Ringkasan Berita
PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT), yang merupakan induk dari PT Adlas Sarana Elektrik, masih beroperasi secara normal meskipun kasus korupsi terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sedang menjadi perhatian publik. Beberapa mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk Dadan Hindayana, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Aktivitas kantor di Jakarta Barat tampak seperti biasa, meskipun masa depan perusahaan motor listrik kini menjadi sorotan.
Perkembangan Kasus Korupsi MBG
Infomalangraya.com melaporkan bahwa kasus dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menarik perhatian publik terhadap sejumlah perusahaan yang disebut terlibat dalam proyek tersebut. Salah satunya adalah PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT), yang merupakan induk dari PT Adlas Sarana Elektrik, yang disebut sebagai penyedia sepeda motor listrik untuk mendukung operasional program MBG.
Meski kasus korupsi yang melibatkan mantan pejabat BGN tengah menjadi sorotan nasional, aktivitas perusahaan tersebut terpantau masih berjalan normal. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi penyimpangan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Selain Dadan, Kejagung juga menetapkan mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
Aktivitas Kantor Masih Berjalan Normal
Berdasarkan pantauan di kantor PT Yasa Artha Trimanunggal yang berlokasi di Jalan Indraloka II Nomor 1850, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Sabtu (6/6/2026) sekitar pukul 14.52 WIB, sejumlah pegawai masih terlihat beraktivitas seperti biasa. Lebih dari lima pegawai tampak berada di area kantor dengan mengenakan seragam yang mencantumkan nama perusahaan di bagian belakang pakaian mereka.
Kantor perusahaan tersebut berada di sebuah rumah berwarna putih yang tergolong mewah. Di halaman depan terlihat terparkir satu unit Toyota Fortuner hitam bernomor polisi B 1913 BLR serta satu kendaraan roda tiga. Lokasi kantor tersebut diketahui berseberangan dengan rumah Direktur Utama PT Yasa Artha Trimanunggal, Yenna Yuniana. Bangunan rumah yang juga didominasi warna putih itu tampak tertutup dari pandangan luar.
Warga Sebut Operasional Perusahaan Tidak Terganggu
Sejumlah warga sekitar menyebut aktivitas perusahaan belum menunjukkan perubahan signifikan setelah mencuatnya kasus korupsi yang melibatkan mantan pejabat BGN. Rina (bukan nama sebenarnya), pemilik warung kopi yang berada di sekitar lokasi kantor, mengatakan para pegawai masih bekerja seperti biasa. “Iya masih (kerja) kayak biasa,” kata Rina, Sabtu. Menurut dia, beberapa pegawai sesekali membeli makanan ringan dan minuman di warung miliknya.
Meski demikian, Rina mengaku tidak terlalu sering berinteraksi dengan para pegawai karena akses utama menuju kantor berada di gang yang berbeda. “Jarang ke sini. Karena kan pintunya di sana, gang sebelah. Jadi pada beli makan, beli apa di sebelah sana,” kata dia.
Pernyataan serupa disampaikan Jono (bukan nama sebenarnya), warga yang tinggal di dekat kantor perusahaan tersebut. “Iya kita tahu, pejabat BGN kena korupsi. Setelah itu sih di sini masih kerja normal aja biasa,” ungkap Jono. Menurut Jono, dirinya cukup mengenal beberapa pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut sehingga mengetahui aktivitas operasional sehari-hari.
Warga Mengaku Melihat Kedatangan Tim KPK
Di tengah operasional perusahaan yang disebut masih berjalan normal, warga sekitar mengaku sempat melihat kedatangan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke kantor PT Yasa Artha Trimanunggal. Jono mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar Kamis (4/6/2026). “Saya tahu itu orang KPK karena di mobilnya ada tulisan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, gitu. Ada mungkin tiga orang ya,” jelasnya. Menurut pengakuannya, petugas diduga melakukan pemeriksaan atau penggeledahan terkait perkara dugaan korupsi yang sedang ditangani aparat penegak hukum. Namun, Jono mengaku tidak mengetahui secara rinci aktivitas yang berlangsung di dalam kantor saat itu. Ia juga menyebut ada seorang pimpinan perusahaan yang diduga dibawa oleh petugas. “Ada satu orang karyawan sini yang dibawa kayaknya kemarin. Cowok. Pimpinan sini,” kata Jono.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari PT Yasa Artha Trimanunggal maupun pihak terkait mengenai informasi tersebut.
