Anggaran BGN yang Mengundang Pertanyaan
Penggunaan anggaran besar oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk berbagai kebutuhan operasional seperti kendaraan, perangkat teknologi, dan perlengkapan kerja telah menjadi topik perbincangan di kalangan masyarakat. Dari pengadaan motor listrik hingga tablet dan kaos kaki, banyak yang merasa khawatir terhadap transparansi dan efisiensi pengelolaan dana.
Pengadaan Kendaraan dengan Anggaran Triliunan Rupiah
Dalam rincian anggaran BGN tahun 2025, belanja kendaraan menjadi pos terbesar dengan nilai mencapai Rp1,39 triliun. Sebagian besar dari angka ini, sekitar Rp1,2 triliun, dialokasikan untuk pengadaan sepeda motor listrik. Pengadaan dilakukan melalui sistem e-Katalog 6.0 oleh perusahaan Yasa Artha Trimanunggal, yang menyediakan produk dari merek Emmo Mobility. Harga per unit bervariasi antara Rp48,84 juta hingga Rp49,95 juta per unit.
Kendaraan ini digunakan sebagai alat pendukung operasional, bukan sebagai inti dari program BGN. Namun, besarnya anggaran yang dialokasikan memicu pertanyaan tentang apakah penggunaannya benar-benar efisien dan sesuai dengan tujuan utama program.
Perangkat Teknologi yang Menyedot Dana Besar
Di bawah belanja kendaraan, alokasi besar berikutnya mengalir ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan nilai Rp1,26 triliun. Di dalamnya, belanja perangkat keras dan komputer juga menyedot dana hingga Rp830,1 miliar. Salah satu komponen utamanya adalah pengadaan tablet senilai Rp508,4 miliar, termasuk perangkat seperti Samsung Galaxy Tab Active5.
Dengan anggaran tersebut, BGN bisa membeli ribuan tablet. Harga e-katalog untuk perangkat tersebut tercatat sekitar Rp17,93 juta per unit, sementara harga pasar berkisar antara Rp9 juta hingga Rp12 juta. Hal ini menunjukkan potensi kemahalan yang hampir 100 persen. Selisih harga ini memicu sorotan tajam terkait efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan.
Pengadaan Seragam dan Kaos Kaki
Tak kalah mencengangkan, anggaran untuk pakaian juga mencapai Rp623,3 miliar. Pos ini mencakup berbagai kebutuhan seperti seragam, sepatu, hingga aksesoris. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah belanja kaos kaki yang mencapai Rp6,9 miliar. Pengadaan ini dilakukan melalui PT Gajah Mitra Paragon, dengan nilai sekitar Rp3,4 miliar untuk berbagai jenis kaos kaki.
Harga satuannya bervariasi antara Rp34.999 hingga Rp100.000 per pasang. Untuk kebutuhan kaos kaki lapangan saja, anggaran yang digelontorkan mencapai Rp1,7 miliar atau setara dengan sekitar 17.000 pasang. Angka ini dinilai cukup tinggi, mengingat di pasaran nominal tersebut sudah dapat menjangkau produk dengan merek tertentu.
Pelatihan dan Sosialisasi yang Juga Besar
Selain pengadaan barang fisik, anggaran untuk pelatihan dan sosialisasi juga terbilang besar, yakni Rp464,6 miliar. Pos ini mencerminkan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam menjalankan program di lapangan.
Ironi: Makanan Justru Paling Kecil
Di tengah deretan angka fantastis tersebut, fakta yang paling menyentak adalah posisi anggaran untuk makanan yang justru menjadi inti dari program MBG. Nilainya hanya Rp242,8 miliar, menjadikannya sebagai pos dengan alokasi paling kecil. Kontras ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah prioritas anggaran sudah benar-benar selaras dengan tujuan utama program?
Komposisi anggaran ini membuka ruang diskusi yang lebih luas. Di satu sisi, kebutuhan operasional seperti kendaraan, perangkat teknologi, dan perlengkapan memang penting untuk memastikan program berjalan. Namun di sisi lain, publik mempertanyakan apakah proporsi tersebut sudah ideal terutama ketika kebutuhan utama, yakni penyediaan makanan bergizi, justru mendapat porsi paling kecil.
Polemik ini menjadi pengingat bahwa dalam program berskala besar, bukan hanya besaran anggaran yang menjadi sorotan, tetapi juga arah dan dampaknya: apakah benar-benar menyentuh inti persoalan, atau justru terseret oleh kebutuhan penunjang yang membesar.
