Pemerintah Indonesia telah mengumumkan aturan baru terkait penggunaan media sosial (medsos) yang menetapkan larangan bagi anak di bawah usia 16 tahun untuk memiliki akun di platform digital. Kebijakan ini diambil sebagai langkah perlindungan terhadap anak-anak dari dampak negatif yang tidak terkendali di ruang digital.
Beberapa pihak menyambut baik kebijakan ini, termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Bahkan, Presiden Prancis Emmanuel Macron memberikan apresiasi terhadap tindakan yang diambil oleh Indonesia dalam melindungi generasi muda.
Aturan Larangan Akun Medsos untuk Anak di Bawah 16 Tahun
Kebijakan yang dikeluarkan oleh Komisi Regulasi Digital (Komdigi) melarang anak di bawah 16 tahun memiliki akun di platform medsos dan layanan digital yang dinilai berisiko tinggi. Aturan ini akan mulai diterapkan secara bertahap pada 28 Maret 2026, dengan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 sebagai dasar hukumnya.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjelaskan bahwa tujuan utama dari kebijakan ini adalah memperkuat perlindungan anak di dunia digital. Ia mengakui bahwa langkah ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan awal, namun pemerintah percaya bahwa hal tersebut penting untuk menjaga masa depan generasi muda.
Tahap awal implementasi akan fokus pada platform besar yang sering digunakan oleh anak-anak dan remaja seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Pemerintah menilai bahwa anak-anak menghadapi berbagai risiko di internet, termasuk pornografi, perundungan siber, dan penipuan daring.
Strategi Jaga Moral Generasi Muda
Menko Polkam Djamari Chaniago menjelaskan bahwa pembatasan akun medsos bagi anak merupakan bagian dari strategi menjaga moral dan keamanan generasi muda di ruang digital. Kebijakan ini juga diharapkan dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat.
“Regulasi tersebut tidak hanya mengatur aspek teknologi dan platform digital, tetapi juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam menjaga ketahanan mental, adab perilaku, dan moral generasi muda Indonesia di era transformasi digital,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan platform digital dalam memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif. Selain itu, ia menilai perlindungan anak tidak hanya bergantung pada keluarga, tetapi juga memerlukan regulasi jelas serta peran pemangku kepentingan lainnya.
Tanggapan dari Pejabat Terkait
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyambut baik kebijakan pembatasan akun medsos bagi anak di bawah 16 tahun. Ia menilai aturan ini dapat membantu membangun kebiasaan digital yang lebih sehat bagi generasi muda.
Namun, Mu’ti menilai tantangan terbesar ada pada pelaksanaan aturan tersebut, termasuk kemungkinan pemalsuan identitas usia saat membuat akun medsos. Pengawasan orang tua dan guru dinilai penting agar kebijakan berjalan efektif.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi juga mendukung aturan ini. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak cukup jika tidak disertai pengawasan orang tua. Ia menegaskan bahwa pendekatan edukasi dan literasi digital tetap diperlukan.
Apresiasi dari Luar Negeri
Kebijakan Indonesia juga mendapat perhatian internasional. Presiden Prancis Emmanuel Macron memberikan apresiasi terhadap langkah Indonesia dalam melindungi anak di ruang digital. Ia menyampaikan apresiasi tersebut melalui unggahan di platform X dan menyebut langkah Indonesia sejalan dengan upaya negara-negara lain.
“Terima kasih telah bergabung dalam gerakan ini,” kata Macron dalam unggahannya di X resminya. Prancis sendiri tengah menyiapkan kebijakan serupa, termasuk rencana melarang anak di bawah 15 tahun mengakses media sosial dan memperluas pembatasan penggunaan smartphone di sekolah.
