Pemerintah Berupaya Keluarkan Dua Kapal Pertamina dari Selat Hormuz
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan penjelasan mengenai situasi dua kapal milik Pertamina yang sedang melintasi Selat Hormuz. Pemerintah saat ini tengah melakukan upaya diplomasi agar kedua kapal tersebut dapat keluar dari kawasan tersebut dengan aman. Penutupan Selat Hormuz terjadi akibat meningkatnya ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, sehingga jalur tersebut menjadi salah satu titik distribusi energi paling vital di dunia.
“Yang pertama adalah menyangkut dua kapal dari Selat Hormuz yang sekarang sedang kembali. Tadi juga sudah dibahas oleh Pertamina, kita lagi upaya diplomasi agar ada cara yang lebih baik untuk mereka bisa dikeluarkan,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Rabu (4/3/2026).
Pernyataan ini disampaikan usai ia memimpin rapat perdana Dewan Energi Nasional (DEN) atas arahan Presiden di Jakarta, Selasa (3/3/2026). Rapat yang berlangsung selama sekitar dua jam tersebut membahas dampak dinamika global terhadap stabilitas energi nasional.
Bahlil menjelaskan bahwa penutupan Selat Hormuz berdampak signifikan terhadap pasokan minyak dunia. Sekitar 20,1 juta barel minyak per hari atau hampir seperlima suplai global melewati jalur tersebut. “Di Selat Hormuz itu melewati kurang lebih sekitar 20,1 juta barel per hari. Jadi suplai global yang lewat situ sekitar 20,1 juta barel per hari,” katanya.
Adapun ketergantungan Indonesia terhadap jalur tersebut berada di kisaran 20–25 persen dari total impor minyak mentah (crude). Selebihnya dipasok dari kawasan lain seperti Afrika, termasuk Angola, serta Amerika Serikat dan Brasil. “Secara keseluruhan impor crude kita 20 sampai 25 persen lewat Selat Hormuz, selebihnya tidak dari sana,” tambah Bahlil.
Strategi Mitigasi Jika Ketegangan Berlanjut
Pemerintah telah menyiapkan skenario mitigasi apabila ketegangan di Selat Hormuz berlangsung lama. Sebanyak 25 persen pembelian crude dari Timur Tengah akan dialihkan ke Amerika Serikat guna menjaga kepastian pasokan. Untuk produk bahan bakar minyak (BBM), Indonesia tidak bergantung pada pasokan dari Timur Tengah. Impor bensin RON 90, 93, 95, dan 98 berasal dari kawasan lain, termasuk Asia Tenggara, dengan kontrak jangka panjang.
Sementara untuk LPG, impor nasional mencapai 7,3 juta ton per tahun dan diperkirakan meningkat menjadi 7,8 juta ton tahun ini. Sekitar 70 persen pasokan berasal dari Amerika Serikat dan 30 persen dari Timur Tengah. Pemerintah menyiapkan opsi pengalihan tambahan guna mengurangi risiko gangguan rantai pasok.
Dampak Harga Minyak Mentah terhadap APBN
Dari sisi harga, lonjakan minyak mentah turut menjadi perhatian. Dalam APBN, asumsi Indonesian Crude Price (ICP) ditetapkan sebesar 70 dolar AS per barel. Saat ini harga bergerak di kisaran 78–80 dolar AS per barel. Pemerintah menghitung dampaknya terhadap subsidi dan penerimaan negara, mengingat produksi nasional berada di sekitar 600 ribu barel per hari.
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (AsperMigas), Elan Biantoro, menilai penutupan Selat Hormuz akan berdampak langsung terhadap ketahanan energi Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak mentah dan BBM. Jalur tersebut merupakan titik krusial distribusi energi global. “Harga crude oil akan naik cukup signifikan karena 20–30 persen distribusi minyak dunia melalui Selat Hormuz,” kata Elan.
Menurut dia, kondisi tersebut tidak menguntungkan bagi Indonesia yang masih mengalami defisit kebutuhan energi, baik crude oil maupun produk kilang seperti BBM dan LPG. “Untuk Indonesia ini menjadi tidak menguntungkan karena kita masih defisit kebutuhan, baik crude oil maupun produk kilang seperti BBM dan LPG,” ujar Elan.
Praktisi migas sekaligus Dewan Penasihat Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) periode 2025–2028, Hadi Ismoyo, menambahkan risiko gangguan Selat Hormuz sangat besar karena Indonesia masih mengimpor lebih dari 1 juta barel minyak per hari. Sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati jalur tersebut. “Kalau 20 persen suplai minyak dunia terhambat di Selat Hormuz, tentu harga akan naik signifikan,” kata Hadi.
Ia menilai kenaikan harga minyak mentah menempatkan pemerintah pada posisi sulit. Pemerintah harus membeli energi dengan harga tinggi, namun tetap menjaga stabilitas harga dalam negeri melalui skema subsidi. Dalam jangka pendek, pilihan kebijakan terbatas pada menambah ruang fiskal untuk subsidi atau melakukan penyesuaian harga BBM. Jika eskalasi konflik berlanjut, harga minyak dunia berpotensi mencapai 80–90 dolar AS per barel dan mendorong kenaikan harga BBM domestik sekitar 10–15 persen.