Masa Depan Perusahaan Motor Listrik Kini Jadi Perhatian
Kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berdampak pada aspek hukum yang menjerat sejumlah mantan pejabat BGN, tetapi juga berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam proyek tersebut. Bagi PT Yasa Artha Trimanunggal dan PT Adlas Sarana Elektrik, keberlanjutan bisnis ke depan akan sangat bergantung pada hasil proses hukum yang sedang berjalan serta kemampuan perusahaan menjaga kepercayaan mitra dan masyarakat.
Meski aktivitas operasional masih berlangsung normal, perkembangan penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu ke depan. Dari sisi bisnis, perusahaan penyedia kendaraan listrik yang terhubung dengan proyek pemerintah umumnya menghadapi risiko reputasi ketika muncul dugaan penyimpangan dalam program yang mereka dukung. Meski belum ada putusan pengadilan yang menyatakan keterlibatan perusahaan dalam perkara korupsi tersebut, sorotan publik dapat memengaruhi citra perusahaan, peluang kerja sama baru, hingga kepercayaan investor dan konsumen.
Karena itu, transparansi, komunikasi perusahaan, dan kepatuhan terhadap proses hukum menjadi faktor penting untuk menjaga keberlangsungan usaha di tengah situasi yang berkembang.
Proyek Motor Listrik Rp1 Triliun
Diketahui, dugaan penggelembungan anggaran (mark-up) dalam pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun menjadi pintu masuk Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sebagai tersangka. Dadan diduga terlibat dalam skandal korupsi penyimpangan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain Dadan, Kejagung juga menjerat eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya atas keterlibatan mereka dalam proyek armada roda dua tersebut.
“Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar Rp 1 triliun,” ungkap Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026). Sebelum tersandung kasus ini, Dadan Hindayana sempat memberikan pembelaan pada 8 April 2026 terkait urgensi pengadaan ribuan motor listrik tersebut. Kala itu, ia mengklaim harga beli yang didapatkan institusinya justru berada di bawah harga normal.
“Harga pasaran Rp 52 juta, tapi kita beli kalau enggak salah Rp 42 juta, di bawah harga pasaran,” klaim Dadan saat berada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Dadan menjelaskan bahwa pengadaan ini masuk dalam pos anggaran 2025 dengan realisasi 21.800 unit dari target awal 24.400 unit. Menurutnya, motor listrik ini sangat krusial sebagai kendaraan operasional untuk mengantar makanan ke wilayah terpencil yang tidak bisa dilalui mobil.
“Ya program ini kan menjangkau daerah-daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa, daerah-daerah yang hanya bisa dengan motor. Itu untuk menunjang operasional,” dalih Dadan waktu itu. Sengkarut proyek motor listrik BGN ini akhirnya membuat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah ekstrem. Kemenkeu memutuskan untuk menghapus total alokasi anggaran kendaraan tersebut untuk tahun 2026.
Purbaya mengaku baru menyadari adanya kejanggalan pengadaan tersebut setelah meneliti struktur belanja sisa tahun lalu, dan langsung bergerak cepat melakukan pemangkasan anggaran. “Iya anggaran tahun lalu, tahun ini enggak ada. Kita pastikan enggak ada, tahun lalu. Waktu itu mungkin keburu lewat itu maka kita berhentiin,” tutur Purbaya di Istana Jakarta, Rabu. Ia menegaskan bahwa koordinasi langsung dilakukan bersama Direktorat Jenderal Anggaran begitu laporan diterima, guna memastikan tidak ada lagi dana negara yang mengalir ke proyek tersebut.
“Ketika tahu, saya potong anggarannya,” pungkas Purbaya.
