Kondisi Atlet Kota Pasuruan Terancam Akibat Pemangkasan Bonus Porprov 2025
Pemangkasan bonus yang diberikan kepada atlet Kota Pasuruan dalam ajang Porprov 2025 menimbulkan protes besar-besaran dari para atlet, pelatih, dan organisasi pemuda. Aksi ini dilakukan karena nominal bonus yang diterima jauh di bawah janji awal pemerintah daerah.
Aksi Massa di Kantor Wali Kota
Pada Senin (2/3/2026), sejumlah atlet, pelatih, serta anggota Generasi Muda Komunikasi Putra-putri TNI-Polri Indonesia (GM KPPI) Kota Pasuruan mengunjungi Kantor Wali Kota untuk menyampaikan keluhan mereka. Mereka meminta kejelasan dan realisasi bonus yang seharusnya diberikan sesuai dengan komitmen awal.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan ketidakpuasan terhadap pengurangan bonus yang dinilai tidak proporsional dengan usaha dan pengorbanan para atlet selama persiapan hingga pelaksanaan Porprov 2025 di Malang.
Janji Rp40 Juta, Realisasi Hanya Rp10 Juta
Sebelumnya, bonus peraih medali emas disebut dijanjikan sebesar Rp 30 juta bahkan sempat beredar angka Rp 40 juta. Namun, dalam realisasinya, atlet emas hanya menerima Rp 10 juta. Peraih perak yang dijanjikan Rp 20 juta menerima Rp 7,5 juta, sedangkan perunggu dari Rp 10 juta menjadi Rp 5 juta.
Ketua GM KPPI Pasuruan Ayi Suhaya menjelaskan bahwa para atlet telah berlatih lebih dari satu tahun dengan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya pribadi yang tidak sedikit.
“Latihan sampai 1,5 tahun dengan biaya besar. Tapi apresiasi yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Ini yang membuat teman-teman kecewa,” ujarnya dalam orasi.
Lima Tuntutan Utama Atlet
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan lima tuntutan utama kepada Pemerintah Kota Pasuruan:
- Menolak keras pemangkasan bonus dan menuntut agar nominal bonus emas dikembalikan ke angka Rp 30–40 juta sesuai komitmen awal.
- Mengkritik komitmen pemerintah daerah yang dinilai tidak konsisten dalam menghargai prestasi atlet sebagai generasi muda berprestasi dan aset daerah.
- Memertanyakan janji penyelesaian kekurangan bonus melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) yang hingga kini belum terealisasi.
- Mendesak pemerintah mencari solusi anggaran alternatif melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau dana cadangan, bukan dengan memangkas hak atlet.
- Memberikan ultimatum kepada Wali Kota, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Sekretaris Daerah, dan KONI agar segera menyelesaikan persoalan tersebut dan memberikan kepastian pembayaran sisa bonus.
Dampak pada Motivasi Atlet
Wahyu, perwakilan pelatih sekaligus asisten pelatih cabang olahraga MMA, mengatakan bahwa masalah ini berdampak langsung terhadap motivasi atlet. Ia menegaskan bahwa jika penghargaan tidak jelas, bagaimana atlet bisa tetap semangat mempertahankan prestasi?
“Kami hanya meminta hak sesuai yang dijanjikan,” katanya.
Ia juga mengingatkan potensi atlet berprestasi berpindah ke daerah lain yang menawarkan bonus lebih tinggi jika persoalan ini tidak segera diselesaikan.
Penjelasan Pemerintah Kota
Sebelumnya, di beberapa kesempatan, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo memberikan penjelasan terkait kondisi anggaran daerah. Ia menegaskan bahwa penganggaran bonus telah melalui mekanisme perencanaan dan pembahasan yang panjang.
“Secara mekanisme, penganggaran itu tidak bisa serta-merta diubah di tengah jalan. Semua sudah melalui proses konstruksi anggaran sebelumnya,” ujarnya.
Menurutnya, pada Porprov 2025 jumlah cabang olahraga (cabor) yang diikuti Kota Pasuruan bertambah, sehingga kebutuhan anggaran juga meningkat. Di sisi lain, kapasitas fiskal daerah mengalami penyesuaian.
“Tahun ini kebutuhan bertambah karena cabor kita lebih banyak. Tapi kemampuan keuangan daerah juga harus disesuaikan. Bahkan beberapa kegiatan lain ada yang ditunda atau dikurangi,” jelasnya.
Meski demikian, Adi memastikan aspirasi atlet tetap menjadi perhatian. Ia membuka kemungkinan pemenuhan kekurangan bonus melalui mekanisme perubahan anggaran.
“Kami akan mencoba memenuhi apa yang sudah ditawarkan sebelumnya, tentu melalui mekanisme yang ada. Dimungkinkan nanti di perubahan anggaran akan kita rencanakan untuk dipenuhi,” katanya.
Ia menegaskan pemerintah tidak lepas tangan terhadap prestasi atlet, namun meminta semua pihak memahami bahwa perubahan anggaran tidak dapat dilakukan secara mendadak karena harus mengikuti tahapan dan aturan yang berlaku.
