Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terhadap Advokat Marcella Santoso
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat telah memvonis advokat Marcella Santoso dengan hukuman 14 tahun penjara dalam kasus suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Selain itu, ia juga dihukum denda sebesar Rp600 juta yang dapat diganti dengan hukuman penjara selama 150 hari. Lebih lanjut, Marcella harus membayar uang pengganti sebesar Rp16,25 miliar, yang jika tidak dibayarkan akan digantikan dengan hukuman penjara selama 6 tahun.
Putusan ini dikeluarkan setelah majelis hakim menyatakan bahwa Marcella Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memberi suap secara bersama-sama serta melakukan tindak pidana pencucian uang. Perbuatan Marcella dinilai sangat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara hukum, baik di dalam maupun luar negeri.
Dalam pertimbangan putusan, hakim menilai bahwa perbuatan Marcella Santoso tidak mendukung komitmen negara dalam pemberantasan korupsi, khususnya di lembaga yudikatif. Ia juga dinilai telah menyalahgunakan profesi sebagai advokat, yang seharusnya menjunjung tinggi hukum, kebenaran, dan keadilan. Selain itu, Marcella dinilai telah menikmati hasil kejahatan dan mencuci uang hasil kejahatan tersebut.
Respons dari Terdakwa dan Keluarga
Terdakwa Marcella Santoso serta Jaksa Penuntut Umum masih mempertimbangkan apakah akan menerima putusan atau mengajukan banding. Sementara itu, suami dari Marcella, Ariyanto Bakri, menyatakan bahwa kasus yang menjerat pasangan mereka merupakan hasil dari aksi politisasi. Ia mengatakan bahwa negara sedang “sakit” dan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang berupaya mengkriminalisasi dirinya dan istrinya.
Ariyanto menegaskan bahwa kriminalisasi tersebut terungkap dalam fakta persidangan. Meskipun ia tidak menyebutkan nama pihak tertentu, ia yakin bahwa ada upaya untuk menghancurkan reputasi keluarganya melalui proses hukum.
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Sebelum putusan akhir, Jaksa Penuntut Umum menuntut Marcella Santoso dengan hukuman 17 tahun penjara dalam kasus dugaan suap dan TPPU terkait perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO). Jaksa menilai bahwa perbuatan Marcella tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, perbuatan Marcella dinilai telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan yudikatif.
Jaksa juga menyatakan bahwa Marcella tidak mengakui perbuatannya, sehingga tidak ada hal-hal yang meringankan dalam kasus ini. Atas perbuatannya, Marcella didakwa melanggar beberapa pasal undang-undang, termasuk Pasal 6 ayat 1 huruf a juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 607 ayat 1 huruf a juncto Pasal 20 huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Dakwaan Suap kepada Hakim
Marcella Santoso didakwa memberikan suap senilai Rp40 miliar kepada majelis hakim agar menjatuhkan vonis lepas atau ontslag terhadap tiga terdakwa korporasi dalam perkara korupsi ekspor CPO. Ketiga korporasi tersebut adalah Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group. Selain Marcella, tiga terdakwa lainnya—Ariyanto Bakri, Junaidi Saibih, dan Muhammad Syafei—juga didakwa dalam kasus ini.
Uang suap senilai Rp40 miliar diberikan oleh Marcella melalui dua orang pegawai pengadilan, yakni Arif Nuryanta dan Wahyu Gunawan. Uang tersebut kemudian dibagikan kepada tiga majelis hakim yang mengadili perkara CPO, serta kepada Arif dan Wahyu sendiri. Tujuan dari pemberian uang tersebut adalah untuk mempengaruhi putusan pengadilan agar memberikan vonis lepas kepada para terdakwa korporasi.
Selain didakwa kasus suap, Marcella, Ariyanto, dan Syafei juga didakwa melakukan tindak pencucian uang (TPPU), dengan tuduhan menyembunyikan dan menyamarkan uang hasil tindak pidana korupsi untuk kepentingan pribadi.
Dampak Hukuman terhadap Profesi Advokat
Putusan ini juga berdampak pada profesinya sebagai advokat. Jaksa menuntut organisasi advokat untuk memberhentikan tetap Marcella Santoso dari jabatannya sebagai advokat. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan Marcella dinilai sangat merusak martabat profesi advokat, yang seharusnya menjadi pelindung hukum dan keadilan.
