Penataan Ulang Tata Kelola Pertambangan dan Kebijakan Energi Nasional
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (5/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, ia melaporkan desain baru tata kelola pertambangan mineral dan batubara. Tujuannya adalah untuk memperkuat porsi pendapatan negara sekaligus menata ulang izin tambang agar lebih efisien.
Pertemuan ini juga membahas perkembangan harga minyak mentah Indonesia, yaitu Indonesian Crude Price (ICP), serta langkah penguatan ketahanan energi nasional. Penataan tambang dimaksudkan agar lebih selaras dengan amanat konstitusi dan memberikan kontribusi fiskal yang optimal.
“Saya dipanggil oleh Bapak Presiden untuk membahas beberapa perkembangan, termasuk harga crude terhadap ICP. Kemudian juga penataan tambang ke depan yang kepemilikannya harus didominasi negara. Ini terkait implementasi Pasal 33,” ujar Bahlil di Istana Negara, Jakarta, dikutip Rabu (6/5/2026).
Penataan pertambangan akan menyasar izin lama maupun izin baru. Pemerintah menyiapkan pendekatan baru agar pembagian hasil lebih optimal bagi negara, dengan tetap membuka ruang kerja sama bersama pelaku usaha.
Skema yang disiapkan mengacu pada pola yang telah diterapkan di sektor minyak dan gas bumi. Pemerintah menilai mekanisme seperti cost recovery dan gross split dapat diadaptasi ke sektor mineral dan batubara dengan sejumlah penyesuaian.
“Khusus pertambangan, baik yang lama maupun baru, kita akan mengoptimalkan pendapatan negara. Kita menggunakan contoh skema pengelolaan migas, seperti cost recovery dan gross split,” ujar Bahlil.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah tetap mempertahankan skema konsesi, namun dengan penekanan pada keseimbangan baru dalam pembagian manfaat. Negara diarahkan memperoleh porsi lebih besar dibandingkan pola sebelumnya.
“Tetap konsesi, tetapi kita akan optimalkan agar pendapatan negara lebih besar dan lebih seimbang,” kata Bahlil.
Penggunaan CNG sebagai Substitusi Energi
Di luar sektor tambang, pemerintah juga mengkaji substitusi energi untuk menekan impor. Pemanfaatan liquefied petroleum gas (LPG) mulai diarahkan beralih ke compressed natural gas (CNG) berbasis sumber daya domestik.
Harga CNG diperkirakan lebih murah sekitar 30 persen dibanding LPG. Keunggulan tersebut ditopang oleh ketersediaan gas di dalam negeri serta biaya distribusi yang lebih efisien.
“Karena gasnya tersedia di dalam negeri dan industrinya juga ada di dalam negeri, kita tidak perlu impor. Biaya transportasi juga bisa ditekan,” ujar Bahlil.
Program konversi ini diproyeksikan mampu menghemat devisa hingga Rp 130 triliun serta mengurangi beban subsidi energi. Uji coba penggunaan tabung CNG tengah berlangsung, mengingat tekanan gas mencapai 250 bar dan memerlukan penyesuaian dari tabung LPG 3 kilogram.
Hasil uji coba ditargetkan keluar dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Pemerintah menyiapkan langkah lanjutan agar implementasi berjalan aman dan efisien.
Pertumbuhan Ekonomi dan Peran Sektor Energi dan Tambang
Sementara itu, di tengah aktivitas ekonomi yang terus menguat, permintaan listrik naik dan berimbas pada meningkatnya peran sektor pertambangan, khususnya batu bara dan nikel.
Data Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026 secara tahunan (year-on-year). Pertumbuhan ini ditopang konsumsi rumah tangga dan meningkatnya mobilitas masyarakat, yang turut mendorong kebutuhan energi.
Sejalan dengan itu, permintaan listrik nasional diproyeksikan meningkat sekitar 5,3 persen per tahun pada periode 2025–2034. Kenaikan ini masih ditopang pembangkit berbasis batu bara, sehingga kebutuhan komoditas tersebut tetap tinggi sebagai sumber energi utama.
Di sisi lain, nikel semakin menguat sebagai komoditas strategis dalam transisi energi global. Indonesia saat ini menguasai sekitar 67 persen produksi nikel dunia dan diproyeksikan meningkat menjadi 74 persen pada 2035. Posisi ini diperkuat oleh penguasaan sekitar 45 persen pangsa pengolahan nikel global.
Kombinasi kebutuhan energi domestik dan permintaan global tersebut mendorong aktivitas pertambangan semakin intensif. Skala operasi yang kian besar juga diikuti meningkatnya kompleksitas teknis di lapangan.
Direktur Utama PT Andalan Artha Primanusa, Gahari Christine, mengatakan keberhasilan proyek tambang sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan di lapangan. “Di industri pertambangan, yang paling menentukan bukan hanya resource, tetapi konsistensi eksekusi di lapangan. Karena itu, peran kontraktor menjadi semakin penting dalam menjaga produktivitas dan efisiensi operasional,” ujarnya dikutip Rabu (6/5/2026).
Pertumbuhan industri nikel diproyeksikan mencapai sekitar 8 persen per tahun, dengan total produksi global hingga 5 juta metrik ton pada 2035. Sementara itu, konsumsi batu bara diperkirakan tetap stabil seiring kebutuhan pembangkit listrik yang masih dominan berbasis energi fosil.
Kondisi ini menunjukkan, di tengah dorongan transisi energi, struktur ekonomi Indonesia masih bertumpu pada kombinasi energi konvensional dan komoditas masa depan. Batu bara tetap menjadi penopang kebutuhan listrik domestik, sementara nikel menjadi andalan dalam rantai pasok energi baru.
Dengan tren tersebut, sektor pertambangan diperkirakan masih akan menjadi salah satu pendorong utama aktivitas ekonomi, sekaligus menghadapi tantangan untuk beradaptasi dengan perubahan arah energi global.
