Kehilangan Dua Prajurit TNI dalam Ledakan di Lebanon Selatan
Korps perdamaian internasional kembali mengalami duka mendalam setelah dua anggota pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) asal Indonesia dilaporkan gugur dalam sebuah ledakan di dekat desa Bani Hayyan, Lebanon Selatan. Insiden ini terjadi pada Senin (30/3/2026), dan menjadi peristiwa tragis kedua yang menimpa pasukan Indonesia dalam waktu 24 jam terakhir.
Kepala Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, Jean-Pierre Lacroix, mengonfirmasi bahwa kedua korban adalah warga negara Indonesia (WNI). Informasi ini disampaikan melalui media sosial UNIFIL, yang menyatakan bahwa kendaraan yang mereka tumpangi hancur akibat ledakan tersebut. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya tensi pertempuran darat di wilayah tersebut.
“Kami menegaskan kembali bahwa tidak seorang pun seharusnya meninggal dunia demi menjaga perdamaian,” ujar pernyataan resmi UNIFIL melalui media sosialnya. Selain dua korban jiwa, serangan tersebut juga menyebabkan satu penjaga perdamaian lainnya mengalami luka parah dan satu personel menderita luka ringan.
Sebelumnya, seorang personel UNIFIL asal Indonesia juga dinyatakan gugur pada Minggu (29/3/2026) malam akibat ledakan proyektil di Adchit Al Qusayr. Hal ini memperkuat kekhawatiran tentang meningkatnya ancaman terhadap pasukan perdamaian internasional di kawasan tersebut.
Reaksi Pemerintah RI atas Serangan
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memberikan reaksi keras atas tragedi ini. Dalam pernyataan resminya, Kemenlu mengonfirmasi bahwa seluruh korban tewas adalah WNI dan menyebut serangan tersebut sebagai tembakan artileri tidak langsung.
“Indonesia mengutuk keras insiden tersebut dan menyerukan penyelidikan yang menyeluruh serta transparan,” tegas pihak Kemenlu RI. Pemerintah juga mendesak semua pihak untuk menghormati kedaulatan Lebanon serta menghentikan serangan terhadap penduduk sipil dan infrastruktur demi mencegah eskalasi konflik yang lebih luas.
Eskalasi Konflik di Lebanon Selatan
Meskipun UNIFIL tengah meluncurkan penyelidikan resmi, laporan dari BBC menyebutkan bahwa ledakan terjadi tak lama setelah militer Israel mengumumkan peningkatan serangan darat dan udara terhadap kelompok Hizbullah. Situasi di Lebanon Selatan dilaporkan semakin mencekam. Data Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut lebih dari 1.200 orang telah tewas dan 1,2 juta jiwa terpaksa mengungsi akibat serangan berkelanjutan.
Selain pasukan PBB, seorang tentara Lebanon juga dilaporkan tewas di pos pemeriksaan militer dalam serangan Israel pada hari yang sama. Saat ini, UNIFIL terus memantau situasi di lapangan sembari mendesak dihentikannya kekerasan yang semakin mengancam keselamatan personel penjaga perdamaian internasional.
DPR Kecam Serangan Israel
Atas insiden itu, anggota Komisi I DPR Syamsu Rizal mengecam serangan Israel di Lebanon yang menewaskan prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB (UNIFIL). Menurutnya, serangan Israel tersebut tidak bisa dibenarkan dan berpotensi masuk sebagai kejahatan perang.
“Ini adalah tindakan yang sangat serius. Pasukan perdamaian hadir untuk menjaga stabilitas dan perdamaian, bukan untuk berperang. Menyerang mereka merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional,” ujar Syamsu Rizal dalam keterangannya, Senin (30/3/2026).
Ia menegaskan, prajurit TNI yang menjadi korban serangan Israel tersebut merupakan bagian dari pasukan perdamaian, bukan pasukan tempur yang terlibat dalam konflik bersenjata. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa tindakan tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa adanya pertanggungjawaban.
“Jika benar ini disengaja, maka ini adalah kejahatan yang sangat serius. Dunia internasional tidak boleh tinggal diam,” ujar Syamsu Rizal.
Pemerintah Indonesia diminta berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menginvestigasi serangan tersebut. Selain itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) perlu bergerak cepat untuk merespons kejadian yang menewaskan prajurit TNI tersebut. Khususnya dalam hal perawatan prajurit yang terluka, serta pemulangan jenazah yang harus dilakukan dengan penuh penghormatan.
“Negara harus hadir. Pemulangan jenazah harus segera dilakukan dengan penuh penghormatan, dan prajurit yang terluka harus mendapatkan perawatan maksimal,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
