Penguatan Standar Pengelolaan Barang Bukti di Kalimantan Barat
Pengelolaan barang bukti dalam proses penegakan hukum memerlukan standarisasi yang jelas agar dapat berjalan secara transparan dan akuntabel. Untuk itu, Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Fungsi Tahti di Aula BKPM Polres Sintang pada Selasa pagi, 3 Februari 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan kompetensi personel terkait pengelolaan barang bukti.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh personel dari tiga polres yaitu Polres Sintang, Polres Kapuas Hulu, dan Polres Melawi. Peserta yang hadir mencakup pejabat dan personel dari bagian yang berkaitan langsung dengan pengelolaan barang bukti seperti Kasat Reskrim, Kasat Lantas, Kasat Resnarkoba, Kasat Polair, Kasat Tahti, serta para Kapolsek dan Kanit Reskrim jajaran serta personel lainnya. Binteknis ini secara resmi dibuka oleh Wakapolres Sintang, Kompol Wawan Darmawan SIK.
Dalam sambutannya, Wakapolres menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan yang dinilai sangat penting dalam mendukung profesionalisme anggota di bidang pengelolaan tahanan dan barang bukti. Ia menekankan bahwa kegiatan ini menjadi sarana untuk meningkatkan kompetensi seluruh personel yang terlibat. Dengan adanya pemahaman yang sama, diharapkan tidak terjadi kesalahan prosedur yang dapat berdampak pada proses penegakan hukum.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergitas antar satuan fungsi, mengingat pengelolaan barang bukti melibatkan berbagai unit kerja di lingkungan Polres hingga Polsek jajaran. Hal ini diperlukan untuk memastikan koordinasi yang baik dalam setiap proses administrasi dan penyimpanan barang bukti.
Sementara itu, Dirtahti Polda Kalbar, AKBP Muhammad Syafi’i, SIK, SH, MH, yang memimpin langsung pelaksanaan binteknis, menjelaskan latar belakang diterbitkannya Peraturan Kapolda Kalbar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Bukti. Menurutnya, peraturan ini merupakan regulasi kedua yang dikeluarkan oleh Polda Kalbar sepanjang berdirinya Polda tersebut.
Regulasi ini disusun untuk mengakomodir berbagai ketentuan dari masing-masing satuan dan fungsi yang ada di Polres jajaran, sehingga tercipta sistem pengelolaan barang bukti yang lebih terintegrasi, tertib administrasi, dan akuntabel. “Peraturan ini menjadi pedoman bersama agar tidak ada lagi perbedaan dalam tata cara pengelolaan barang bukti di masing-masing satuan fungsi. Semua harus mengacu pada standar yang sama demi mewujudkan transparansi dan akuntabilitas,” jelas AKBP Muhammad Syafi’i.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi sosialisasi oleh personel Dittahti Polda Kalbar. Materi yang disampaikan mencakup teknis administrasi, prosedur penyimpanan dan pengamanan barang bukti, mekanisme penitipan, hingga sistem pengawasan internal. Tujuannya adalah agar seluruh peserta mampu mengimplementasikan materi yang telah diberikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Melalui kegiatan binteknis ini, diharapkan terwujud pengelolaan tahanan dan barang bukti yang profesional, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, proses penegakan hukum akan semakin efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
