Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian global, prinsip klasik “Si vis pacem, para bellum” kembali menjadi perhatian. Prinsip ini menyatakan bahwa untuk mencapai perdamaian, kesiapan menghadapi konflik atau perang adalah hal yang mutlak. Hal ini menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan dalam konteks pertahanan dan keamanan, serta sering digunakan dalam berbagai filosofi politik dan hubungan internasional.
Perdebatan tentang prinsip ini muncul dalam sebuah diskusi khusus yang diselenggarakan oleh GREAT Institute dengan tema “Amerika Era Donald Trump dan Gejolak Geopolitik Multiblok di Ambang Perang”. Diskusi tersebut berlangsung pada Jumat (30/1/2026) dan dihadiri oleh sejumlah tokoh ahli dan akademisi.
Menurut Dr. Darmansjah Djumala, mantan Duta Besar RI untuk Austria, kebijakan unilateral Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump berpotensi meruntuhkan tatanan global. Ia memperingatkan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh AS dapat memiliki efek domino, bahkan membuat negara-negara besar lainnya merasa bebas melakukan hal serupa di kawasan mereka sendiri.
“Unilateralisme regional bisa menghasilkan unilateralisme global. Jika satu negara melanggar aturan, maka yang lain akan ikut bertindak sepihak,” ujar mantan Ketua Dewan Gubernur IAEA tersebut.
Sementara itu, Rizal Darma Putra, Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), juga turut menyoroti kepemimpinan Donald Trump dan pemimpin dunia lainnya. Menurutnya, fenomena kepemimpinan personalistik telah menjadi ciri khas dari banyak negara besar.
“Keputusan berani Trump, seperti perintah penangkapan Presiden Venezuela, adalah contoh nyata bagaimana persepsi individu pemimpin dapat mengubah arah politik internasional,” kata Rizal.
Ia menambahkan bahwa selain Donald Trump, pemimpin seperti Vladimir Putin, Xi Jinping, hingga Presiden Prabowo Subianto dinilai memiliki gaya kebijakan luar negeri yang dipengaruhi kuat oleh karakter individu mereka.
Dalam menghadapi situasi geopolitik yang semakin rumit, para pakar menyarankan Indonesia untuk memperkuat beberapa pilar strategi. Pertama, Inclusive Security, yaitu tidak lagi menggantungkan pertahanan hanya kepada negara adidaya.
“Kita harus mandiri agar tidak didikte oleh kekuatan luar,” tegas Dr. Teguh Santosa, Direktur Geopolitik GREAT Institute.
Kedua, melalui diplomasi berbasis nilai moral dan etika, dengan modal sejarah seperti Spirit KAA dan Gerakan Non-Blok. Ketiga, strategi Negative Peace ke Positive Peace. Hal ini terkait langkah Prabowo bergabung dalam Board of Peace (BoP) untuk Gaza, yang menurutnya sebagai langkah taktis yang tepat.
“Kita butuh negative peace dulu untuk menghentikan pembunuhan di Gaza sekarang juga sebelum bisa bicara tentang perdamaian jangka panjang (positive peace),” ujarnya.
Menutup diskusi, Hanief Adrian, Kepala Desk Politik GREAT Institute, menekankan bahwa senjata secanggih apa pun tidak akan cukup tanpa dukungan rakyat. Ia menyoroti pentingnya komunikasi kebijakan yang jernih dari pihak istana untuk meredam sentimen negatif terkait keterlibatan Indonesia di isu Gaza.
“Prabowo memerlukan kekuatan rakyat. Jika perang besar benar-benar terjadi, persatuan antara pemimpin dan rakyat adalah kunci utama agar kita mampu bertahan,” pungkas Hanief.
Diskusi ini dihadiri oleh jajaran pakar pertahanan, akademisi dari Unhan dan Universitas Pertamina, hingga tokoh senior media, menandakan urgensi kewaspadaan nasional di awal tahun 2026 ini.
