharap sinergi antar-BUMN dapat memperkuat ketahanan pangan dan energi, sekaligus menjadikan Indonesia lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat,” ujar Setyo.
Dasar kerja sama ini adalah Peraturan Presiden (Perpres) No. 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Perpres tersebut menetapkan tiga kewajiban utama: pemenuhan garam konsumsi dan sebagian industri dari produksi dalam negeri pada 2025, pemenuhan garam industri pangan dan farmasi paling lambat 31 Desember 2025, serta pemenuhan garam industri kimia paling lambat 31 Desember 2027.
Kesimpulan
Kerja sama antara Kilang Pertamina Internasional dan PT Garam merupakan langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan garam nasional. Proyek ini tidak hanya membantu mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga berkontribusi pada penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Selain itu, proyek ini diharapkan mampu menciptakan dampak ekonomi yang signifikan melalui pembangunan kawasan industri dan peningkatan lapangan kerja. Dengan adanya Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2025, pemerintah dan BUMN berkomitmen untuk mempercepat pembangunan pergaraman nasional dan meningkatkan kemandirian Indonesia dalam sektor pangan dan energi.
