Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah memberikan landasan hukum yang lebih jelas terhadap peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam sistem peradilan pidana nasional. Dengan diterbitkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, PPNS kini memiliki legitimasi normatif yang kuat sebagai bagian dari proses penyidikan tindak pidana.
Peran PPNS dalam Sistem Peradilan Pidana
Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkum Andi Yulia Hertaty menyampaikan bahwa KUHAP 2025 menegaskan bahwa PPNS bukan sekadar tambahan atau ad-hoc dalam sistem peradilan. Sebaliknya, PPNS menjadi bagian sah dari mekanisme penegakan hukum yang diatur secara formal oleh undang-undang.
Menurut Yulia, penegasan ini juga menunjukkan bahwa Polri tetap menjadi penyidik utama untuk seluruh tindak pidana. Namun, keberadaan PPNS tidak lagi bersifat sementara, melainkan memiliki peran yang jelas dan berkelanjutan dalam proses penyidikan.
Koordinasi Lintas Institusi
Selain itu, KUHAP 2025 menegaskan pentingnya koordinasi antar lembaga dalam proses penyidikan. Yulia menekankan bahwa penguatan PPNS harus dilakukan secara sistemik, baik melalui penguatan kewenangan maupun pembenahan tata kelola institusi dan sistem kerja.
“Yang dibangun adalah ekosistem yang mendorong koordinasi efektif, konsistensi prosedur, serta tertib administrasi,” ujarnya.
Profesionalisme PPNS
Yulia juga menyoroti pentingnya peningkatan profesionalisme PPNS melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, serta pemutakhiran data yang akurat dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar PPNS dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efisien dan transparan.
Direktur Pidana Ditjen AHU Romi Yudianto menjelaskan bahwa KUHAP 2025 membagi penyidik ke dalam tiga kategori, yaitu penyidik Polri, PPNS, dan penyidik tertentu. Dalam hal ini, Polri ditetapkan sebagai penyidik utama untuk seluruh tindak pidana.
“Ketentuan ini menutup ruang tafsir dualisme kewenangan antara Polri dan PPNS. Koordinasi PPNS dengan Polri kini menjadi kewajiban hukum,” ujar Romi.
Proses Penyidikan dan Standar Prosedur
Romi menegaskan bahwa PPNS wajib berkoordinasi sejak awal penyidikan hingga penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Hal ini dilakukan guna menjamin keseragaman due process of law atau perlakuan adil dalam sistem peradilan pidana.
Dalam praktik, kata dia, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) PPNS tanpa koordinasi Polri berisiko cacat formal (formil), sehingga seluruh tindakan PPNS harus mengikuti prosedur KUHAP 2025.
Revisi Aturan Turunan
Lebih lanjut, Romi menyampaikan bahwa Direktorat Pidana pada Ditjen AHU akan membahas revisi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 sebagai aturan turunan KUHAP yang mengatur PPNS.
Kegiatan Penguatan Peran PPNS
Kemenkumham menggelar kegiatan penyusunan peraturan dalam penguatan peran PPNS pada 2–4 Februari 2026 sebagai respons atas berlakunya KUHAP baru. Kegiatan ini mencakup pembahasan tentang penguatan peran dan tata kerja PPNS pasca KUHAP 2025, termasuk implikasi yuridis dan teknis terhadap kewenangan sektoral, koordinasi penyidikan, serta standar prosedur penanganan perkara pidana.
Melalui kegiatan tersebut, Ditjen AHU Kemenkum menargetkan tersusunnya laporan kajian sebagai dasar penyusunan naskah urgensi dan draf perubahan PP 58 Tahun 2010. Tujuannya adalah mewujudkan PPNS yang lebih profesional, terkoordinasi, serta kredibel dalam mendukung sistem peradilan pidana nasional.
