Penolakan Sampah di TPA Air Dingin dan Respons Dinas Lingkungan Hidup Bukittinggi
Video yang viral di media sosial menunjukkan penolakan warga Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang terhadap pembuangan sampah dari Bukittinggi ke TPA Air Dingin. Peristiwa ini memicu perdebatan antara masyarakat dengan sopir truk pengangkut sampah, yang kemudian menjadi sorotan publik.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bukittinggi merespons keluhan tersebut dengan menjelaskan bahwa pembuangan sampah ke TPA Air Dingin berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Pemko Padang. Kerja sama ini telah berlangsung selama dua tahun dari target lima tahun. Aldiasnur, Kadis DLH Bukittinggi, menyatakan bahwa aktivitas pembuangan sampah terjadi pada malam hari karena akses buka tutup di Lembah Anai dibuka mulai pukul 20.00 WIB hingga 05.00 WIB pagi.
Ia mengakui bahwa keluhan warga terjadi akibat aktivitas tersebut, namun pihaknya sudah berdiskusi dengan warga dan sepakat bahwa pembuangan sampah tetap dilakukan pada malam hari. “Warga sudah menerima, karena sudah disampaikan alasannya,” tambahnya.
Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni Bergabung dengan PSI, Peluang Pimpin DPW Sumbar Menguat
Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah dikukuhkan sebagai kader baru dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PSI yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (31/1/2026). Dengan pengukuhan tersebut, Hendrajoni kini berstatus sebagai kader PSI.
Sekretaris DPW PSI Sumatera Barat, Nofria Atma Rizki, menyatakan bahwa keinginan agar Hendrajoni memimpin PSI Sumbar datang dari banyak kader di daerah. Ia menilai peluang Hendrajoni menjadi Ketua DPW PSI Sumbar sangat besar, melihat kapasitasnya sebagai kepala daerah dua periode dan pengalamannya pernah memimpin DPW NasDem Sumbar.
Menurut Nofria, bergabungnya Hendrajoni juga menumbuhkan optimisme baru bagi PSI dalam menghadapi kontestasi politik ke depan, baik pemilihan kepala daerah maupun pemilu legislatif. Rekam jejak Hendrajoni sebagai tokoh politik dan birokrasi di Sumbar menjadi modal besar bagi partai.
KemenHAM Kawal Kasus Nenek Saudah, DPR Minta APH Usut Tuntas Hingga Tambang Ilegal
Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menjamin penuh perlindungan hukum dan pemenuhan hak Nenek Saudah setelah kasusnya mencuat hingga ke Senayan. KemenHAM menegaskan komitmennya untuk memastikan pemenuhan hak-hak Nenek Saudah, baik dari aspek kesehatan maupun perlindungan hukum. KemenHAM juga mendorong aparat penegak hukum (APH) agar menangani kasus tersebut secara profesional, objektif, dan transparan.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (02/02/2026). Rapat dihadiri Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM KemenHAM RI Munafrizal Manan, Kepala Kantor Wilayah KemenHAM Sumatera Barat, Dewi Nofyenti, Kabid PDK HAM, Afrilinda, serta sejumlah pimpinan lembaga negara terkait.
Munafrizal menegaskan negara tidak boleh abai terhadap kondisi masyarakat, khususnya lansia yang termasuk kelompok rentan. Menurutnya, kehadiran Kementerian HAM dalam kasus ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi hak asasi warga negara.
