Kehadiran Aparat yang Tidak Sesuai dengan Harapan
Di era digital, informasi menyebar lebih cepat daripada kecepatan sepatu boots aparat yang menginjak es gabus di Kemayoran. Di tengah situasi ini, logika sering tertinggal jauh di belakang emosi dan asumsi. Hal ini membuat sebuah jajanan tradisional yang telah ada sejak lama tiba-tiba diperlakukan seperti barang bukti kejahatan berat.
Kasus penjual es gabus di Jakarta menjadi contoh paling nyata bagaimana negara bisa hadir secara berlebihan pada ruang yang salah, namun absen pada ruang yang seharusnya. Ketika aparat yang seharusnya menjaga keamanan justru tampil seperti kru kartun Bikini Bottom yang terlalu bersemangat melakukan razia, publik pun terhenyak. Bukan karena takut, tetapi karena geli bercampur prihatin. Geli karena absurditasnya, prihatin karena dampaknya nyata bagi rakyat kecil.
Es Gabus: Jajanan Tradisional yang Tidak Berbahaya
Pertama-tama, mari kita luruskan sesuatu yang seharusnya tidak perlu diluruskan. Ikan gabus bukan terbuat dari gabus. Demikian pula es gabus tidak berasal dari spons, apalagi dari keluarga SpongeBob SquarePants yang konon lulus cum laude dari Universitas Bikini Bottom. Es gabus adalah jajanan tradisional yang berbahan dasar tepung hunkwe, air, sirup, dan es. Jajanan ini telah melintasi generasi tanpa pernah tercatat sebagai ancaman kesehatan nasional.
Namun pada satu siang di Kemayoran, es gabus mendadak naik pangkat menjadi tersangka. Seorang pedagang kecil bernama Sudrajat, yang kesehariannya mendorong gerobak sambil berharap cuaca panas dan pembeli ramai, mendadak harus berhadapan dengan dua oknum aparat. Bukan untuk dibina, bukan untuk diberi edukasi, melainkan untuk dihakimi di tempat.
Proses Penanganan yang Tidak Sesuai
Laporan masyarakat diterima tanpa filter, asumsi diambil alih oleh emosi, dan verifikasi ditinggalkan di rumah. Es gabus diremas, diinjak, dilempar, seolah sedang diuji ketahanannya sebagai bahan bangunan, bukan sebagai makanan. Pada titik ini, publik patut bertanya. Apakah prosedur penanganan laporan masyarakat memang sesingkat itu? Apakah seragam coklat dan hijau memberi kewenangan untuk menggantikan laboratorium pangan?
Apakah logika bisa dicopot bersamaan dengan helm dinas? Yang lebih menyedihkan, semua itu disertai kekerasan fisik terhadap Sudrajat. Ia ditonjok, ditendang, diperlakukan seperti pelaku kriminal kelas berat. Tidak ada dialog, tidak ada klarifikasi, tidak ada prinsip praduga tak bersalah. Yang ada hanya kekuasaan bertemu prasangka.
Dampak pada Rakyat Kecil
Dalam satu momen, seorang pedagang es kehilangan rasa aman di ruang publik yang seharusnya dijamin negara. Ironinya, semua tindakan itu dilakukan sebelum ada hasil uji laboratorium. Padahal hasil akhirnya sangat sederhana. Es gabus itu aman. Tidak ada spons. Tidak ada bahan berbahaya. Tidak ada konspirasi bawah laut. Yang ada hanya kesalahpahaman yang dibayar mahal oleh seorang warga kecil.
Setelah fakta muncul, barulah permintaan maaf disampaikan. Permintaan maaf tentu penting, tetapi ia bukan penghapus trauma. Permintaan maaf tidak otomatis memulihkan rasa aman. Gerobak yang biasa menjadi sumber nafkah kini menjadi sumber ketakutan. Sudrajat mengaku takut kembali berjualan. Takut berhadapan dengan aparat. Takut dengan stigma. Takut dengan tatapan publik yang sudah terlanjur dicekoki narasi sesat.
Kritik Sosial Melalui Humor
Media sosial penuh dengan sindiran. Ada yang menyarankan agar aparat mengikuti pelatihan membedakan spons mandi dan jajanan pasar. Ada yang bercanda bahwa SpongeBob harus memberikan klarifikasi resmi. Humor ini memang lucu, tetapi di baliknya tersimpan kritik sosial yang serius. Humor publik sesungguhnya adalah alarm sosial.
Ia muncul ketika jalur formal koreksi dianggap tidak cukup responsif. Ketika masyarakat menertawakan aparat, itu bukan karena mereka tidak menghormati institusi negara, tetapi karena mereka kecewa terhadap cara kekuasaan dijalankan. Kritik itu sederhana. Aparat negara tidak boleh bekerja berdasarkan asumsi. Negara tidak boleh hadir dalam bentuk sepatu boots yang lebih cepat bergerak daripada akal sehat.
Reformasi Tata Kelola Aparat
Tata kelola aparat tidak bisa bergantung pada insting semata. Ia harus berbasis prosedur, edukasi, dan empati. Ketika aparat bertindak tanpa verifikasi, yang runtuh bukan hanya es gabus, tetapi juga kepercayaan publik. Dan kepercayaan publik adalah modal sosial yang paling mahal bagi institusi negara. Sekali retak, ia tidak bisa diperbaiki hanya dengan pernyataan maaf atau bantuan materi.
Kepercayaan dibangun melalui konsistensi perilaku, bukan melalui insiden viral yang ditutup dengan seremoni. Kasus ini juga membuka pertanyaan lebih besar tentang relasi negara dan rakyat kecil. Mengapa pedagang kecil begitu mudah ditekan, sementara pelanggaran besar sering kali membutuhkan waktu panjang untuk disentuh?
Langkah-Langkah Reformasi
Reformasi perilaku aparat berseragam harus menjadi agenda serius, bukan sekadar respons terhadap viralitas. Tanpa reformasi, kejadian serupa akan terus berulang dengan korban yang berbeda. Lebih dari sekadar insiden es gabus, peristiwa ini seharusnya dijadikan titik tolak reformasi kebijakan perilaku aparat berseragam secara nyata dan terukur.
Berikut adalah beberapa langkah yang perlu dilakukan:
- Reformasi standar operasional penanganan laporan masyarakat harus ditegaskan kembali. Setiap laporan, terutama yang menyangkut dugaan pelanggaran non kriminal oleh warga kecil, wajib melalui prinsip verifikasi berlapis.
- Pelatihan wajib berbasis literasi sosial dan empati publik bagi aparat berseragam. Aparat perlu dibekali pemahaman tentang ekonomi rakyat kecil, budaya usaha informal, serta komunikasi persuasif.
- Penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas perilaku aparat di tingkat bawah. Insiden seperti kasus es gabus tidak boleh selesai hanya karena viral.
- Larangan absolut penggunaan kekerasan dalam situasi non darurat, khususnya terhadap warga sipil yang tidak melakukan perlawanan.
- Membangun budaya organisasi yang menjadikan akal sehat sebagai standar profesionalisme. Aparat tidak hanya dinilai dari kepatuhan hierarkis, tetapi juga dari kemampuan mengambil keputusan rasional dan beretika.
Kesimpulan
Reformasi kebijakan ini penting karena aparat berseragam adalah wajah negara di ruang publik paling dekat dengan warga. Jika wajah itu menakutkan, maka negara akan dipersepsikan sebagai ancaman. Jika wajah itu ramah, rasional, dan adil, maka negara akan hadir sebagai pelindung. Kasus es gabus mengajarkan kita bahwa masalah kecil bisa menjadi krisis kepercayaan besar jika ditangani secara keliru. Negara tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama dengan korban yang berbeda. Reformasi perilaku aparat bukan pilihan, melainkan keharusan dalam negara demokratis yang menjunjung tinggi martabat warganya.
